Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya memaksimalkan realisasi belanja pemerintah di sisa tahun guna meningkatkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Ia menegaskan, situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, belanja pemerintah adalah mesin untuk mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat yang akan menumbuhkan perekonomian.

“Kita ingat di kuartal II konsumsi pemerintah ada di minus 6 persen, dan di kuartal III kita masuk ke positif 9 persen. Itulah trigger (pendorong) ekonomi kita dati kuartal II ekonomi minus 5,32 persen, ke kuartal III masuk ke ke tren positif yang masuk ke minus 3,49 persen,” kata Presiden.

Baca Juga:

Dilema Sri Mulyani Ambil Keputusan Saat Pandemi COVID-19

Presiden menyoroti sejumlah program pemerintah yang masih terhambat. Terdapat proyek konstruksi yang belum masuk tahapan pengerjaan padahal sudah di akhir November 2020 sebesar Rp40 triliun.

"Terus nanti selesai barangnya kaya apa, kalo bangunan ya ambruk kalo jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan ? Jangan sampai terulang ulang semua menumpuk di akhir tahun,” kata Presiden.

Jokowi kembali menyesalkan masih banyak jajarannya dan juga pemerintah daerah yang bekerja biasa-biasa saja, dan tidak memedulikan kondisi kegentingan untuk bekerja cepat dengan berbagai terobosan.

Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara).

“Belum berganti ke channel extraordinary, belum mengubah SOP nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN dan di APBDN terlambat,” ujar dia.

Presiden meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan terobosan yang mengoptimalkan teknologi informatika. Terobosan itu agar pemerintah dapat mengawasi realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun.

“Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberi peringatan agar mereka melakukan percepatan. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting pengadaan dipercepat,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup
Indonesia
MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup

Kehadiran Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya

[HOAKS atau FAKTA]: Tak Pakai Masker, Warga di Jalan Fatmawati Dihukum Masuk ke Peti Mati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Pakai Masker, Warga di Jalan Fatmawati Dihukum Masuk ke Peti Mati

Sekumpulan orang lengkap menggunakan APD dengan narasi yang menyebutkan sanksi tidak mengenakan masker akan dihukum selama lima menit di dalam peti mati.

Hirup Udara Bebas, Abu Bakar Ba'asyir Dikawal Densus 88 Hingga Sukoharjo
Indonesia
Hirup Udara Bebas, Abu Bakar Ba'asyir Dikawal Densus 88 Hingga Sukoharjo

Ba'asyir dalam kondisi sehat ketika menghirup udara bebas

[HOAKS atau FAKTA]: Hanya Anies, Gubernur di Indonesia yang Didatangi 40 Dubes Tanpa Diundang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hanya Anies, Gubernur di Indonesia yang Didatangi 40 Dubes Tanpa Diundang

Foto tersebut mirip dengan foto karya Jurnalis Tribun News, Pebby Ade Liana

Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat
Indonesia
Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat

Pemprov DKI bakal kembali menarik rem darurat atau memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar ketat jika kasus COVID-19 di Jakarta terus mengganas.

Yudo Margono Resmi Jadi KSAL, Fadjar Prasetyo Jabat KSAU
Indonesia
Yudo Margono Resmi Jadi KSAL, Fadjar Prasetyo Jabat KSAU

Yudo menjadi Laksamana, sementara Fadjar menjadi Marsekal.

Pemprov DKI Perketat PSBB Transisi Keempat
Indonesia
Pemprov DKI Perketat PSBB Transisi Keempat

Untuk sanksi pidana sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020

Eks Ketua KPK: Peneror Novel Baswedan Harusnya Dituntut Maksimal
Indonesia
Eks Ketua KPK: Peneror Novel Baswedan Harusnya Dituntut Maksimal

Novel Baswedan sebagai penegak hukum yang memiliki integritas dalam memberantas korupsi seharusnya mendapatkan perlakuan layak sebagai korban.

Positif COVID-19, Lurah Petamburan Dibawa ke RS Polri
Indonesia
Positif COVID-19, Lurah Petamburan Dibawa ke RS Polri

Lurah Petamburan Jakarta Pusat positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes sebelum menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11).

Mahfud MD Jamin Semua Warga Miskin dapat Bansos Tanpa Halangan Administrasi
Indonesia
Mahfud MD Jamin Semua Warga Miskin dapat Bansos Tanpa Halangan Administrasi

Presiden Jokowi sendiri sudah meminta penyaluran bansos dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran