Jokowi Teken Keppres Pemecatan Ferdy Sambo Dokumentasi bekas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (kanan) usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri, Jakarta, Jumat dini hari (26/8/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

MerahPutih.com - Karier Ferdy Sambo di institusi Polri berakhir. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, sudah menerima keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ferdy Sambo.

"Status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri," kata Sigit di Mabes Polri, Jumat (30/9).

Sehingga, status irjen aktif di depan nama Ferdy Sambo juga sudah dihapus. Ia pun kini menjadi warga sipil biasa.

Baca Juga:

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Ferdy Sambo

Sigit mengakui dampak kasus Ferdy Sambo terhadap institusi Polri.

"Kami sadar dampak kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri," ujar Sigit.

Sigit berkomitmen Polri akan melakukan evaluasi serta perbaikan. Perbaikan itu meliputi tiga bidang.

"Kami semua jajaran berkomitmen tentunya melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi, perbaikan bidang struktural, perbaikan instrumental dan tentunya yang paling utama di bidang kultural," imbuhnya.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Sebut Istri Ferdy Sambo Berkomitmen Hadiri Semua Jadwal Persidangan

Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki dua opsi tanggal terkait penyerahan tahap II kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Alternatif tanggal penyerahan tersangka dan barang bukti itu adalah 3 atau 5 Oktober 2022.

Polri sendiri telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J.

Mereka adalah Ferdy Sambo, Bharada E, asisten rumah tangga sekaligus sopir Kuat Ma'ruf, Bripka Ricky Rizal, dan Putri Candrawathi. (Knu)

Baca Juga:

Febri Diansyah Bela Ferdy Sambo, ICW: Langkah yang Amat Gegabah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sistem Proporsional Terbuka Timbulkan Keresahan Sosial
Indonesia
Sistem Proporsional Terbuka Timbulkan Keresahan Sosial

Penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan calon legislatif tengah menjadi perdebatan publik.

Selama Pandemi COVID-19, 1,7 Juta Anak Belum Diimunisasi Dasar
Indonesia
Selama Pandemi COVID-19, 1,7 Juta Anak Belum Diimunisasi Dasar

Kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dua tahun lebih berpengaruh terhadap imunisasi dasar terhadap anak.

PDIP Sebut Drainase di Jakarta Buruk
Indonesia
PDIP Sebut Drainase di Jakarta Buruk

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menilai, banjir yang kerap menggenangi jalanan di ibu kota disebabkan karena drainase yang buruk

IDI: Pemecatan Terawan Melalui Proses Panjang
Indonesia
IDI: Pemecatan Terawan Melalui Proses Panjang

Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI, Beni Satria mengatakan, pemberhentian mantan Menkes Terawan ini, diambil berdasarkan pada putusan Mumtamar ke-31 di Banda Aceh.

Uang Tabungan Biaya Haji Penjaga SD di Solo Dimakan Rayap
Indonesia
Uang Tabungan Biaya Haji Penjaga SD di Solo Dimakan Rayap

Uang hasil menabung selama 2,5 tahun lebih senilai Rp 50 juta yang disimpan di dua celengan berbahan plastik berukuran sedang dimakan rayap.

Mendag Bukukan Potensi Ekspor Indonesia ke India Senilai USD 3,2 Miliar
Indonesia
Mendag Bukukan Potensi Ekspor Indonesia ke India Senilai USD 3,2 Miliar

"Delegasi misi dagang Indonesia ke India berhasil membukukan potensi ekspor senilai USD 3,2 miliar atau sekitar Rp 46,98 triliun," katanya.

Kasus Aktif COVID-19 Tersisa 60.475 Kasus
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 Tersisa 60.475 Kasus

Masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster jauh-jauh hari sebelum mudik sebagai syarat untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Wagub DKI Dorong Kolaborasi Antardaerah Kendalikan Inflasi
Indonesia
Wagub DKI Dorong Kolaborasi Antardaerah Kendalikan Inflasi

Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak sangatn penting dalam upaya pengendalian inflasi di Jakarta.

Begini Hitungan PPN Biaya Jasa 11 Persen di Fintech
Indonesia
Begini Hitungan PPN Biaya Jasa 11 Persen di Fintech

PPN Fintech dikenakan atas jasa-jasa yang dilakukan pihak yang memfasilitasi.

Dalam Dua Pekan Mendatang, Kapasitas Penonton Bioskop Dikurangi 5 Persen
Indonesia
Dalam Dua Pekan Mendatang, Kapasitas Penonton Bioskop Dikurangi 5 Persen

Dalam aturan ini, pemerintah memperpanjang jam operasional mal, pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan di DKI Jakarta hingga pukul 22.00 WIB, setelah sebelumnya hingga pukul 21.00 WIB.