Jokowi Perintahkan Menteri Diskusikan Kembali RKUHP Sebelum Disahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi III, pada 7 Juli 2022, menggelar rapat kerja bersama Wakil Menkumham yang menyerahkan penjelasan 14 poin krusial sebagai bagian dari penyempurnaan dari RUU KUHP. RUU KUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menggelar diskusi secara lebih masif dan terbuka terkait isu-isu kontroversial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Baca Juga:

Demokrat Dorong Pembahasan RKUHP Terbuka untuk Publik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan hal itu saat memimpin rapat internal terkait kelanjutan pembahasan RUU KUHP di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Sehingga, kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru meminta pendapat dan usul-usul dari masyarakat," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa (2/8).

Mahfud mengatakan, perintah itu dikeluarkan Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait yang turut membahas RUU KUHP. Hal itu bertujuan untuk memastikan masyarakat paham dengan masalah-masalah yang masih diperdebatkan dalam pembahasan RUU KUHP.

"Mengapa? Karena hukum itu adalah cermin kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum," katanya.

Dia menambahkan RUU KUHP sudah hampir final dan memasuki tahap-tahap akhir pembahasan.

"Mengapa dikatakan hampir final? Karena RUU KUHP ini mencakup lebih dari 700 pasal, yang kalau diurai ke dalam materi-materi rinci bisa ribuan masalah; tetapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas," jelasnya.

Empat belas isu kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

Lalu, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, dan contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan.

Selanjutnya, ialah advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinaan, dan kohabitasi dan pemerkosaan. (Knu)

Baca Juga:

Johan Budi Minta Ruang Diskusi Tetap Dibuka untuk Pasal Krusial di RKUHP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR
Indonesia
KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas.

Ribuan Balita di Surabaya Terserang Pneumonia
Indonesia
Ribuan Balita di Surabaya Terserang Pneumonia

Penyakit Pneumonia ini merupakan infeksi atau peradangan di salah satu atau kedua paru-paru, yang bisa berisi cairan.

Gibran Tegaskan Komitmen Larangan Penjualan Daging Anjing
Indonesia
Gibran Tegaskan Komitmen Larangan Penjualan Daging Anjing

Gibran menyepakati terbitnya Surat Edaran (SE) larangan perdagangan daging anjing dalam waktu dekat.

Wagub DKI Tanggapi Pernyataan Luhut soal Kasus COVID-19 di Jakarta Naik
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Pernyataan Luhut soal Kasus COVID-19 di Jakarta Naik

Pemprov DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut jika kasus COVID-19 di ibu kota mengalami tren kenaikan dalam sepekan terakhir.

Komnas HAM Dituntut Tuntaskan Tragedi Kudatuli
Indonesia
Komnas HAM Dituntut Tuntaskan Tragedi Kudatuli

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelesaikan kasus Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli.

 Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Masih Terbatas
Indonesia
Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Masih Terbatas

Peningkatan yang terjadi masih jauh di bawah angka sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, yakni pada Januari-Februari 2020 yang mencapai 1,8 juta kunjungan.

Lokasi Reuni 212 Dipindah ke Masjid Az-Zikra Sentul
Indonesia
Lokasi Reuni 212 Dipindah ke Masjid Az-Zikra Sentul

Lokasi baru yang dipilih yakni di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Acara Reuni 212 tetap diselenggarakan pada 2 Desember 2021.

Jalani Laga Perdana Sore Ini, 30 Skuat Dewa United FC Siap Menggebrak Liga 2
Olahraga
Jalani Laga Perdana Sore Ini, 30 Skuat Dewa United FC Siap Menggebrak Liga 2

Tangsel Warrior, julukan Dewa United FC akan menjadi tuan rumah dalam laga perdana yang digelar di Stadion Madya Senayan Jakarta Pukul 15.30 WIB

Jumat (4/3), Kasus Aktif di Jakarta Turun 1.932 Jiwa
Indonesia
Jumat (4/3), Kasus Aktif di Jakarta Turun 1.932 Jiwa

Jumlah kasus aktif di Jakarta hari ini turun 1.932 jiwa, sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 33.177 (orang yang masih dirawat/isolasi).

Kapolri Sebut Polarisasi Masyarakat saat Pemilu 2019 Belum Berakhir
Indonesia
Kapolri Sebut Polarisasi Masyarakat saat Pemilu 2019 Belum Berakhir

Dampak dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih terjadi.