Jokowi: Takut Lakukan Korupsi Bisa Didasarkan Ketakutan Kepada Neraka Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). ANTARA/Desca Lidya Natalia/am

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat ikut dalam budaya antikorupsi, bukan hanya karena takut denda dan penjara, melainkan karena ketakutan kepada Tuhan.

"Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada neraka," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat,Rabu (26/8).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut melalui video conference dalam pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK.

Baca Juga:

1.415 Pasien Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet

"Gerakan budaya antikorupsi harus kita galakkan, masyarakat harus tahu apa itu korupsi, kita semua harus tahu apa itu gratifikasi, masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, antikorupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya," kata Jokowi.

Jokowi pun mengajak tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, insitusi pendidikan, institusi keagamaan, dan institusi kesenian untuk ikut dalam gerakan antikorupsi.

"Gerakan antikorupsi adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini, dengan keteladanan kita semua, dengan perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi saya yakin masyarakat menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini," kata Presiden.

Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo. (Foto: setkab.go.id)

Presiden pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti aksi pencegahan antikorupsi tersebut dari waktu ke waktu.

"Marilah kita bersama-sama melaksanakan, samakan visi, dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan inovatif sekaligus bebas dari korupsi," kata Presiden menegaskan.

Penerapan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 dengan tiga fokus, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Stranas PK dikerjakan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) selaku penyelenggara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Terdapat enam program Stranas PK yang sudah dikerjakan, yaitu (1) utilisasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan pencapaian 68,07 persen, (2) penerapan e-katalog dan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa dengan pencapaian 61,79 persen.

Baca Juga:

Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang

Berikutnya, (3) keuangan desa dengan pencapaian 83,33 persen, (4) penerapan manajemen antisuap dengan pencapaian 66,75 persen, (5) pemanfaatan online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha dengan pencapaian 47,15 persen, dan (6) reformasi birokrasi dengan pencapaian 65,06 persen. Dengan demikian, skor total pencapaian aksi Stranas PK secara nasional adalah 58,52 persen.

Ketua KPK Firli, sebagaimana dikutip Antara, dalam sambutannya mengatakan bahwa pencapaian bidang pencegahan KPK pada Semester I 2020 adalah optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sampai Rp80,9 triliun dan penyelamatan potensi kerugian keuangan negara hingga Rp10,4 triliun. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Pastikan Tidak Buru-buru Beri Sanksi Pada Penolak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kemenkes Pastikan Tidak Buru-buru Beri Sanksi Pada Penolak Vaksinasi COVID-19

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Wabah, ada beberapa sanksi seperti kurungan satu tahun atau pun enam bulan, serta denda Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Malam ini Diprediksi Warga Jakarta Tinggalkan Ibu Kota
Indonesia
Malam ini Diprediksi Warga Jakarta Tinggalkan Ibu Kota

"Prediksi puncak kepadatan mulai nanti sore sampai malam sampai dengan Rabu pagi. Sedangkan, prediksi arus puncak sebaliknya Minggu siang sampai Senin," ujarnya

Sambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia Solo Sediakan Uang Rp3,7 Triliun
Indonesia
Sambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia Solo Sediakan Uang Rp3,7 Triliun

Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Solo menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,7 triliun.

Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Surat tersebut dikirim Komnas HAM dalam rangka meminta keterangan kepada jajaran Bareskrim Polri terkait barang bukti senjata tajam, senjata api, dan ponsel yang disita dalam perkara tersebut.

Terpidana Suap Bansos Mengaku Tak Pernah Diminta Fee Oleh Juliari
Indonesia
Terpidana Suap Bansos Mengaku Tak Pernah Diminta Fee Oleh Juliari

terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19, Harry Van Sidabukke menyatakan tidak pernah memberikan komitmen fee kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Libur Imlek, Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta Naik 50 Persen
Indonesia
Libur Imlek, Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta Naik 50 Persen

"Kenaikan penumpang kereta api sebanyak 50 persen," ujar Supriyanto, Senin (15/2).

Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran
Indonesia
Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran

Tunggakan PDAM tersebut diketahui dari dua rekening atas nama Bagyo dan istrinya yang beralamat di Kelurahan Penumping.

Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Makan di Resto dan Warteg Dibatasi 20 Menit
Indonesia
Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Makan di Resto dan Warteg Dibatasi 20 Menit

Menetapkan pemberlakuan pembatasan kegaitan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 selama 8 (delapan) hari

Depok dan Bogor Lakukan Jam Malam, Wagub: Ini Jadi Masukan DKI
Indonesia
Depok dan Bogor Lakukan Jam Malam, Wagub: Ini Jadi Masukan DKI

Kota Bogor telah memberlakukan jam malam sejak 29 Agustus 2020. Sedangkan Kota Depok memberlakukan jam malam sejak 31 Agustus 2020.

BI Dorong Warga Bagikan Uang Rp75 Ribu Saat Lebaran
Indonesia
BI Dorong Warga Bagikan Uang Rp75 Ribu Saat Lebaran

Khusus periode Idul Fitri 2021 setiap NIK-KTP dapat menukarkan sebanyak 100 lembar setiap harinya.