Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di 2023 Presiden Joko widodo. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan RUU APBN 2023 pada Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa, (16/8)

Jokowi mengutarakan target pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3 persen (year on year/yoy) untuk menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional.

Baca Juga:

Partai NasDem Tanggapi Keberlanjutan Pembangunan IKN dalam Pidato Jokowi

Pemerintah, kata Jokowi, akan terus mendorong ekspansi produksi secara konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Ia menekankan berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Sejalan dengan itu, pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus dipercepat untuk transformasi perekonomian.

"Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan,” ujar Presiden Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, sektor swasta telah semakin kuat sebagai motor pertumbuhan. Karena itu, kata dia, manajemen kebijakan fiskal akan lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing.

"Hal itu dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan," ungkapnya.

Target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tegas Jokowi menandakan pemulihan ekonomi terus berjalan setelah pada 2021 ekonomi Indonesia bertumbuh 3,69 persen karena dampak pandemi COVID-19.

Baca Juga:

MAKI Apresiasi Jokowi Singgung Pemberantasan Korupsi dalam Pidatonya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu
Indonesia
Gerindra Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu

Partai Gerindra buka suara soal keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wali Kota Bekasi Diciduk KPK Terkait Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan
Indonesia
Wali Kota Bekasi Diciduk KPK Terkait Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan

"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Gelombang Ketiga COVID-19, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Kesehatan
Indonesia
Gelombang Ketiga COVID-19, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Kesehatan

Gelombang ketiga COVID-19 diprediksi terjadi pada pertengahan Februari 2022

Tarif Hunian Jelang MotoGP Mandalika Bakal Diatur Pergub
Indonesia
Tarif Hunian Jelang MotoGP Mandalika Bakal Diatur Pergub

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat akan diterbitkan untuk menetapkan ambang batas harga hunian di zona utama, zona satu, dan zona penyangga menjelang pergelaran puncak MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022.

Antisipasi Omicron, Pemkot Yogyakarta Gandakan Pelacakan Kontak Erat COVID-19
Indonesia
Antisipasi Omicron, Pemkot Yogyakarta Gandakan Pelacakan Kontak Erat COVID-19

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melipatgandakan pelacakan pada warga yang berkontak erat pasien COVID-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah masuknya COVID-19 varian Omicron ke Kota Gudeg.

Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Pembobolan Dana Nasabah BTPN
Indonesia
Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Pembobolan Dana Nasabah BTPN

Polda Metro Jaya membongkar kasus pembobolan dengan modus ilegal akses terhadap belasan orang nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme
Indonesia
Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme

Dunia pendidikan menjadi incaran yang paling besar digunakan oleh para teroris untuk mengembangkan gerakannya.

Harga Komoditas dan PPN Naik, HIPMI: Presiden Tidak Bisa Hindari
Indonesia
Harga Komoditas dan PPN Naik, HIPMI: Presiden Tidak Bisa Hindari

Kenaikan harga komoditas dan pajak pertambahan nilai (PPN) ibarat buah simalakama yang tidak bisa dihindari.

Wamenag Minta Masyarakat Tak Pertentangkan Perbedaan Awal Ramadan
Indonesia
Wamenag Minta Masyarakat Tak Pertentangkan Perbedaan Awal Ramadan

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi meminta masyarakat tidak mempertentangkan perbedaan awal puasa yang ditetapkan pemerintah dengan Muhammadiyah.

Kendalikan Banjir di IKN Nusantara, Proyek Bendungan dan Drainase Dipercepat
Indonesia
Kendalikan Banjir di IKN Nusantara, Proyek Bendungan dan Drainase Dipercepat

Bendungan yang memiliki luas genangan 280 hektare dan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik ini sudah cukup lama direncanakan.