Jokowi Perintahkan Langsung Penangkapan Djoko Tjandra Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Humas Kemensetneg)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri akhirnya menangkap buronan kasus korupsi Djoko Tjandra di Malaysia pada Kamis (30/7) malam.

Penangkapan ini merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, setelah atensi dari Presiden, Kapolri Jenderal Idham Azis langsung membentuk timsus untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra.

"Kemudian secara intensif mencari keberadaan Djoko, pencarian diketahui keberadaan di Malaysia dan ditindaklanjuti," ujar dia Kamis (30/7).

Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra bersiap meninggalkan ruang sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.
Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra bersiap meninggalkan ruang sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.

Sebelum menjemput Djoko, kata Listyo, Kapolri sudah mengirimkan surat ke Polisi Diraja Malaysia.

Setalah itu, Kamis sore anggota Bareskrim terbang ke Malaysia untuk menjemput Djoko Tjandra.

"Alhamdulillah berkat kerja sama kami dengan Polisi Diraja Malaysia terpidana berhasil diamankan," tegas dia.

Baca Juga:

Pengacara Djoko Tjandra Resmi Dijadikan Tersangka

Pihaknya pun, akan mengusut tuntas kasus tersebut dan ia pun mengapresiasi Kepolisian Malaysia yang sudah membantu menangkap Djoko Tjandra.

"Terima kasih telah membantu pengembalian Djoko Tjandra, selanjutnya kita akan lakukan penyidikan dan menyampaikan kasus yang terjadi. Terkait terpidana sendiri akan diambil langkah khsus oleh jaksa," tandasnya. (Knu)

Baca Juga:

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Berikan Grasi ke Annas Maamun, PKS: Mengapa Ba'asyir Tidak!
Indonesia
Jokowi Berikan Grasi ke Annas Maamun, PKS: Mengapa Ba'asyir Tidak!

Jokowi semestinya juga memberikan grasi kepada Ba'asyir

Kapolri Larang Anak Buahnya Foto Bareng Cakada dan Narsis di Media Sosial
Indonesia
Kapolri Larang Anak Buahnya Foto Bareng Cakada dan Narsis di Media Sosial

Sebab, tindakan itu berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menuding keberpihakan anggota kepolisian selama Pilkada Serentak 2020.

 Soal Kasus Pemerasan Oknum Polisi, Informasi IPW Diduga Hoaks
Indonesia
Soal Kasus Pemerasan Oknum Polisi, Informasi IPW Diduga Hoaks

"Ternyata bukan oknum polisi, karena selama saya ke polres saya tidak pernah jumpa. Jadi, gak tahu menahu," kata dia lagi.

Jumlah Penderita COVID-19 di Sejumlah Wilayah ini Bikin Waspada
Indonesia
Jumlah Penderita COVID-19 di Sejumlah Wilayah ini Bikin Waspada

Per 12 Agustus 2020, jumlah kasus aktif di Tanah Air sebesar 29,85%, sedangkan rata-rata global 30,51%.

Hujan Lebat Sejak Jumat Siang, Kabupaten Bandung Kembali Dilanda Banjir
Indonesia
Hujan Lebat Sejak Jumat Siang, Kabupaten Bandung Kembali Dilanda Banjir

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung banjir setelah hujan deras turun sejak Jumat.

Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati
Indonesia
Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati

Pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kilat dan senyap, menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peduli pada keinginan dan aspirasi rakyat.

Alasan Anak Buah Ridwan Kamil tidak Mau Buru-Buru Sekolah Dibuka Lagi
Indonesia
Alasan Anak Buah Ridwan Kamil tidak Mau Buru-Buru Sekolah Dibuka Lagi

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga merekomendasikan kegiatan belajar mengajar jarak jauh.

Aktivis Seperti Sudarto Konsisten Bela Minoritas, Pantas Dibebaskan
Indonesia
Aktivis Seperti Sudarto Konsisten Bela Minoritas, Pantas Dibebaskan

Hikam berharap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya

Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK

Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan di sela webiner pembekalan pasangan calon kepala daerah oleh KPK.

DPR Bahas Omnibus Law, Muhammadiyah: Pelecehan Politik kepada Rakyat
Indonesia
DPR Bahas Omnibus Law, Muhammadiyah: Pelecehan Politik kepada Rakyat

Sejumlah elemen masyarakat telah menolak RUU Cipta Kerja.