Jokowi Tanggapi Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Presiden Jokowi (dua kiri) mengecek harga barang-barang di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akbar bicara menanggapi wacana penghapusan jabatan gubernur yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Menurut Jokowi, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam serta kalkulasi yang matang.

Baca Juga

Jokowi Untung Tak Lakukan Reshuffle Kabinet

“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” kata Jokowi di Tabanan, Bali, Kamis (2/2).

Menurut Jokowi ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan untuk menghapus pemilihan langsung gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.

“Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of control-nya yang harus dihitung semua,” ujarnya.

Baca Juga

Reaksi Jokowi saat Tahu Harga Beras Mulai Naik

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur ditiadakan sebagai bagian efisiensi birokrasi.

enurut Cak Imin, tata pemerintahan perlu dievaluasi secara komprehensif. Salah satunya meniadakan posisi gubernur karena hanya perpanjangan tangan pemerintahan pusat. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok di Bali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Baru COVID-19 Harian Nasional kembali Mau Sentuh Angka 1.000
Indonesia
Kasus Baru COVID-19 Harian Nasional kembali Mau Sentuh Angka 1.000

DKI Jakarta kembali menyumbang jumlah kasus baru terbanyak dalam sehari dengan total 517 temuan

2.000 Wisatawan Terjebak saat Gelombang COVID-19 Menyerang Xinjiang
Dunia
2.000 Wisatawan Terjebak saat Gelombang COVID-19 Menyerang Xinjiang

Xinjiang diserang gelombang terbaru kasus positif COVID-19 sejak awal bulan ini.

Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik
Indonesia
Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Berdasarkan data terakhir, jumlah pemegang hak pilih yang tercatat sebanyak 189 juta orang.

[HOAKS atau FAKTA]: Muncul Rumah Sakit Jiwa Korban Kebencian Terhadap Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Muncul Rumah Sakit Jiwa Korban Kebencian Terhadap Formula E

Postingan berupa foto yang menunjukkan plang sebuah rumah sakit bertuliskan “Selamat Datang di RUMAH SAKIT JIWA Korban Kebencian Formula E”.

Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO
Indonesia
Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

Vitha mengungkapkan bahwa pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tidak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan yang didapatnya.

Biaya Hidup Makin Mahal, Anies Beri 1,1 Juta Warga Paket Sembako Murah
Indonesia
Biaya Hidup Makin Mahal, Anies Beri 1,1 Juta Warga Paket Sembako Murah

Ada sebanyak 1,1 juta warga Jakarta menerima pangan murah bersubsidi program Pemerintah DKI Jakarta. Program pangan murah bersubsidi ini dibagikan melalui 312 lokasi di seluruh Jakarta.

KAI Berikan Penawaran Tarif Reduksi hingga Tarif Subkelas Tiket Kereta Api
Indonesia
KAI Berikan Penawaran Tarif Reduksi hingga Tarif Subkelas Tiket Kereta Api

Joni melanjutkan, pemberian tarif reduksi ke berbagai kalangan masyarakat untuk membuat perjalanan menggunakan KA menjadi lebih hemat hingga 50 persen.

Anggota Polres Brebes Ditemukan Bunuh Diri di Poslantas Brexit
Indonesia
Anggota Polres Brebes Ditemukan Bunuh Diri di Poslantas Brexit

Polres Brebes, Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan atas kematian anggotanya di Poslantas Brexit Brebes, Selasa (14/2).

Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah
Indonesia
Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada hari ini, 29 Agustus 2022, di Jakarta.

Wasekjen PAN Nilai Somasi Kuasa Hukum Ade Armando Salah Alamat
Indonesia
Wasekjen PAN Nilai Somasi Kuasa Hukum Ade Armando Salah Alamat

Kuasa hukum Ade Armando, Muannas Alaidid mengirimkan somasi atas ciutan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di Twitter.