Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (6/12/2020). (ANTARA/HO-Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya tak akan melindungi Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang diduga korupsi pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," ujar Jokowi melalui Yotube di kanal Sekretariat Presiden, Minggu (6/12).

Ia pun menyayangkan korupsi yang dilakukan Menteri Juliari dan 4 tersangka lainnya dalam kasus suap sembako COVID-19 ini. Sebab saat ini, bantuan bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Baca Juga:

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

"Apalagi ini bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ungkap Jokowi.

Jokowi menyampaikan, dirinya sudah sejak awal mengingatkan kepada para Menteri Kabinet Maju untuk tidak korupsi.

Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Lanjut Jokowi, pihaknya akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan terus konsisten dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” jelas Jokowi.

Baca Juga:

Tersangka Suap Bansos COVID-19 AW Menyerahkan Diri ke KPK

Kepala Negara kembali mengingatkan kepada bejabat negara baik menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk hati-hati dalam menggunakan APBD atau APBD dan jangan dikorupsi.

Presiden juga menegaskan pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

"Uang dari uang APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN itu uang rakyat," tutup orang nomor satu di Indonesia itu. (Asp)

Baca Juga:

KPK Minta Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos COVID-19 Menyerahkan Diri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Corona Baru Bermunculan, Khofifah Minta Warga Jatim Tetap Tenang
Indonesia
Kasus Corona Baru Bermunculan, Khofifah Minta Warga Jatim Tetap Tenang

Bandara Juanda mengkarantina belasan penumpang pesawat Cathay Pacific dari Hong Kong.

PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari

Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Disertai Petir Guyur Seluruh Wilayah
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Disertai Petir Guyur Seluruh Wilayah

Hujan ringan hingga disertai petir diprediksi mengguyur seluruh wilayah DKI Jakarta pada Rabu (3/2).

Nyaris 10 Ribu Wisatawan Padati Pulau Seribu Saat Libur Panjang
Indonesia
Nyaris 10 Ribu Wisatawan Padati Pulau Seribu Saat Libur Panjang

Jika semua patuh terhadap protokol kesehatan, pariwisata terus berjalan

KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap ke Eks Bupati Cirebon
Indonesia
KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap ke Eks Bupati Cirebon

Sutikno ditahan di Rutan Gedung KPK lama untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Sutikno bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 9 Januari 2021.

Camat Tanah Abang Tegaskan tidak Ada Penjarahan di Mal Thamrin City
Indonesia
Camat Tanah Abang Tegaskan tidak Ada Penjarahan di Mal Thamrin City

"Tidak ada penjarahan yang ada memang kerumunan pedemo melintas di Jalan KH Mas Mansyur, di depan Thamrin City. Kemudian mereka melakukan pembakaran papan Billboard," ujar Yassin

BMKG: Suhu Udara Yogyakarta Memanas Bukan karena Merapi
Indonesia
BMKG: Suhu Udara Yogyakarta Memanas Bukan karena Merapi

Suhu udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terasa memanas di awal musim penghujan.

Gempa Berkekuatan 7,0 Guncang Turki, Disusul Tsunami
Dunia
Gempa Berkekuatan 7,0 Guncang Turki, Disusul Tsunami

Gempa bumi bermagnitudo 7.0 melanda Laut Aegea, Turki, pada hari Jumat (30/10), sekitar 7.00 WIB.

Kasus COVID-19 Capai Rekor Tertinggi, Turki Lockdown Total
Dunia
Kasus COVID-19 Capai Rekor Tertinggi, Turki Lockdown Total

Turki telah memasuki penguncian wilayah (lockdown) akhir pekan total pertama sejak Mei.

Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas
Indonesia
Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas

UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.