Jokowi Tegaskan Kebijakannya Soal COVID-19 Berdasarkan Data Ilmiah Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau kesiapan ‘New Normal’ di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/5). (Foto: Humas/Rahmat)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah membuat setiap kebijakan penanganan COVID-19 berdasarkan data ilmiah dan masukan dari ilmuwan.

"Kita memiliki data-data, dan setiap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan selalu berdasarkan data science (data ilmiah), selalu juga meminta saran kepada para scientist (ilmuwan), para ahli ilmu pengetahuan, seperti apa metode yang digunakan dengan data-data yang ada," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (24/6).

Baca Juga

Nekat ke Jakarta Tanpa SIKM, 7 Orang Dikarantina

Pemerintah juga sudah membangun sistem informasi terintegrasi yang dinamai Bersatu Lawan COVID-19 (BLC). "Sistem ini menjadi navigasi negara kita, Indonesia, dalam memahami perkembangan COVID-19 yang sangat dinamis setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya," katanya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menentukan zonasi wilayah berdasarkan tingkat penularan virus corona penyebab COVID-19.

"Dengan sistem ini juga kita bisa mengetahui berapa kabupaten berapa kota, berapa provinsi yang berubah statusnya dari hijau menjadi kuning, dari hijau menjadi oranye, dari hijau menjadi merah atau sebaliknya berubah dari merah menjadi oranye, dari merah menjadi kuning dan dari merah menjadi hijau," katanya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memiliki data-data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu daerah sudah bisa masuk ke fase normal baru.

"Kita lihat, prakondisinya seperti apa, kemudian setelah prakondisi, timing-nya kapan, kemudian juga prioritasnya di sektor apa. Semuanya berdasar data-data yang kita miliki dan kita semakin optimis karena datanya semakin baik," katanya.

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA/Lukas-Sekretariat Presiden/pri).
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA/Lukas-Sekretariat Presiden/pri).

Presiden mengapresiasi gubernur, bupati, dan wali kota serta satuan gugus tugas di daerah yang telah berhasil menekan tingkat penularan dan kematian akibat COVID-19.

"Kita harus menyadari bahwa ancaman COVID-19 ini belum berakhir bahkan beberapa hari terakhir ini penambahan kasus positif COVID-19 masih meningkat di beberapa daerah dan satu, dua, tiga provinsi masih tinggi angka positifnya," katanya.

Presiden menekankan bahwa masyarakat berperan besar dalam menekan risiko penularan dan mencegah penyebaran COVID-19.

"Untuk itu, meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, saya mengajak masyarakat untuk disiplin, mengikuti dan mematuhi anjuran-anjuran yang sering kita sampaikan, gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak yang aman, dan hindari kerumunan," ucapnya.

"Kita juga tetap waspada, saya ingatkan lagi Indonesia adalah bangsa yang besar dan berjaya dengan gotong royong, dengan kekompakan, dengan solidaritas antar-masyarakat sebagai modal utama. Bersama kita saling menjaga, bersatu kita bisa," jelasnya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] PBB tak Beri Bantuan COVID-19 Bagi Negara yang tidak Legalkan Aborsi

Hingga Selasa (23/6), sebagaimana dikutip Antara, jumlah akumulatif pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 47.896 orang dan dari jumlah itu ada 19.241 orang yang sembuh dan 2.535 orang yang meninggal dunia.

COVID-19 sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia kasus terbanyak di DKI Jakarta (10.250) disusul Jawa Timur (10.115), Sulawesi Selatan (4.062), Jawa Barat (2.901), Jawa Tengah (2.766), Kalimantan Selatan (2.685), Sumatera Selatan (1.855), Papua (1.495), Banten (1.373), Sumatera Utara (1.232), Bali (1.116), Nusa Tenggara Barat (1.081), Sulawesi Utara (861), dan Kalimantan Tengah (796). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati

Peneliti PUKAT UGM, Yuris Rezha Kurniawan mengatakan, pengambilan aset pelaku koruptor lebih menimbulkan efek jera ketimbang hukuman mati.

Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Ia menyampaikan pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penggunaan aturan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di bawah umur.

Pemerintah Tambah 6 Perusahaan Pemungut Pajak Digital
Indonesia
Pemerintah Tambah 6 Perusahaan Pemungut Pajak Digital

Saat ini terdapat 51 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri

Update COVID-19 DKI: 958 Positif 96 Meninggal, 370 Kasus Positif Belum Diketahui Titiknya
Indonesia
Update COVID-19 DKI: 958 Positif 96 Meninggal, 370 Kasus Positif Belum Diketahui Titiknya

Penyebaran orang positif corona ada di 588 titik kelurahan yang telah diketahui

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA
Indonesia
20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Catatan ICW, sepanjang 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya dua tahun tujuh bulan.

MUI DKI Perbolehkan Salat Jumat Digelar Dua Gelombang
Indonesia
MUI DKI Perbolehkan Salat Jumat Digelar Dua Gelombang

Hal ini menjadi fatwa yang dikeluarkan MUI DKI bernomor 05 Tahun 2020 tentang Hukum dan Panduan Salat Jumat Lebih dari Satu Kali Pada Saat Pandemi COVID-19.

Alexander Marwata Tak Tahu Keberadaan Buron KPK Nurhadi
Indonesia
Alexander Marwata Tak Tahu Keberadaan Buron KPK Nurhadi

Nurhadi kini jadi buronan KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.

Heran Jokowi Baru Larang Mudik Sekarang, PKS: Agak Terlambat
Indonesia
Heran Jokowi Baru Larang Mudik Sekarang, PKS: Agak Terlambat

Seharusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesigapan dan membuat "grand design"

Gara-Gara Ini Pasien COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Menyusut
Indonesia
Gara-Gara Ini Pasien COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Menyusut

Ada yang dirujuk ke RS Fatmawati dan ada yang minta isolasi mandiri di rumah

Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir
Indonesia
Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir

Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi