Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan PNS Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PP tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan disiplin PNS.

Baca Juga:

MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK

Dikutip dari salinan PP 94/2021, dalam Pasal 4 Huruf e PP menyebutkan kewajiban PNS untuk melaporkan harta kekayaan. PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan dapat dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat.

Dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf e dijelaskan bahwa hukuman disiplin sedang diberlakukan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 4 Huruf e, yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.

Apel PNS. (Foto: Antara)
Apel ASN. Foto:ANT

Pada pasal 11 Ayat (2) Huruf c disebutkan bahwa hukuman disiplin berat diberlakukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 4 Huruf e, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 (enam) bulan;

b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 (sembilan) bulan; atau

c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 (dua belas) bulan.

Jenis hukuman disiplin berat:

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Baca Juga:

Temuan BPK, Pemprov DKI Bayarkan KJP Plus Rp 2,3 Miliar ke Siswa yang Sudah Lulus

PP ini ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama. Salinan PP tersebut dapat diunduh publik melalui laman jdih.setneg.go.id. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Walkot Tanjungbalai Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 1,69 Miliar
Indonesia
Walkot Tanjungbalai Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 1,69 Miliar

Stepanus Robin Pattuju menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang penyidik dari KPK dengan menunjukkan tanda pengenal KPK miliknya dengan NPP 0002215

Periksa Kapolresta Malang Dugaan Kasus Rasisme, Propam Polri Cari Bukti Pelanggaran Etik
Indonesia
Periksa Kapolresta Malang Dugaan Kasus Rasisme, Propam Polri Cari Bukti Pelanggaran Etik

Propam Polri masih mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Leonardus dalam perkara ini. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil penyelidikan.

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Dekati 1 Juta
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Dekati 1 Juta

Kasus harian COVID-19 di Indonesia pada hari ini, Kamis (11/2), bertambah sebanyak 8.435.

LPSK Minta Para Saksi Lapor Soal Pembakaran Halte TransJakarta
Indonesia
LPSK Minta Para Saksi Lapor Soal Pembakaran Halte TransJakarta

"Posisi LPSK pada kasus ini, kami berharap saksi bisa dengan aman memberikan keterangan tanpa rasa cemas dan ancaman," kata Edwin.

Korupsi Lahan DKI, KPK Tahan Bekas Bos Sarana Jaya Yoory Pinontoan
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, KPK Tahan Bekas Bos Sarana Jaya Yoory Pinontoan

KPK resmi menetapkan bekas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka korupsi.

KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak
Indonesia
KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak

KPK menetapkan bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

Curahan Hati Karyawan Dipaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat
Indonesia
Curahan Hati Karyawan Dipaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat

A mengaku dipaksa tetap bekerja seperti biasa oleh perusahaannya dengan dibekali surat dinas.

Air Bercampur Lumpur Turun dari Bukit, KEK Mandalika Banjir Semeter
Indonesia
Air Bercampur Lumpur Turun dari Bukit, KEK Mandalika Banjir Semeter

Terdapat 12 dusun di Desa Kuta yang terdampak banjir

Proyek Jembatan Tol Batam-Bintan Rp13,6 Triliun Segera Dilelang
Indonesia
Proyek Jembatan Tol Batam-Bintan Rp13,6 Triliun Segera Dilelang

Pembiayaan konstruksi Jembatan Batam-Bintan di Kepulauan Riau menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

'Kepak Sayap Kebhinnekaan' Diproduksi di Solo, Bambang Gage Cuan Maksimal
Indonesia
'Kepak Sayap Kebhinnekaan' Diproduksi di Solo, Bambang Gage Cuan Maksimal

Bambang juga membuat baliho dan billboard Ketua DPP PDIP itu di Aceh