Jokowi Sebut Korupsi Pangkal Masalah Pembangunan Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tindak pidana korupsi menjadi salah satu pangkal permasalahan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2022. Seperti dikutip dari laman akun Instagram pribadinya @jokowi, Jumat (9/12), Presiden menyebut sejumlah sektor terkena dampak dari korupsi.

Baca Juga:

Jokowi Buka Bleketepe Penanda Dimulainya Siraman Kaesang

"Dari urusan penciptaan lapangan kerja, mutu pekerjaan, pelayanan masyarakat, hingga harga kebutuhan pokok," tulis Jokowi dalam postingannya.

Pada unggahan yang sama, Jokowi menyatakan komitmen pemerintah untuk terus memberantas korupsi. Salah satunya dengan menindak tegas para koruptor yang telah merugikan negara.

Baca Juga:

Berobat ke Jerman, Surya Paloh Surati Jokowi Ucapkan Selamat atas Pernikahan Kaesang

"Kita takkan pernah lelah dan lengah untuk terus-menerus mendorong Indonesia yang bersih dan maju. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia 2022," ucapnya.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 selama tiga hari ke depan.

Hakordia kali ini mengambil tema Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Libatkan TNI-Polri Bangun Rumah Warga Korban Gempa Cianjur yang Rusak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Tito Pastikan Penjabat Kepala Daerah Tak Akan Bermain Politik Praktis
Indonesia
Anak Buah Tito Pastikan Penjabat Kepala Daerah Tak Akan Bermain Politik Praktis

Tito Karnavian telah melantik lima penjabat (pj) gubernur di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Kasus Pengadaan Tanah Pulogebang Diduga Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah
Indonesia
Kasus Pengadaan Tanah Pulogebang Diduga Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

DPR Panggil Mendag Pekan Depan
Indonesia
DPR Panggil Mendag Pekan Depan

"Untuk menanyakan carut marut kelangkaan minyak goreng dan maslah internal yang terjadi kenapa kemudian bisa seperti ini dengan komisi yang terkait," kata Ketua DPR RI Puan Maharani

Inmendagri Teranyar: Tidak Ada Wilayah di Indonesia Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
Inmendagri Teranyar: Tidak Ada Wilayah di Indonesia Terapkan PPKM Level 4

Tidak hanya wilayah dengan level 4, wilayah yang sebelumnya ditetapkan dengan level 3 juga ikut turun jumlahnya dari 66 daerah menjadi 48 daerah.

KPK Cari Penyuap  AKBP Bambang di Luar Negeri
Indonesia
KPK Cari Penyuap AKBP Bambang di Luar Negeri

Saat ini, kepolisian mengusut soal perkara pidana umum. Sementara yang ditangani KPK adalah dugaan korupsi.

Seleksi Sekda DKI Definitif Tersisa 6 Orang
Indonesia
Seleksi Sekda DKI Definitif Tersisa 6 Orang

Kini ada enam calon Sekda DKI definitif yang telah berhasil lulus tes manajerial dan sosio kultural (asesmen).

DKI Jakarta Diprakirakan Hujan pada Senin (16/1) Siang dan Malam
Indonesia
DKI Jakarta Diprakirakan Hujan pada Senin (16/1) Siang dan Malam

DKI Jakarta akan dilanda hujan pada siang dan malam, Senin (16/1).

IKAPPI Minta Pemprov DKI Tekan Kenaikan Harga Bahan Pokok
Indonesia
IKAPPI Minta Pemprov DKI Tekan Kenaikan Harga Bahan Pokok

Sejumah bahan pokok di DKI Jakarta mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2023.

Cerita Anies di Antara JK dan 3 Ketum Partai Politik
Indonesia
Cerita Anies di Antara JK dan 3 Ketum Partai Politik

Secara terang-terangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan siap mencalonkan diri menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang.

Abstain Voting, Indonesia Minta PBB Hati-hati Terkait Penangguhan Rusia
Dunia
Abstain Voting, Indonesia Minta PBB Hati-hati Terkait Penangguhan Rusia

Pemerintah RI menyebut bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada.