Jokowi Teken Pemecatan Komisioner KPAI Skandal 'Renang Bikin Hamil'

Jokowi Teken Pemecatan Komisioner KPAI Skandal 'Renang Bikin Hamil' Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty dalam acara diskusi media di Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019). ANTARA/Prisca Triferna

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty dari jabatannya. Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2017-2022.

Presiden Jokowi menandatangani Keppres itu pada Jumat (24/4) lalu. Dalam Keppres itu tertulis Sitti telah melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Keputusan Dewan Etik KPAI. Hal ini telah dibenarkan oleh pihak Kementerian Sekretaris Negara.

Baca Juga:

Jangan Takut Nyebur, Ini Mitos Berenang yang Perlu Kamu Ketahui

"Memberhentikan tidak dengan hormat Dr. Sitti Hikmawatty sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode tahun 2017-2022,'' demikian bunyi Keppres, Senin (27/4).

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dapat dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberhentian tidak dengan hormat ini diambil berdasarkan kesimpulan hukum, karena Sitti Rahmawatty dinilai melanggar kode etik.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan," tulis Keppres tersebut.

Napza Sitti Hikmawatty
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang kesehatan dan Napza Sitti Hikmawatty

Pemecatan Sitti didasarkan pada keputusan Dewan Etik KPAI yang memutuskan melanggar kode etik terkait pernyataannya soal kolam renang. Dewan Etik kemudian memberikan dua rekomendasi kepada KPAI.

Pertama, Dewan Etik merekomendasikan KPAI agar Sitti Himawaty mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya. Kedua, merekomendasikan KPAI agar mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan tidak dengan hormat Sitti Himawaty sebagai Komisioner KPAI.

Namun, karena usulan pertama Dewan Etik KPAI tidak diindahkan oleh Sitti hingga batas waktu yang ditentukan pada Senin, 23 Maret 2020 pukul 13.00 WIB. Maka, KPAI melakukan rekomendasi Dewan Etik KPAI yang kedua untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Sitti Himawaty diberhentikan tidak dengan hormat.

Baca Juga:

Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, tapi Ada Syaratnya

Namun, Sitti tidak menerima keputusan Dewan Etik KPAI yang merekomendasikan pemecatannya kepada Presiden. Dia pun menyebut, telah diadili secara berlebihan.

"Saya melihat ada upaya mengadili saya dengan cara yang berlebihan, ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola manajemen internal KPAI, serta manajemen konflik di dalamnya," kata Sitti dalam keterangannya, Sabtu (25/4). (Pon/Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jasa Marga Siapkan Teknologi 'Tanpa Tapping' di Pintu Tol
Indonesia
Jasa Marga Siapkan Teknologi 'Tanpa Tapping' di Pintu Tol

Baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali

Jokowi Pastikan Penghapusan Ujian Nasional Sudah Dikaji secara Matang
Indonesia
Jokowi Pastikan Penghapusan Ujian Nasional Sudah Dikaji secara Matang

Jokowi mendukung keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapuskan ujian nasional mulai tahun 2021 mendatang.

Anies 'Diserang' Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, NasDem: Terlihat Kelas Dia Lah
Indonesia
Anies 'Diserang' Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, NasDem: Terlihat Kelas Dia Lah

Perpanjangan PSBB tentu telah melalui proses pendalaman yang matang

Apkasi Bocorkan 3 Prinsip 'The New Normal', Apa Saja?
Indonesia
Apkasi Bocorkan 3 Prinsip 'The New Normal', Apa Saja?

Aspek kesehatan tetap diperhatikan dan sekaligus produktivitas ekonomi bisa perlahan ditingkatkan

Panglima TNI Sebut WNI dari Wuhan akan Dikarantina di Natuna
Indonesia
Panglima TNI Sebut WNI dari Wuhan akan Dikarantina di Natuna

a menjelaskan bahwa pangkalan militer di Natuna dipilih sebagai lokasi karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan karena berada jauh dari permukiman penduduk

Gandeng Strada, Kalbis Institute Kembangkan Kualitas SDM Indonesia
Indonesia
Gandeng Strada, Kalbis Institute Kembangkan Kualitas SDM Indonesia

Kalbis Institute dan Perkumpulan Strada menjalin kerja sama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

KPK Sebut Mata Kiri Novel Baswedan Tak Dapat Diperbaiki Lagi
Indonesia
KPK Sebut Mata Kiri Novel Baswedan Tak Dapat Diperbaiki Lagi

Sementara kemampuan melihat mata kanan sekitar 60 persen dengan menggunakan lensa khusus.

Tanpa Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Enggak Bisa Karantina Wilayah
Indonesia
Tanpa Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Enggak Bisa Karantina Wilayah

Pemerintah Indonesia perlu menentukan status hukum secara jelas

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari COVID-19

"Ya benar. Saya sudah seminggu di rumah dan dua kali swab terakhir negatif semua," kata Syamsuddin

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kepergok Sepedaan di Jalan Tol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kepergok Sepedaan di Jalan Tol

Pada 11 Agustus 2020 lalu, Anies Baswedan mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memanfaatkan ruas jalan tol lingkar dalam bagi pesepeda road bike.