Jokowi: Rakyat Tak Perlu Takut Terima WNI Sepulang Karantina Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (14/2/2020). (ANTARA/HO Biro Pers Istana)

MerahPutih.com - Presiden Joko menyebut bahwa proses protokol kesehatan dari World Health Organization (WHO) telah diikuti secara ketat bagi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan yang dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan cek kepada 238 orang itu hampir setiap hari.

Baca Juga:

Menkes Pastikan Ratusan WNI di Tempat Karantina Natuna Dipulangkan Sabtu Mendatang

“Sudah, sekarang 14 hari, memang protokolnya seperti itu,” jelas Jokowi kepada wartawan di Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (14/2).

Jokowi berharap, masyarakat mau menerima kehadiran mereka.

“Kita harapkan masyarakat juga menerima apa adanya. Ya memang sudah 14 hari dikarantina dan enggak ada masalah,” ujar kakek dua orang cucu dan ayah tiga anak ini.

Sejumlah WNI di tempat karantina virus corona di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020). . ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.
Sejumlah WNI di tempat karantina virus corona di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020). . ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.

Ia mengajak semua tidak perlu takut karena semua proses protokol kesehatan telah dilalui.

“Apa, dikit-dikit takut, ya ndaklah. Wong sudah proses protokol kesehatannya dilalui, ya. Terima apa adanya, enggak ada masalah,” pungkas Presiden.

Baca Juga:

Pemulangan Warga Karantina dari Natuna, KSP: Tidak Usah Ramai-Ramai

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Kementerian Kesehatan akan melaksanakan observasi terakhir esok hari kepada seluruh WNI dari Wuhan, di Natuna. Setelah itu, WNI tersebut akan dibawa ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (15/2) siang.

Usai melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Magelang, Presiden Jokowi dijadwalkan esok akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. (Knu)

Baca Juga:

Muhammadiyah Minta Ratusan WNI Eks ISIS Dikarantina Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pendapatan Anjlok, Begini Nasib Para Pegawai PT KAI
Indonesia
Pendapatan Anjlok, Begini Nasib Para Pegawai PT KAI

“Gaji kita kasih sesuai hak bersangkutan. Tunjangan Hari Raya (THR) juga kami bayarkan pada waktunya,” tutur Didiek

 Tak Patuhi Instruksi Anies, Sejumlah Pelajar Ngeluyur di Tempat Keramaian
Indonesia
Tak Patuhi Instruksi Anies, Sejumlah Pelajar Ngeluyur di Tempat Keramaian

"Kami setiap hari melakukan pemantauan (pelajar) di tempat-tempat keramaian di antaranya cafe, warung, warnet, dan RTH," kata Arifin kepada wartawan, Rabu (18/3).

Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat
Indonesia
Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat

Perbuatan yang dituduhkan tim jaksa merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi.

Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Video Panas Mirip Artis
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Video Panas Mirip Artis

Polda Metro Jaya menangkap pelaku penyebaran video syur yang diduga melibatkan artis.

KPK Ikut Terlibat Terlusuri Dugaan Suap Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Ikut Terlibat Terlusuri Dugaan Suap Djoko Tjandra

"Sejauh ini, Polri sangat terbuka dan mempersilakan KPK untuk terus berkoordinasi," ucap Ghufron

Cegah COVID-19, Maskapai Tarif Rendah Asal AS Hilangan Kursi Tengah
Indonesia
Cegah COVID-19, Maskapai Tarif Rendah Asal AS Hilangan Kursi Tengah

Protokol kesehatan lain yang diberlakukan adalah memonitor suhu tubuh para awak kabin

Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat
Dunia
Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat

Aoun menyatakan bahwa penimbunan zat berbahaya tersebut "tidak dapat diterima" karena dilakukan secara serampangan.

Amankan Uang Pensiunan, Erick Bakal Bikin Holding Dana Pensiun
Indonesia
Amankan Uang Pensiunan, Erick Bakal Bikin Holding Dana Pensiun

holding pengelola dana pensiun di BUMN, diyakininya untuk menyejahterakan para pensiunan serta bisa berkontribusi pada pembiayaan jangka panjang seperti investasi dalam proyek jalan tol.

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI
Indonesia
Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

DPR diminta fokus pada upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 karena akan memberikan dampak berantai pada berbagai sektor dan pertumbuhan ekonomi.

 PKS Bela Anies yang Dinilai Tak Becus Tangani Kemacetan di Jakarta
Indonesia
PKS Bela Anies yang Dinilai Tak Becus Tangani Kemacetan di Jakarta

Kata dia hal itu terbukti dengan Jakarta mendapatkan penghargaan pengembangan transportasi massal terbaik dari Komite Sustainable Award (STA) di Washington DC, Amerika Serikat (AS).