Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan Presiden RI saat pantau vaksinasi massal di Kantor Gubenrur Sultra. (foto ANTARA/HO-Diskominfo Kendari)

MerahPutih.com - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk meredakan lonjakan penularan COVID-19 akan segera dijalankan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kebijakan PPKM darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 minggu. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi kebijakan tersebut.

Baca Juga

1.600 RT/RW di Jateng Masuk Zona Merah, Ganjar: Saya Minta Lockdown

"Nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu., Rabu (30/6).

Kepala Negara mengatakan pemberlakuan PPKM darurat ini bertujuan untuk menekan laju penularan Corona. Ada sejumlah penilaian yang dilakukan pemerintah sebelum PPKM darurat diberlakukan.

"Kami adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan WHO," ujar Jokowi.

Skema final PPKM darurat ini akan diputuskan hari ini. "Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan sangat tinggi, dan kita harapkan selesai," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Nasional ke-VIII Kamar Dagang dan Industri di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021). (ANTARA/Indra Arief)
Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Nasional ke-VIII Kamar Dagang dan Industri di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021). (ANTARA/Indra Arief)

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkap penyebab kasus Corona di Indonesia melonjak dua kali lipat. Libur Lebaran dan penyebaran varian baru Corona menjadi dua penyebab utamanya.

"Begitu ada liburan lebaran kemarin plus varian baru hari ini kita naik melompat 2 kali lipat lebih menjadi 228 ribu inilah yang saya sampaikan kita harus hati-hati, kita harus waspada, kita tidak boleh lengah," papar Jokowi.

Sekedar informasi, PPKM darurat ini diusulkan berlaku di kabupaten/kota di Jawa Bali yang mendapatkan skor level 3 dan 4 berdasarkan metode penilaian laju penularan kapasitas respons dari WHO.

PPKM darurat diusulkan berlaku pada 2-15 Juli 2021. Sejumlah sektor bakal diperketat di antaranya WFH 100 persen, restoran delivery only, dan 25 persen kapasitas mal.

Larangan juga diberlakukan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan banyak orang.

Poin lain dalam usulan skema PPKM darurat itu adalah alokasi 70 persen vaksin diprioritaskan di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi.

Selain itu, jumlah testing terus ditingkatkan hingga 450 ribu per hari. (Knu)

Baca Juga

Vaksin Tokoh Agama DKI, Anies: Mereka Harus Jaga Umat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Timsel Tidak Loloskan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Pencari Jabatan
Indonesia
DPR Desak Timsel Tidak Loloskan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Pencari Jabatan

Saat ini, Timsel telah melakukan tes wawancara terhadap 48 peserta terdiri dari 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu.

Deteksi Dini Jadi Cara Dinkes DKI Tangani Hepatitis Akut Misterius
Indonesia
Deteksi Dini Jadi Cara Dinkes DKI Tangani Hepatitis Akut Misterius

Pemerintah DKI Jakarta mulai bekerja dengan memperkuat deteksi dini dalam menangani penyakit hepatitis akut misterius. Langkah ini perlu dilakukan, agar penyakit mematikan itu tidak menyebar secara meluas di Ibu Kota.

KPK Sebut 19 Ribu Pejabat Belum Lengkapi Dokumen LHKPN
Indonesia
KPK Sebut 19 Ribu Pejabat Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK mencatat ada 19.967 pejabat yang data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum lengkap.

Hari Baik Jokowi Lantik Penglima TNI Jenderal Andika Masih Dicari
Indonesia
Hari Baik Jokowi Lantik Penglima TNI Jenderal Andika Masih Dicari

Jokowi memastikan pekan depan Jenderal Andika Perkasa diilantik

Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun
Indonesia
Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun

Airlangga Hartarto menjelaskan soal skema perlindungan bagi pekerja berupa Jaminan Hari Tua berbeda dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Penembakan di Exit Tol Bintaro, Ipda OS Dinonaktifkan
Indonesia
Penembakan di Exit Tol Bintaro, Ipda OS Dinonaktifkan

"Ipda OS sudah dinonaktifkan dari sana, dalam rangka pemeriksaan intensif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan kepada wartawam, Jumat (3/12).

 KTT G20 Jadi Panggung Jokowi Kenalkan Karbon Kredit
Indonesia
KTT G20 Jadi Panggung Jokowi Kenalkan Karbon Kredit

Besarnya luasan restorasi mangrove yang dilakukan Indonesia akan memberikan nilai berupa karbon kredit yang dinilai penting dan berharga serta menjadi nilai lebih bagi Indonesia.

Ruang Gerak Pembalap MotoGP di Lombok Dibatasi
Indonesia
Ruang Gerak Pembalap MotoGP di Lombok Dibatasi

Penyelenggara dari awal telah berkoordinasi dengan satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan dan juga BNPB untuk akhirnya menetapkan sistem "bubble."

Satgas COVID-19 Mulai Antisipasi Lonjakan Kasus Akibat PON dan Libur Panjang
Indonesia
Satgas COVID-19 Mulai Antisipasi Lonjakan Kasus Akibat PON dan Libur Panjang

Upaya penanganan ini juga akan menjadi kontribusi kita dalam usaha menurunkan status penularan di dunia

Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar
Indonesia
Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengklaim 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia sebelum masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.