Jokowi Tawarkan Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai Solusi Hadapi Risiko Bencana Tangkapan layar Presiden Jokowi saat pidato saat kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction, Bali melalui siaran virtual, Rabu (25/5). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia tentang konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko menghadapi semua bentuk bencana. Termasuk menghadapi pandemi COVID-19 dan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.

Pertama, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, adaptif, menghadapi bencana, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintah dan sosial yang sinergis yang tanggap terhadap bencana.

"Ini harus jadi prioritas kita bersama," ucap Presiden Jokowi saat pidato saat kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction, Bali melalui siaran virtual, Rabu (25/5).

Baca Juga:

Polri Klaim Command Center Kebencanaan Bakal Dijadikan Rujukan Negara Lain

Lalu, lanjutnya, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Sebab akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus ditangani secara serius.

"Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan," paparnya.

Baca Juga:

Jokowi Hadiri Pertemuan Dunia Kurangi Bencana di Bali

Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik seperti DAM, pemecah ombak, waduk, dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, cemara udang di pantai, dan vetiver untuk anti longsor, serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

Sementara itu juga, perlindungan kepada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius.

"Keempat kita harus berkomitmen untuk mengimplementasikan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Forum Penanggulangan Bencana Dunia di Bali Bakal Diikuti 193 Negara

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kekeringan Melanda 7 Kecamatan di Kabupaten Bantul
Indonesia
Kekeringan Melanda 7 Kecamatan di Kabupaten Bantul

BPBD mengimbau masyarakat yang daerahnya mengalami kekeringan dan membutuhkan air dapat berkirim surat ke kantornya untuk meminta dropping air.

KPK Jebloskan Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Lapas Sukamiskin

Eksekusi itu dilakukan atas putusan Pengadilan Tipikor pada PN Makassar

Polda Metro Gelar Lomba Balap Motor Januari 2022
Indonesia
Polda Metro Gelar Lomba Balap Motor Januari 2022

Keinginan Polda Metro Jaya menggelar balapan motor rupanya tak main-main.

[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac

Informasi tersebut dibantah oleh Konselor bidang Sains dan Teknologi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Yi Fanping.

Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya
Indonesia
Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya

"Agenda Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai Wantimpres atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden," ujarnya.

Bank Dunia Dukung Berbagai Agenda G20 di Indonesia
Indonesia
Bank Dunia Dukung Berbagai Agenda G20 di Indonesia

banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia "Recover Together, Recover Stronger" itu bisa terealisasi.

 Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Salah satu pelonggaran yang diberikan yaitu bekerja dari kantor atau work from office (WFO) sektor non-esensial ditambah dari 50 persen menjadi 75 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3,2 dan 1 di Jawa dan Bali.

Mendagri Tito Perintahkan Gibran Atasi Klaster Sekolah di Solo
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gibran Atasi Klaster Sekolah di Solo

Tito Karnavian dengan meminta Pemkot segera menangani kasus itu dengan baik.

Ukraina Tutup Wilayah Udara bagi Penerbangan Sipil
Dunia
Ukraina Tutup Wilayah Udara bagi Penerbangan Sipil

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (24/2) telah mengizinkan operasi militer di Ukraina timur yang dipandang sebagai awal perang di Eropa

Komnas HAM Kumpulkan Keterangan dari Keluarga Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Kumpulkan Keterangan dari Keluarga Brigadir J

"Khususnya soal foto, soal video. Dan yang paling penting dalam konteks itu adalah konteksnya. Jadi foto itu diambilnya bagaimana, konteksnya apa, ya penjelasan dari keluarga apa itu yang penting," katanya.