MerahPutih.com - Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.
Hal tersebut diucapkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/6).
Baca Juga:
Politisi PKS Dukung Langkah Jokowi Temui Presiden Rusia dan Ukraina
“WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021,” ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.
“Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Sekaligus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik.
“Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko, sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program,” kata dia.
Ia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan BPK.
Baca Juga:
Gebrakan Jokowi Temui Presiden Rusia dan Ukraina Bahas Resolusi Damai
Terutama, terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.
“Kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK,” kata Jokowi.
Ia optimistis perbaikan-perbaikan tersebut akan membawa tata kelola keuangan negara Indonesia menjadi semakin baik.
Menutup sambutannya, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK atas masukan dan dukungan yang selama ini diberikan terutama pada saat Indonesia menghadapi pandemi selama dua tahun terakhir.
“Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta yang semakin efektif dan tepercaya,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
