Jokowi Prihatin Alat Peringatan Dini Bencana Tidak Dicek Secara Rutin Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo. ANTARA/Mentari Dwi Gayati

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044.

Ia meminta penanggulangan bencana di wilayah Indonesia dilakukan secara terpadu dan sistematis.

Sebagai negara yang dikelilingi oleh ring of fire (cincin api) dengan wilayah yang sangat luas, Jokowi mengungkapkan Indonesia termasuk dalam 35 negara yang rawan risiko bencana.

Baca Juga:

Tragedi Gas Beracun Dieng, Inspirasi Lagu Wajib Bencana Warga +62

"Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana," tuturnya ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (23/2).

Ia menegaskan, arah perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia semakin mengerikan.

"Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada perubahan iklim," kata Jokowi.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur dalam memitigasi risiko bencana. Menurutnya, hal tersebut harus ditingkatkan secara bersama.

"Sebagai misal, vegetasi penghambat ombak tsunami atau taifun," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, terdapat banyak kerugian besar akibat bencana baik dalam jumlah korban maupun material.

Maka itu, Jokowi meminta agar penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu, secara sistematik dan rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020 - 2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen penuh tanggung jawab.

Baca Juga:

Ribuan Orang Terdampak Bencana Banjir di Kota Sukabumi

Ia juga prihatin melihat alat peringatan dini bencana (early warning system) tidak dicek secara rutin.

“Jalur evakuasi harus terus disiagakan, instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat melakukan pengecekan alat peringatan dini tersebut secara rutin.

Sehingga, dapat berfungsi dengan baik memberikan peringatan kepada masyarakat akan terjadinya bencana, dan dapat meminimalkan kerugian korban jiwa atau material.

“Cek secara rutin,” tegas Jokowi.

Meski tahu pengadaan semua alat peringatan dini bencana ini tidak dilakukan oleh BNPB, Jokowi meminta BNPB terlibat dalam pengecekan dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya.

“Saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya. Karena ini sekali lagi lagi menyangkut keselamatan rakyat,” ujar Jokowi.

Hal itu harus dilakukan karena agenda besar tangguh bencana ini harus dilakukan oleh semua komponen pemerintah dan bangsa.

“Kita rangkul kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat, kita wujudkan bangsa yang tangguh terhadap bencana,” tutur pria asal Solo ini.

Mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Solo ini menegaskan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematik.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. (Knu)

Baca Juga:

5 Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Sebut Kriteria Kerutan dan Rambut Putih Ada di Prabowo
Indonesia
Jokowi Sebut Kriteria Kerutan dan Rambut Putih Ada di Prabowo

"Sudah saya cek ke Pak Prabowo apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya, ternyata kerutan wajahnya ada," kata Jokowi setelah meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, Selasa (29/11).

Kiprah Basarnas di Dunia Internasional
Indonesia
Kiprah Basarnas di Dunia Internasional

Basarnas juga turut aktif dalam keanggotaan International Civil Aviation Organisation (ICAO), International Maritime Organization (IMO) dan ASEAN

Harga LPG Nonsubsidi Naik, PKS Sebut Pemerintah Tidak Peka
Indonesia
Harga LPG Nonsubsidi Naik, PKS Sebut Pemerintah Tidak Peka

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik langkah pemerintah yang menaikan harga LPG nonsubsidi.

DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng
Indonesia
DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng

"Kita ingin daerah mampu menjadi katalisator ekonomi nasional khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Karena daerah merupakan basis pembagunan pertanian yang sejak awal telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama," ujar Sultan dalam keterangannya, rMinggu (6/3).

Ancol Jadi Arena untuk Sirkuit Balap yang Dihelat Polda Metro Jaya
Indonesia
Ancol Jadi Arena untuk Sirkuit Balap yang Dihelat Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terus mematangkan rencana untuk menggelar balapan motor.

DPR Akan Bahas RUU TPKS pada Masa Reses
Indonesia
DPR Akan Bahas RUU TPKS pada Masa Reses

DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada masa reses.

Mentan Sebut Penambahan Vaksin PMK ke Daerah Dilakukan Bertahap
Indonesia
Mentan Sebut Penambahan Vaksin PMK ke Daerah Dilakukan Bertahap

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penambahan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di sejumlah daerah, akan dilakukan secara bertahap.

Komposisi Hakim dalam Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai pada 21 September
Indonesia
Komposisi Hakim dalam Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai pada 21 September

Sidang ad hoc pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, Papua, dengan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, direncakanan digelar pada 21 September 2022.

Jokowi Nilai NU Perlu Bangun Dana Abadi Biayai Progam Unggulan dan Inovatif
Indonesia
Jokowi Nilai NU Perlu Bangun Dana Abadi Biayai Progam Unggulan dan Inovatif

Untuk mendukung inovasi-inovasi tersebut NU perlu mempunyai sentra-sentra inkubator