Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan PNS Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PP tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan disiplin PNS.

Baca Juga:

MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK

Dikutip dari salinan PP 94/2021, dalam Pasal 4 Huruf e PP menyebutkan kewajiban PNS untuk melaporkan harta kekayaan. PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan dapat dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat.

Dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf e dijelaskan bahwa hukuman disiplin sedang diberlakukan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 4 Huruf e, yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.

Apel PNS. (Foto: Antara)
Apel ASN. Foto:ANT

Pada pasal 11 Ayat (2) Huruf c disebutkan bahwa hukuman disiplin berat diberlakukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 4 Huruf e, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 (enam) bulan;

b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 (sembilan) bulan; atau

c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 (dua belas) bulan.

Jenis hukuman disiplin berat:

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Baca Juga:

Temuan BPK, Pemprov DKI Bayarkan KJP Plus Rp 2,3 Miliar ke Siswa yang Sudah Lulus

PP ini ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama. Salinan PP tersebut dapat diunduh publik melalui laman jdih.setneg.go.id. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Wacanakan SIM C Khusus Untuk Ojek Online dan Kurir
Indonesia
Polri Wacanakan SIM C Khusus Untuk Ojek Online dan Kurir

Polri mewacanakan adanya SIM C khusus untuk pengemudi ojek online dan ekspedisi (kurir) roda dua.

Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung
Indonesia
Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung

"Ini sangat sadis ini. Supaya menjadi pesan khusus kepada para pedofil atau pelaku kekerasan seksual untuk hati-hati bahwa ancamannya sangat berat," kata Yandri.

Revisi UU PPP Pintu Masuk Perbaikan UU Cipta Kerja
Indonesia
Revisi UU PPP Pintu Masuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua ayat dari Pasal 64 UU PPP juga akan direvisi untuk memasukkan metode omnibus law

Politisi Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria-Airin Jadi Pasangan di Pilkada DKI 2024
Indonesia
Politisi Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria-Airin Jadi Pasangan di Pilkada DKI 2024

"Bisa aja berpasangan Ariza-Airin," kata Ketua Penasehat DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/3).

Pembangunan Istana Negara di IKN Masuk Tahap Lelang
Indonesia
Pembangunan Istana Negara di IKN Masuk Tahap Lelang

Begitupun dengan pembangunan Istana Negara di IKN Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mulai berproses.

[Hoaks atau Fakta]: Polda Aceh Larang Warga Belum Divaksin Beli BBM
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polda Aceh Larang Warga Belum Divaksin Beli BBM

, Komandan Batalyon (Danyon) Brimob C Pelopor Polda Aceh, Kompol Hari Purnomo menegaskan bahwa kebijakan terkait Sertifikat Vaksin yang dijadikan sebagai syarat untuk mengisi BBM di SPBU ialah hoaks.

[HOAKS atau FAKTA] Tiongkok Meluncurkan Matahari Buatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tiongkok Meluncurkan Matahari Buatan

“Matahari buatan Cina. Coba kalian pikir, manusia bisa buat matahari dari apa? Mau seolah2 udah mengungguli tuhan? Nanti bisa2 dibikin bumi baru tapi tinggal nya di alam gaib”.

Menteri ESDM Arifin Tasrif Terpapar COVID-19
Indonesia
Menteri ESDM Arifin Tasrif Terpapar COVID-19

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dinyatakan positif COVID-19.

Ombudsman Jakarta Raya Segera Panggil Anies soal Ganti Rugi Warga Rusun Petamburan
Indonesia
Ombudsman Jakarta Raya Segera Panggil Anies soal Ganti Rugi Warga Rusun Petamburan

Ombudsman Jakarta Raya segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengklarifikasi masalah ganti rugi kepada warga penggusuran Rusun Petamburan senilai Rp 4,7 miliar.

'Black Box' Rimbun Air Ditemukan, Segera Dibawa ke Timika
Indonesia
'Black Box' Rimbun Air Ditemukan, Segera Dibawa ke Timika

Selanjutnya kotak hitam itu akan diamankan sementara di Kantor Basarnas Timika