Jokowi Tidak Perlu Keluarkan Perppu Tentang ITE Media Sosial (Foto: Thomas Ulrich/Pixabay).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo disarankan tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perppu harus memenuhi syarat kedaruratan dan kegentingan yang memaksa.

"Keadaan saat ini belum memenuhi syarat kedaruratan dan kegentingan, cuma perlu penyempurnaan atau penyesuaian," kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid di Jakarta, Rabu (24/2).

Baca Juga:

Rencana Revisi UU ITE, Pemidanaan Bagi Aktivis yang Kritis Harus Dihentikan

Dia menilai, untuk mengatasi polemik penerapan UU ITE di masyarakat, cukup dengan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan tidak perlu dikeluarkan Perppu.

Wakil Ketua MPR ini menegaskan, langkah revisi tersebut dengan mengubah pasal-pasal karet yang multitafsir dan kurang relevan dengan situasi saat ini.

Ia menilai Surat Edaran (SE) Kapolri Surat Edaran bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, belum bisa untuk mengatasi persoalan maraknya penggunaan pasal karet oleh Aparat Penegak Hukum.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. (Foto: Antara)
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. (Foto: Antara)

"SE Kapolri tidak bisa masuk pada meteri yang substantif. Namun SE Kapolri dapat membantu untuk lebih tertib, agar Polisi tidak gampang melakukan penahanan dan membuka ruang mediasi," ujarnya.

Karena itu, tegas ia, perlu segera dilakukan revisi UU ITE namun langkah itu masih ada persoalan yaitu revisi UU tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan naskah perubahan UU ITE," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur dan Wagub Sumatra Barat Divaksin COVID-19
Indonesia
Gubernur dan Wagub Sumatra Barat Divaksin COVID-19

Vaksinasi itu adalah gelombang II yang dilakukan untuk pejabat Pemprov Sumbar.

Jelang Imlek, Umat Tri Dharma Bersihkan Klenteng Tien Kok Sie Pasar Gede Solo
Indonesia
Jelang Imlek, Umat Tri Dharma Bersihkan Klenteng Tien Kok Sie Pasar Gede Solo

"Satu persatu patung para suci (timsin) oleh masyarakat Tionghoa kami bersihkan satu persatu," ujar Sumantri

[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tidak Membunuh Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tidak Membunuh Manusia

Beredar postingan dari akun Facebook Doral Crocker screenshot berisikan klaim bahwa COVID-19 tidak menyebabkan orang meninggal dunia.

Kasus Djoko Tjandra, Kejagung tak Temukan Pelanggaran Disiplin Kajari Jaksel
Indonesia
Kasus Djoko Tjandra, Kejagung tak Temukan Pelanggaran Disiplin Kajari Jaksel

"Sehingga klarifikasinya atau pemeriksaannya dihentikan," ujar Hari.

Tulis Surat untuk Keluarga, Rizieq Shihab Curhat Nasibnya di Dalam Penjara
Indonesia
Tulis Surat untuk Keluarga, Rizieq Shihab Curhat Nasibnya di Dalam Penjara

Dalam surat yang ditulis tangan dengan tinta biru itu, Rizieq mengirimkan kabar kepada istri dan anak anaknya bahwa kondisinya dalam keadaan sehat.

Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Serius Awasi Pelaksanaan PPKM
Indonesia
Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Serius Awasi Pelaksanaan PPKM

Seluruh daerah di Indonesia diminta memetik pelajaran dari hasil evaluasi penanganan COVID-19

KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur
Indonesia
KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur

KPK memastikan setiap perkembangan hasil kegiatan penyelidikan oleh tim KPK di Jawa Timur tersebut akan disampaikan lebih lanjut pada publik.

Kemendikbud Utamakan Kesehatan Pelajar dan Pendidik Saat Buka Tahun Ajaran Baru
Indonesia
Kemendikbud Utamakan Kesehatan Pelajar dan Pendidik Saat Buka Tahun Ajaran Baru

Evy melanjutkan, pembukaan kembali sekolah khususnya di wilayah zona hijau, akan dibahas Kemendikbud bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI
Indonesia
Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI

Anies meminta amanah yang diemban oleh tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut mampu bergerak cepat dalam berinovasi untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19.