Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 April 2022
Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Peresmian Holding Industri Pertahanan.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan dan meresmikan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022

Pembentukan Defend ID diklaim sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri.

"Kita memang harus segera membangung kemandirian industri pertahanan, mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru," ujar Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas

Ia berharap, Holding BUMN Pertahanan mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk menjaga kedaulatan negara kita, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, kata ia, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun parsial, melainkan secara bersama-sama, salah satunya melalui pembentukan Defend ID sebagai holding BUMN industri pertahanan.

"Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju," ujar dia.

Secara khusus dia mengapresiasi Defend ID yang digawangi oleh PT LEN Industri sebagai induk holding bersama empat BUMN industri pertahanan lainnya yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

"Defend ID sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan," katanya.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, melaporkan, selain peluncuran Defend ID, acara itu juga menandai kontrak kerja sama antara holding BUMN tersebut dengan kementerian pertahanan berupa:

Kontrak pengadaan 13 unit radar pertahanan Ground Control Intercept (GCI) dan pendukungnya antara PT LEN Industri dan Kementerian Pertahanan. Kontrak pengadaan amunisi kaliber kecil antara PT Pindad dengan Kementerian Pertahanan.

Kontrak MRO modelisasi 12 unit pesawat C-130 Hercules antara PT Dirgantara Indonesia dengan Kementerian Pertahanan. Kesepakatan MRO dan peningkatan kemampuan serta modernisasi 41 kapal perang TNI AL antara PT PAL Indonesia dengan Kementerian Pertahanan.

Lalu, Head of Agreement Teknologi Elektronika Pertahanan antara PT LEN Industri dengan Thales International SAS dari Prancis. Nota kesepahaman untuk produksi bersama produk kendaraan serbu amfibi antara PT Pindad dengan FNSS Savunma Sistemleri dari Turki.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut peluncuran Defend ID merupakan komitmen Presiden dalam membangun kemandirian pertahanan nasional.

"Kita harus menindaklanjuti arahan Presiden agar Defend ID benar-benar menjadi penggerak dalam mewujudkan ketahanan pertahanan nasional," ujar Erick.

Erick mendorong PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding mampu mengorganisir transformasi anggota holding industri pertahanan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan membangun keselarasan antaranggota holding di sektor keuangan, pemasaran, operasional, hingga portofolio manajemen.

"Holding industri pertahanan harus mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional, tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan juga TNI," ucap Erick.

Erick meminta holding industri pertahanan yang beranggotakan PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana, mulai menyiapkan langkah strategis.

Ia menginginkan pembentukan holding mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota holding.

"Sebagai induk holding, Len memiliki peran besar dalam merealisasikan integrasi dengan tiga matra TNI, baik darat, laut, maupun udara," ungkap Erick.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Pertahanan Prabowo tentang komitmen meningkatkan nilai TKDN hingga 50 persen.

"Komitmen TKDN ini menjadi keharusan bagi setiap anggota holding. Ini menjadi langkah konkret dalam membangun kemandirian industri pertahanan kita ke depan," kata Erick. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Yakin Penerbangan di Bandara Sumenep Bakal Penuh saat Mudik Lebaran

#Holding BUMN #BUMN #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Dorong Percepatan Transportasi Bisnis Garuda, Kuatkan Rute Dalam Negeri
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Dorong Percepatan Transportasi Bisnis Garuda, Kuatkan Rute Dalam Negeri
Indonesia
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Suroso Isnandar kini menjadi Dirut baru PLN. Ia menggantikan Darmawan Prasodjo yang dicopot dari jabatannya, Rabu (14/10).
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Indonesia
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 34 triliun yang tak diimbangi kecukupan aset penjamin (underlying assets)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
 4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Bagikan