Jokowi Sebut Selalu Tunduk pada Konstitusi dalam Pembuatan Kebijakan Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, di Jakarta, Kamis (10/2). (ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/2).

Jokowi mengapresiasi peradilan digital yang digelar saat pandemi COVID-19.

"Mahkamah Konstitusi memanfaatkan masa pandemi untuk mempercepat transformasi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan beralih kepada peradilan digital," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk tidak menempuh langkah dan cara yang bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga:

Jokowi: Negara Berkembang Harus Dapat Perhatian Khusus

Menurut Jokowi, pemerintah tidak akan dengan sengaja mengeluarkan kebijakan yang menabrak nilai-nilai konstitusional, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19.

"Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inkonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional," kata Jokowi seraya disambut tepuk tangan.

Ia menjelaskan bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah memang dituntut untuk menempuh langkah-langkah luar biasa (extra ordinary).

Namun demikian, langkah maupun kebijakan yang ditempuh itu tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi, serta didasarkan melalui pertimbangan yang cermat dan penuh kehati-hatian.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Presiden mengajak penegakan hukum untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.

Mantan Gubernur DKI ini juga mengakui bahwa pemerintah tidak selalu sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi negara.

"Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan MK dalam putusan-putusannya, tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati dan melaksanakan putusan-putusan MK," kata Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'

Menurut Jokowi, putusan MK harus dipatuhi karena Indonesia adalah negara hukum. Maka, secara bersama, keadilan untuk keadilan harus ditegakkan untuk kemajuan bangsa.

"Karena demikian yang diatur UUD 1945, yakni keputusan MK bersifat final mengikat," jelas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini berharap, dengan kinerja MK yang transparan dan akuntabel, maka kehidupan bernegara di atas hukum yang adil dapat terus dijalankan

"Pemerintah yakin kehidupan bernegara akan tertata baik jika berdasar konstitusi," tutur pria yang telah berusia 60 tahun ini.

Sekadar informasi, Sidang Pleno Khusus dipimpin Ketua MK Anwar Usman dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat secara luring dan daring.

Selain itu, hadir pula para pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua Komisi Yudisial (KY), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sidang Pleno Khusus diselenggarakan sebagai forum keterbukaan MK untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai penanganan perkara dan pelaksanaan administrasi umum lain yang dilakukan sepanjang tahun 2021.

Pada kesempatan itu, Ketua MK Anwar Usman juga akan me-launching buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 berjudul “Transformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi.”

Buku ini memaparkan ikhtiar melakukan transformasi digital di lingkungan MK yang mencakup area judicial administration system untuk memperkuat dan mengoptimalkan MK dalam menangani, mengadili, dan memutus perkara, serta area general administration system untuk memperkuat layanan umum kepada lingkungan internal MK dan publik. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Sebut IKN Nusantara Jadi Bagian Transformasi Ekonomi Hijau

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kedekatan Ketua MK dan Adik Jokowi saat Gladi Bersih Panampi Pasrah
Indonesia
Kedekatan Ketua MK dan Adik Jokowi saat Gladi Bersih Panampi Pasrah

Adik Presiden Jokowi, Idayati dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, hadir dalam acara gladi bersih Panampi Pasrah di Gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/5).

Eliminasi AIDS di 2030, Pemkot Bandung Fokus Pada Ketersediaan Obat ARV
Indonesia
Eliminasi AIDS di 2030, Pemkot Bandung Fokus Pada Ketersediaan Obat ARV

Diperkirakan (ODHIV) atau Orang Dengan HIV dan AIDS di Indonesia mencapai 543.100 orang, sampai dengan September 2021.

Sejumlah Faktor Sebabkan Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis
Indonesia
Sejumlah Faktor Sebabkan Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis

Volume kendaraan di kawasan DKI Jakarta mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir.

PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI
Indonesia
PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI

Penyampaian surat rekomendasi ini merupakan kelanjutan dari usaha PSI dalam menjaga kader-kadernya

Partai Nonparlemen akan Gugat Presidential Threshold ke MK
Indonesia
Partai Nonparlemen akan Gugat Presidential Threshold ke MK

Partai Perindo dan bersama parpol nonparlemen akan akan daftarkan gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggaran Pilkada Jabar Dipotong Setengah, Cairnya Dicicil Sampai 2024
Indonesia
Anggaran Pilkada Jabar Dipotong Setengah, Cairnya Dicicil Sampai 2024

Besaran anggaran dalam Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan Daerah yang rencananya diparipurnakan yaitu senilai Rp 1 triliun.

Lampaui Presidential Threshold, Gabungan PKB dan Gerindra Dianggap Realistis
Indonesia
Lampaui Presidential Threshold, Gabungan PKB dan Gerindra Dianggap Realistis

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi yang terbangun antara PKB dan Gerindra lebih realistis karena sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Akui Krisis Ukraina Perang Dunia III, AS Tegaskan tak akan Ikut Bertempur
Dunia
Akui Krisis Ukraina Perang Dunia III, AS Tegaskan tak akan Ikut Bertempur

Namun, Biden berjanji AS akan membantu dan memastikan Ukraina memiliki persenjataan untuk melawan Rusia

[HOAKS atau FAKTA] PDIP Usul Seluruh Pesantren di Indonesia Ditutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] PDIP Usul Seluruh Pesantren di Indonesia Ditutup

Beredar sebuah unggahan yang menampilkan hasil tangkapan layar artikel yang berjudul “PDIP Usul Ke Pemerintah Agar Pesantren Di Tutup Seluruh Indonesia”.

Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika
Indonesia
Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika

BMKG memperkirakan kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika mengalami hujan sedang hingga berat pada 18-20 Maret 2022.