Jokowi Teken PP baru, Menteri Bisa Gugat Direksi dan Komisaris Jika BUMN Rugi Kementerian BUMN.(Foto: Kementerian BUMN)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Aturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan. Peraturan tersebut diteken oleh Jokowi pada 8 Juni 2022.

Baca Juga:

BUMN Pengelola Borobudur Ajukan 3 Skema Warga Yang Berhak Menaiki Candi

Dalam aturan tersebut, Presiden Jokowi mewajibkan seluruh direksi dan komisaris BUMN bertanggung jawab jika perusahaan yang mereka kelola rugi.

Dalam Pasal 27 Ayat 2 PP itu, tercantum bahwa bila ada perusahaan BUMN yang merugi, maka direksi haruslah bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini merupakan bentuk kewajiban direksi sebagaimana dituliskan dalam Ayat 1.

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," tertulis dalam pasal itu, dikutip Senin, (13/6)

Bahkan, tertulis dalam Pasal 27 ayat 3, direksi yang perusahaannya mengalami kerugian tersebut dapat dituntut di pengadilan.

"Atas nama Perum, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum," tertulis dalam pasal itu.

Baca Juga:

Karyawan Milenial BUMN Kini Tidak Perlu Pensiun Saat Diangkat Jadi Direksi

Bukan hanya direksi, komisaris BUMN juga harus bertanggungjawab jika perusahaan yang dikelola merugi.

Dalam Pasal 59 Ayat 2 berbunyi komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya.

"Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas," tertulis.

Namun, anggota komisaris dan dewan pengawas tak perlu bertanggung jawab jika BUMN yang dikelolanya rugi jika sudah melakukan pengawasan dengan itikad baik, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah kerugian.

Kemudian, menteri juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota dewan pengawas yang melakukan kesalahan atau lalai, sehingga membuat BUMN yang dikelola rugi. (Bob)

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi VI DPR Pertanyakan Investasi BUMN di Perusahaan Ekosistem Digital

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi II Minta Jokowi Lantik Komisioner KPU Sebelum 11 April
Indonesia
Komisi II Minta Jokowi Lantik Komisioner KPU Sebelum 11 April

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027.

[HOAKS atau FAKTA]: Taliban Akhirnya Beri Kebebasan untuk Wanita
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Taliban Akhirnya Beri Kebebasan untuk Wanita

Akun Twitter shweta (@CandidShweta) mengunggah cuitan berupa foto wanita bercadar diborgol oleh seorang pria dengan narasi yang menyebutkan “Taliban”.

Rusia Bersedia Berunding, Janji Nyawa Tentara Ukraina yang Menyerah Aman
Dunia
Rusia Bersedia Berunding, Janji Nyawa Tentara Ukraina yang Menyerah Aman

Moskow menyaratkan pasukan Ukraina terlebih dahulu meletakkan senjata mereka.

Ganjar hingga Gibran Ikuti Rakor Kepala Daerah PDIP
Indonesia
Ganjar hingga Gibran Ikuti Rakor Kepala Daerah PDIP

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP.

Ancaman Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Muhadjir: Libur Nataru Diperketat
Indonesia
Ancaman Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Muhadjir: Libur Nataru Diperketat

"Kita atur ketat libur Nataru seperti tahun lalu, terutama jangan dicurigai macem-macem. Tidak ada cuti," pungkasnya

KPK Gali Dugaan Swasta Siapkan Dana dan Fasilitas Khusus untuk Haryadi Suyuti
Indonesia
KPK Gali Dugaan Swasta Siapkan Dana dan Fasilitas Khusus untuk Haryadi Suyuti

KPK menggali materi dugaan itu saat memeriksa sejumlah petinggi dan staf PT berinisial SA

Arteria Dahlan Minta Dilaporkan ke MKD
Indonesia
Arteria Dahlan Minta Dilaporkan ke MKD

"Komitmen kami, di DPR dan Komisi III, bersama dengan teman-teman di kejaksaan ingin meyakinkan tidak ada Sunda Empire di kejaksaan," ujarnya.

Sampai Akhir Tahun, Calon Anggota KPU dan Bawaslu Jalani Tes Kesehatan
Indonesia
Sampai Akhir Tahun, Calon Anggota KPU dan Bawaslu Jalani Tes Kesehatan

Bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mengikuti tes kesehatan jasmani di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara

KPK menuntut mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji dengan pidana 9 tahun penjara.

Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu
Indonesia
Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu

Polri mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk mengantisipasi adanya kerawanan yang menjadi gangguan pemilu.