Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Demokrat: Abaikan Aspirasi Rakyat Presiden Jokowi saat berbicara di Forum KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (13/11). (Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (2/11) kemarin. Aturan sapu jagad ini diberi nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wasekjen Partai Demokrat Irwan menegaskan, partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tetap berkomitmen menolak UU Cipta Kerja.

"Bagi kami Fraksi Partai Demokrat tentu bersikap tetap menolak UU Cipta Kerja ini," kata Irwan saat dikonfirmasi, Selasa (3/10).

Baca Juga:

Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja

Irwan memastikan, partainya akan tetap berjuang dan berupaya membatalkan UU Cipta Kerja. Hal itu, sesuai dengan instruksi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Seperti pesan Pak SBY yang mengharapkan agar para kader Demokrat tidak patah dan tidak menyerah. Harus terus secara gigih memperjuangkan kepentingan rakyat," ujarnya.

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, ANTARA/BPMI Setpres/Kris/pri. (ANTARA/BPMI Setpres/Kris)
Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, ANTARA/BPMI Setpres/Kris/pri. (ANTARA/BPMI Setpres/Kris)

Menurut Irwan, Presiden Jokowi telah mengabaikan aspirasi rakyat. Pasalnya sejak awal, sejumlah elemen masyarakat sudah menolak aturan yang hanya menguntungkan pemilik modal tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini Presiden telah gagal mendengarkan dan mengabaikan aspirasi rakyat, melalui protes buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan dan juga penolakan dari tokoh agama dan juga tokoh akademisi," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021
Indonesia
Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021

Adapun Raperda APBD 2021 yang telah disepakati DPRD dan Pemprov sebesar Rp82,5 triliun

Berikan Subsidi Karyawan, Jokowi: Reward bagi yang Rutin Bayar Jamsostek
Indonesia
Berikan Subsidi Karyawan, Jokowi: Reward bagi yang Rutin Bayar Jamsostek

Jokowi menyebut transfer akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerja yang memenuhi syarat menerima bantuan ini.

Bayi Tanpa Tempurung Asal Solo Meninggal Dunia
Indonesia
Bayi Tanpa Tempurung Asal Solo Meninggal Dunia

Arkan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bonoloyo, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung
Indonesia
Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung

Sebaiknya pemerintah tetap mengumumkan perkembangan kasus lewat media televisi karena lebih tepat dibandingkan lewat media internet.

Kasus Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri

Ali tak menjelaskan secara rinci identitas dan status para pihak yang dilarang bepergian

[HOAKS atau FAKTA]: Penembakan Enam Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penembakan Enam Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional

Cuplikan sidang yang terdapat dalam video tersebut merupakan dua sidang yang berbeda.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Satu 2020 Diproyeksi Minus
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Satu 2020 Diproyeksi Minus

Faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi masih minus, inflasi pada Februari yang masih di bawah keadaan normal yakni sebesar 1,38 persen.

Alissa Wahid: Abu Janda Tidak Benar-Benar Menguasai Ilmu Agama
Indonesia
Alissa Wahid: Abu Janda Tidak Benar-Benar Menguasai Ilmu Agama

Alissa menyayangkan atribut NU selalu menempel di tubuh Abu Janda

Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK
Indonesia
Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK

Pembacaan putusan terhadap Firli dan Yudi seharusnya berlangsung pada Selasa (15/9) kemarin

KPU Solo Rekrut 8.617 Orang KPPS
Indonesia
KPU Solo Rekrut 8.617 Orang KPPS

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, mengatakan pada Pilwakot tahun ini pihaknya membutuhkan sebanyak 8.617 orang KPPS yang bertugas di Tempat Pumungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 Desember.