Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antirasuah. Baik terhadap individu-individu maupun secara institusi.

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas

Seperti diketahui pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK dan hanya ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat, sedangkan 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat (TMS).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

"Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasaan tentang wawasan kebangsaan dan perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organsisasi," ungkap Presiden.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Pemberhentian 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam SK itu, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Namun dalam SK tersebut belum ada keputusan mengenai pemberhentian 75 pegawai tersebut dan mereka hanya diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.

Baca Juga:

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Dari 75 orang yang dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan (TWK) antara lain adalah pejabat eselon I Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto, pejabat eselon II Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono, Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto, Kepala Biro SDM Chandra Reksodiprodjo dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi Sujanarko.

Selanjutnya pejabat setingkat eselon III yakni Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Kabag SDM Nanang Priyono serta sejumlah ketua satuan tugas (satgas) penyidikan yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Andre Nainggolan, Budi Sukmo, Budi Agung Nugroho, Afief Julian Miftah serta nama-nama lainnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin dari Tiongkok Memakan Korban di Zimbabwe
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin dari Tiongkok Memakan Korban di Zimbabwe

Klaim bahwa foto seseorang dengan bekas luka di punggung adalah masyarakat Zimbabwe yang terkana penyakit kulit berair akibat suntik vaksin Tiongkok adalah klaim yang salah.

KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada
Indonesia
KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada

kegiatan ini baru dieksekusi di masa kampanye Pilkada, yang diduga ada kerabat dari Gubernur NTB juga maju dalam kontestasi demikrasi serentak 2020.

Besok Seknas Jokpro Didirikan, Usung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Besok Seknas Jokpro Didirikan, Usung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Sejumlah relawan yang tergabung dalam Jokpro bakal mengusung pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya

"Salut dan respect atas kinerja Kejagung dalam menangani kasus Asabri dan Jiwasraya, itu kerja yang luar biasa dan sangat tidak mudah. Perkara-perkara tersebut adalah coruption big scandal," kata Nawawi

Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

"Pulau Jawa khususnya di kawasan pesisir utara masih memiliki risiko curah hujan ekstrem," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Vaksinasi COVID-19 Lansia Membeludak, Pemerintah Janji Perbaiki Sistem Antrean
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Lansia Membeludak, Pemerintah Janji Perbaiki Sistem Antrean

Wiku juga mengingatkan bahwa vaksinasi COVID-19 pada akhirnya akan menjangkau seluruh masyarakat

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin COVID-19, Stok Capai 75,9 Juta Dosis
Indonesia
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin COVID-19, Stok Capai 75,9 Juta Dosis

Indonesia kembali kedatangan 8 juta dosin vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk dari perusahaan Sinovac Biotech Ltd, Tiongkok.

Awas, Investasi Bodong Semakin Marak
Indonesia
Awas, Investasi Bodong Semakin Marak

Tercatat sepanjang tahun 2019 OJK telah menutup sebanyak lebih dari 400 praktik investasi bodong dengan total kerugian berkisar antara Rp45 miliar.

Hari Ini Kapolda Metro Bakal Dimintai Keterangan Soal Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Hari Ini Kapolda Metro Bakal Dimintai Keterangan Soal Penembakan Laskar FPI

Komnas HAM akan meminta keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Direktur Utama PT Jasa Marga pada Senin (14/12).

Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM
Indonesia
Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM

Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pimpinannya ke Komnas HAM.