Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights' Presiden Joko Widodo dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (9/2) ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

MerahPutih.com - Regulasi hak cipta jurnalistik atau "publisher rights" segera diterbitkan untuk mendukung penataan ekosistem industri pers Nasional. Hal itu mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Dorongan regulasi hak cipta jurnalistik menjadi salah satu usulan yang dikemukakan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan. Apakah UU baru, revisi UU lama, atau memakai PP," kata Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (9/2).

Baca Juga:

Pemerintah Dorong Pers Sajikan Konten yang Berkualitas

Jokowi menawarkan tiga opsi mengenai regulasi publisher rights, yaitu dengan merancang Undang-Undang baru, merevisi undang-undang terkait industri media yang sudah ada, atau paling cepat menerbitkan peraturan pemerintah (PP).

Ekosistem industri pers harus ditata agar terciptanya iklim kompetisi yang lebih seimbang di antara media-media arus utama dengan platform digital asing.

Jokowi juga menekankan pers harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, sehingga tetap mampu berselancar di tengah perubahan dan era transformasi digital.

Transformasi digital dalam ekosistem industri pers diperlukan untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat.

Dalam dua tahun terakhir, industri pers dinilai mengalami tekanan akibat disrupsi digital. Selain karena pandemi, juga adanya tekanan dari platform media raksasa asing yang berakibat menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama.

Logo HPN 2022. (Panitia HPN)
Logo HPN 2022. (Panitia HPN)

Akibat persaingan media, berbagai persoalan pun tumbuh, yakni munculnya sumber-sumber informasi alternatif selain dari media yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau disinformasi kepada masyarakat.

"Tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar 'klik' atau 'views', membanjiri konten-konten yang hanya mengejar viral, masif nya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan," kata Presiden.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kedaulatan informasi harus diwujudkan bersama-sama.

Caranya adalah dengan memperkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat, membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, serta menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video-video asing.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyampaikan rancangan regulasi publisher right sudah diserahkan kepada pemerintah sejak Oktober 2021.

"Kami sangat membutuhkan dan sesuai janji kami kepada Bapak Presiden pada tahun lalu, Alhamdulillah sudah kami susun dan kami serahkan pada bulan Oktober tahun lalu (daftar regulasi publisher rights). Memang jelasnya belum sempurna namun sekarang bola di tangan pemerintah," kata Atal.

Atal berharap draf regulasi tersebut bisa segera ditindaklanjuti karena tinggal menunggu langkah lanjut dari pemerintah.

Baca Juga:

Jokowi: Pers Pegangan Dalam Memilih Informasi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers M. Nuh turut menyinggung gempuran digital oleh digital platform global yang dinilai berpotensi menjadi digital feodalisme atau penjajahan digital.

"Sebagai makhluk digital, dia bisa masuk ke mana pun, termasuk ke dunia pers. Oleh karena itu, dunia pers memerlukan payung hukum untuk melindungi dirinya- Publisher Right," kata M. Nuh.

M. Nuh menambahkan bahwa draf publisher rights sudah diserahkan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Ia optimistis payung hukum insan pers tersebut segera diterbitkan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hitung Kerugian Pencurian Besi Kereta Cepat, Polisi Panggil PT WIKA untuk BAP
Indonesia
Hitung Kerugian Pencurian Besi Kereta Cepat, Polisi Panggil PT WIKA untuk BAP

Lima orang berinisial SA (25), SU, AR (30), MLR (24), dan DY (46) telah ditetapkan sebagai tersangka

BPS Lakukan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan Buat Hitung Parameter Demografi
Indonesia
BPS Lakukan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan Buat Hitung Parameter Demografi

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa.

Pemprov DKI Siapkan Enam Lokasi Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Perkin Kutuk Penganiayaan Pemilik Anjing hingga Meninggal Dunia di Kosambi
Indonesia
Perkin Kutuk Penganiayaan Pemilik Anjing hingga Meninggal Dunia di Kosambi

Pengurus Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN) menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggal dunia salah satu pencinta trah anjing di Indonesia Bapak AH.

Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara
Indonesia
Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara

Mayjen (Purn) Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sambut HUT Kemerdekaan Ke-76 RI, Pemkot Bandung Gelar Tadarus Virtual
Indonesia
Sambut HUT Kemerdekaan Ke-76 RI, Pemkot Bandung Gelar Tadarus Virtual

Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar acara tadarus Alquran bagi ASN secara virtual.

Polisi Hentikan Kasus Anggota PPSU Berbohong Jadi Korban Begal
Indonesia
Polisi Hentikan Kasus Anggota PPSU Berbohong Jadi Korban Begal

Kasus "begal palsu" anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta Pusat RPA (28) berakhir antiklimaks.

Untuk Pertama Kalinya Esports Dipertandingkan di PON, Ini Tiga Cabang Gim yang Dimainkan
Indonesia
Untuk Pertama Kalinya Esports Dipertandingkan di PON, Ini Tiga Cabang Gim yang Dimainkan

Masing-masing game publisher mendanai dan bertanggung jawab terhadap gim yang dipertandingkan

Kemenag Solo Larang Takbiran dan Salat Idul Adha Diadakan di Masjid
Indonesia
Kemenag Solo Larang Takbiran dan Salat Idul Adha Diadakan di Masjid

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo, Jawa Tengah mengeluarkan surat instruksi terkait peniadaan Salat Idul Adha dan kegiatan takbiran pada Idul Adha 1442 H yang jatuh pada Selasa (20/7).

Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menegaskan vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk sementara ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.