Jokowi Perintahkan Respon Cepat Penanganan COVID-19 di Luar Pulau Jawa Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya, khususnya TNI dan Polri, merespons cepat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali, dalam rentang waktu dua minggu terakhir.

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ," kata Presiden di Jakarta, Sabtu (7/8) malam.

Baca Juga:

Alasan Warga Positif COVID-19 Lebih Tepat Dirawat di Fasilitas Isolasi Terintegrasi

Presiden menyampaikan angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 kembali naik menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi pada tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif.

Kemudian pada Jumat (6/8), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.

"Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus aktif), tanggal 1 Agustus. (Tanggal) 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 (Agustus) 608 kasus baru. Tanggal 4 (Agustus) 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," jelas Presiden.

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.

Panglima TNI dan Kapolri. (Foto: Antara)
Panglima TNI dan Kapolri. (Foto: Antara)

"Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu," jelasnya.

Kedua, Presiden meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus COVID-19 tidak menyebar luas.

"Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua," tegasnya.

Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif COVID-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.

"Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada. Dan juga melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

Kartu Vaksin COVID-19 Bakal Jadi Syarat Kegiatan di Tempat Umum

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 DKI Capai 98,2 Persen
Indonesia
Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 DKI Capai 98,2 Persen

Kasus COVID-19 di Jakarta terus alami perubahan yang baik. Hari ini kasus aktif COVID-19 DKI turun dan kesembuhan warga yang terpapar corona di atas 90 persen.

Gereja Katolik di KAJ Dipastikan Tak Gelar Missa Offline Selama PPKM Darurat
Indonesia
Gereja Katolik di KAJ Dipastikan Tak Gelar Missa Offline Selama PPKM Darurat

Servasius mengaku tak gusar harus beribadah online

Dua Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Asal NTT Diduga Gunakan KTP Orang Lain
Indonesia
Dua Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Asal NTT Diduga Gunakan KTP Orang Lain

Dua orang warga NTT yang masuk dalam daftar penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 jatuh diduga pakai KTP orang lain.

UU Cipta kerja Resmi Ditandatangani, Jubir Jokowi: Terima Kasih Rakyat Indonesia
Indonesia
UU Cipta kerja Resmi Ditandatangani, Jubir Jokowi: Terima Kasih Rakyat Indonesia

Serikat buruh mengancam akan membuat gerakan penolakan masif

Pemkot Solo Izinkan Perusahaan Terdampak COVID-19 Cicil Bayar THR
Indonesia
Pemkot Solo Izinkan Perusahaan Terdampak COVID-19 Cicil Bayar THR

"Perusahaan di Solo yang terdampak pandemi corona diizinkan untuk mencicil pembayaran THR 2021," ujar Agus

Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib
Indonesia
Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib

Dudung pun merasa prihatin perihal beberapa isi ceramah seorang tokoh agama yang dinilai tak pantas dilontarkan.

Penyidik Polda Metro Rapat Tentukan Proses Hukum Kerumunan Acara Rizieq Shihab
Indonesia
Penyidik Polda Metro Rapat Tentukan Proses Hukum Kerumunan Acara Rizieq Shihab

Polda Metro Jayamenggelar rapat terkait penanganan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

MAKI Ungkap 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra: Pejabat Tinggi di Lembaga Hukum
Indonesia
MAKI Ungkap 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra: Pejabat Tinggi di Lembaga Hukum

Boyamin kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut sosok 'King Maker' tersebut

Jawa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan di Indonesia
Indonesia
Jawa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan di Indonesia

Program perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah pada saat pandemi COVID-19 dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pada periode berikutnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin

Beredar narasi di Twitter oleh akun @AllisonPearson yang mengklaim bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan memiliki imunitas tubuh lebih baik ketimbang orang yang sudah vaksin 2 dosis.