Jokowi, Pimpinan KPK,dan Kepala BKN Digugat Bekas Pegawai KPK KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kisruh pemecatan pegawai KPK oleh pimpinan KPK dengan alasan tidak memenuhi syarat, terus berlanjut. Walaupun sebagaian bekas pegawai sudah diangkat menjadi PNS di Kepolisian.

Eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ita Khoiriah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga:

Novel CS Dilantik Hari Ini, Kapolri Berani Akhiri Polemik TWK

Ita menggugat tiga pihak, yakni pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN, ada enam poin gugatan yang diajukan Ita dan kawan-kawan.

Pertama, meminta hakim mengabulkan permohonan para penggugat untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi pada pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Ketiga, menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Presiden Jokowi. (Foto: Antara)
Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Keempat, menghukum para tergugat untuk melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi Pada Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN dan Rekomendasi Komnas HAM RI tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi ASN.

Kelima, Ita dan kawan-kawan meminta hakim menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para pegawai yang dipecat.

Keenam, menghukum pimpinan KPK untuk membayar semua kerugian para penggugat sejak pemberhentian dari pegawai KPK sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. (Pon)

Baca Juga:

Kapolri Disarankan TWK Ulang Eks Pegawai KPK, Tapi Siap-Siap Berpolemik

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Persilakan Rakyat Mudik Asal Sudah Bayar KPR BTN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Persilakan Rakyat Mudik Asal Sudah Bayar KPR BTN

Beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar pada jejaring internet, gambar tersebut menampilkan halaman awal sebuah artikel pemberitaan kompas.com dengan judul "Jokowi Persilahkan Masyarakat Mudik Lebaran Syaratnya Harus Sudah Bayar Angsuran KPR BTN nya bulan April 2022."

[HOAKS atau FAKTA] Minum Air Rebusan Daun Putri Malu Bisa Sembuhkan Stroke
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Minum Air Rebusan Daun Putri Malu Bisa Sembuhkan Stroke

Beredar informasi di media sosial Facebook dengan klaim bahwa mengonsumsi air rebusan daun putri malu dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

Pengusaha Keberatan Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik
Indonesia
Pengusaha Keberatan Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik

Ketentuan cukai HPTL masih diatur dalam PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid tersebut mengatur cukai seluruh produk hasil tembakau.

Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari
Indonesia
Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari

"Kami memastikan keandalan fasilitas operasi di seluruh kilang minyak dan gas tersebut," kata Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya

Penimbun Minyak Goreng Terancam Penjara hingga Lima Tahun
Indonesia
Penimbun Minyak Goreng Terancam Penjara hingga Lima Tahun

Polri terus mengantisipasi penimbunan minyak goreng satu harga di seluruh wilayah di Indonesia.

Pidato Lengkap Puan Soroti Ketimpangan di Rapat Paripurna Penyampaian RUU APBN 2023
Indonesia
Pidato Lengkap Puan Soroti Ketimpangan di Rapat Paripurna Penyampaian RUU APBN 2023

APBN 2023, perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis (seperti minyak bumi), kerentanan produksi pangan global.

Keunggulan Prabowo, Kelebihan Anies dan Dukungan Pada Ganjar Versi Pengamat Politik
Indonesia
Keunggulan Prabowo, Kelebihan Anies dan Dukungan Pada Ganjar Versi Pengamat Politik

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menjadi 3 kandidat paling tinggi di survei.

BPOM Telah Keluarkan Izin Penggunaan Darurat 2 Vaksin COVID-19 Sekali Suntik
Indonesia
BPOM Telah Keluarkan Izin Penggunaan Darurat 2 Vaksin COVID-19 Sekali Suntik

Berdasarkan hasil kajian sisi keamanan, kata Penny, secara umum pemberian kedua vaksin tersebut dapat ditoleransi dengan baik.

PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza
Indonesia
PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza

Menurutnya, membangun Jakarta memang harus ada campur tangan masyarakat. Terlebih pemerintah dapat menindaklanjuti apa usulan yang disampaikan. Karena Jakarta ini merupakan kota kolaborasi.

PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman
Indonesia
PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman

Lokomotif KA Lodaya terpaksa harus diganti dan enam perjalanan KA mengalami kelambatan.