Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (6/12/2020). (ANTARA/HO-Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya tak akan melindungi Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang diduga korupsi pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," ujar Jokowi melalui Yotube di kanal Sekretariat Presiden, Minggu (6/12).

Ia pun menyayangkan korupsi yang dilakukan Menteri Juliari dan 4 tersangka lainnya dalam kasus suap sembako COVID-19 ini. Sebab saat ini, bantuan bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Baca Juga:

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

"Apalagi ini bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ungkap Jokowi.

Jokowi menyampaikan, dirinya sudah sejak awal mengingatkan kepada para Menteri Kabinet Maju untuk tidak korupsi.

Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Lanjut Jokowi, pihaknya akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan terus konsisten dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” jelas Jokowi.

Baca Juga:

Tersangka Suap Bansos COVID-19 AW Menyerahkan Diri ke KPK

Kepala Negara kembali mengingatkan kepada bejabat negara baik menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk hati-hati dalam menggunakan APBD atau APBD dan jangan dikorupsi.

Presiden juga menegaskan pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

"Uang dari uang APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN itu uang rakyat," tutup orang nomor satu di Indonesia itu. (Asp)

Baca Juga:

KPK Minta Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos COVID-19 Menyerahkan Diri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Firli: Peralihan Status Jangan Jadi Hambatan
Indonesia
KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Firli: Peralihan Status Jangan Jadi Hambatan

Peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN jangan menjadi hambatan untuk melakukan pemberantasan korupsi

Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta
Indonesia
Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta

Pemprov DKI Jakarta sendiri secepatnya akan mengirimkan kajian terkait pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta

Kepatuhan Warga Laksanakan 3M Saat PPKM Menurun
Indonesia
Kepatuhan Warga Laksanakan 3M Saat PPKM Menurun

Memakai masker dan menjaga jarak hanya 40 persen dan mencuci tangan dengan sabun sebesar 10 persen saja.

Tangani Klaster Sekolah, Gibran Siapkan Isoter Khusus Anak
Indonesia
Tangani Klaster Sekolah, Gibran Siapkan Isoter Khusus Anak

"Lokasi khusus isoter kami siapkan di Ndalem Priyosuhartan, Laweyan. Sarana dan prasarana pendukung seperti tempat tidur, lemari, mck, dan sebagainya sudah siap," katanya.

Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
Indonesia
Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

"Bro Giring sebagai ketua umum kami langsung menjawab Bro Mike apakah pantas di tengah pandemi dan situasi ekonomi seperti ini ada kenaikan gaji," tegas dia.

Dibantu Prancis, 2 Pelabuhan Ikan Jadi Contoh Pelabuhan Ramah Lingkungan
Indonesia
Dibantu Prancis, 2 Pelabuhan Ikan Jadi Contoh Pelabuhan Ramah Lingkungan

Program ini sesuai dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.

Pimpinan Komisi III Tegaskan Kaburnya Rachel Vennya Dapat Bahayakan Banyak Orang
Indonesia
Pimpinan Komisi III Tegaskan Kaburnya Rachel Vennya Dapat Bahayakan Banyak Orang

Kaburnya Rachel yang diduga dibantu oleh oknum TNI itu merupakan preseden buruk

Taati Prokes, Kasus Harian COVID-19 di DKI Masih Melonjak
Indonesia
Taati Prokes, Kasus Harian COVID-19 di DKI Masih Melonjak

Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta pada Jumat (16/7) bertambah 12.415 orang

Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang
Indonesia
Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang

"Kami tunduk pada undang-undang, jadi tidak ada istilah percepatan atau perlambatan sesuai keputusan saja," kata Ketua KPK Firli Bahuri

Polda Jateng Turun Tangan Atasi Klaster Piknik di Boyolali
Indonesia
Polda Jateng Turun Tangan Atasi Klaster Piknik di Boyolali

Polda Jawa Tengah bergerak terjun ke Dusun Gondang, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali untuk melakukan tracing kasus klaster piknik di wilayah tersebut.