Jokowi Terima Daftar Masalah Revisi UU KPK Presiden Jokowi memberikan keterangan terkait revisi UU KPK usai membuka Cafeo37 di JI-Expo Kemayoran, Rabu (11/9/2019). ANTARA/Agus Salim

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo sudah mengantongi Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi segera mempelajari daftar masalah tersebut.

"Baru saya terima DIM-nya tadi. Baru saya pelajari hari ini. Pelajari dulu, secepat-cepatnya. Kita ini baru melihat DIM-nya dulu," ujar Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Rabu (11/9).

Baca Juga:

Dukung Revisi UU KPK, Eggi Sudjana: Wadah Pegawai KPK Tidak Tahu Diri

Setelah selesai mempelajarinya, Jokowi bakal mengirim kembali DIM tersebut kepada DPR. Jokowi juga akan menjabarkan materi apa saja yang perlu direvisi dan tidak perlu direvisi.

"Besok saya sampaikan, nanti saya sampaikan materi-materi apa yang perlu direvisi," jelas dia.

Ditanya mengenai ketentuan soal Dewan Pengawas KPK dan SP3, Jokowi mengatakan ingin melihat dulu DIM-nya.

"Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi KPK menjadi terganggu, intinya ke sana makanya saya mau lihat dulu, nanti satu per satu kita pelajari, putuskan, dan saya sampaikan," tegas Jokowi.

Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ia mengatakan akan memberikan alasan mengapa perlu direvisi dan mengapa tidak perlu direvisi. Jokowi juga sudah meminta pertimbangan dari para menteri sejak Senin (9/9) dan juga dari para pakar.

"Sudah mulai sejak hari Senin kita maraton, minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detil, sehingga begitu DIM nanti nanti kita lihat, saya sudah punya gambaran," jelas dia dikutip Antara.

Baca Juga:

DPR Khianati Rakyat Jika Ngotot Revisi UU KPK

Mengenai target RUU tentang KPK itu selesai pada masa keanggotaan DPR 2014-2019, Jokowi mengatakan itu urusan DPR. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH