Jokowi Takut Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda Baru. Kenapa? Arsip Foto. Presiden Joko Widodo meninjau penanganan karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). (ANTARA/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir rotasi dan pergantian pejabat di daerah akan mempengaruhi upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi.

"Yang saya takutkan adalah, ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," kata Jokowi, saat menyampaikan pengarahan mengenai upaya pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis (6/2).

Baca Juga:

Walhi Anggap Jokowi Lalai dan Tutup Mata soal Karhutla

Presiden mengatakan sejak 2016 pertemuan sudah rutin dilakukan untuk menyampaikan pengarahan mengenai peningkatan upaya pengendalian karhutla. Artinya, kata dia, ini pekerjaan rutin yang kita hadapi dari tahun ke tahun dan setiap akan kemarau.

Kabut Asap Riau
Ilustrasi kasus Karhutla (Antaranews)

Kepala Negara pun memastikan akan terus memantau kinerja aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri, dalam menanggulangi karhutla. Bahkan, Jokowi sampai mengancam akan mencopot para pejabat baru itu kalau sampai ada kasus karhutla

"Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum," kata Presiden.

Baca Juga:

Pindad Bikin Tank Khusus Pemadam Karhutla

Dikutip Antara, Jokowi menegaskan apa yang disampaikan ini bukan sekadar ancaman bualan karena sudah diterapkan mulai 2016. Dia juga menceritakan keterkejutannya saat menghadapi karhutla besar tahun 2015, ketika baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden.

"Sebagai presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu dapat peristiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar, baik lahan gambut dan hutan. Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare," papar Jokowi. (*)

Baca Juga

Segala Upaya Dikerahkan Atasi Karhutla, Jokowi: Ritualnya Sudah Kita Lakukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar
Indonesia
Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar

Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito mengakui adanya pemberian commitment fee untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster atau benur.

KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa

"Bisa saja KPK memprosesnya sebagai dugaan korupsi. Tergantung KPK mau atau tidak," terang Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Anies Diminta Libatkan Warga Dorong DPRD Restui Jual Saham Bir
Indonesia
Anies Diminta Libatkan Warga Dorong DPRD Restui Jual Saham Bir

Fraksi PAN meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya menjual kepemilikan saham bir di PT Delta yang kini masih terganjal restu DPRD.

Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta
KPR
Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta

Sudah saatnya masyarakat berpenghasilan rendah dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang membantu.

Sederet Pasal yang Bisa Digunakan Polisi Jerat Anji dan Hadi Pranoto
Indonesia
Sederet Pasal yang Bisa Digunakan Polisi Jerat Anji dan Hadi Pranoto

Laporan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya

Ganjil-Genap Perdana di Bogor, Kendaraan yang Melanggar bakal Diputarbalikkan
Indonesia
Ganjil-Genap Perdana di Bogor, Kendaraan yang Melanggar bakal Diputarbalikkan

Kota Bogor tengah mempersiapkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Perbaikan Ekonomi Lambat Tapi Pasti
Indonesia
Perbaikan Ekonomi Lambat Tapi Pasti

Perbaikan ekononi seiring jumlah dosis vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia untuk mencapai herd immunity.

KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka

Ismunandar dan Encek Unguria diduga menerima suap bersama tiga tersangka lain

BPIP: Sangat Langka Seniman yang Radikal dan Intoleran
Indonesia
BPIP: Sangat Langka Seniman yang Radikal dan Intoleran

Mereka manggala sejati yang menafsirkan Pancasila secara luar biasa lewat karya-karyanya dan tidak doktrinal

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII
Indonesia
Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara di bawah Kemensetneg dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.