Jokowi Tekan Inpres 6/2020, Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Isi dari Inpres itu salah satunya yakni memuat jenis-jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” demikian kutipan dalam instruksi tersebut.

Baca Juga

Kasad: 62 Persen Siswa Secapa AD Negatif COVID-19

Pada inpres itu disebutkan bahwa sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan diatur di dalam peraturan kepala daerah baik peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), maupun peraturan wali kota (perwali).

Hal ini sebagaimana perintah di dalam instruksi presiden bahwa kepala daerah harus membuat peraturan yang salah satunya memuat sanksi.

“Memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” demikian bunyi kutipan Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Agustus itu.

Dalam penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Para kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Dalam pelaksanaan penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, TNI dan Polri,” demikian instruksi presiden.

Presiden Joko Widodo saat pimpin rapat. (Foto: Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden).

Arahan khusus juga ditujukan kepada Menko Polhukam untuk melakukan koordinasi atas penegakan hukum terkait pencegahan virus Corona ini. Menkopolhukam diminta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sementara itu, Mendagri diminta untuk melaksanakan sosialisasi secara masif mengenai protokol kesehatan COVID-19 ini kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Mendagri juga diminta memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah dalam menyusun peraturan.

Baca Juga

2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua

Adapun Ketua Satgas COVID-19 nantinya akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan Kapolri dan Panglima diminta untuk memberikan dukungan kepada kepala daerah dengan mengerahkan kekuatan untuk melakukan pengawasan.

Instruksi khusus juga disampaikan kepada kepala daerah agar meningkatkan sosialisasi secara masif mengenai penerapan protokol kesehatan. Para kepala daerah juga diminta membuat peraturan yang memuat sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH