Jokowi Perintahkan Kementan Rampungkan Proyek Lumbung Pangan Presiden Joko Widodo saat meninjau lumbung pangan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kementerian Pertanian (Kementan) diperintah segera menyelesaikan proyek lumbung pangan terpadu atau food estate di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah.

Food estate rencananya berada di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, seluas sekitar 164,6 ribu hektare dengan fokus pada tanaman padi pada tahap awal. Lahan lubung pangan ini adalah eks proyek lahan gambut.

Sementara food estate berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dikhususkan untuk komoditas hortikultura seluas sekitar 30 ribu hektare.

Baca Juga:

Mentan Mantapkan Lokasi Lumbung Pangan di Kalimantan

"Kita evaluasi masalah di lapangan apa, teknologi yang kurang apa? Juga dengan menggunakan teknologi di food estate karena akan menjadi contoh. Kalau semua benar bisa jadi contoh, semua provinsi datang tinggal copy saja," kata Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin (11/1).

Presiden Jokowi menegaskan, akan terus mengikuti perkembangan food estate di dua provinsi itu.

"Provinsi-provinsi lain akan kita dorong kita berikan dana dari APBN, tapi betul-betul ada return yang diberikan ke negara."

Mentan Syahrul Yasin Limpo cek proyek lumbung pangan. (Foto: Kementan)
Mentan Syahrul Yasin Limpo cek proyek lumbung pangan. (Foto: Kementan)

Presiden Jokowi mengingatkan, dalam kondisi pandemi COVID-19 sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Terutama setelah Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan.

"Hati-hati mengenai ini. Hati-hati akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antarnegara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala," ungkapnya.

Jokowi mengingatkan, soal produksi pertanian yang sedikit, yang tidak berpengaruh menguragi produk. Seperti masalah kedelai.

"Beberapa minggu hari terakhir ini, urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Singgung Tanggung Jawab Prabowo Sukseskan Lumbung Pangan Nasional

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari
Indonesia
Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari

Perpanjangan PSBB Transisi ini berlaku selama 14 hari

Pengguna KRL Berkurang 10 Persen Dibanding Pekan Lalu
Indonesia
Pengguna KRL Berkurang 10 Persen Dibanding Pekan Lalu

KCI akan tetap mewaspadai peningkatan kembali jumlah pengguna pada hari Jumat mendatang

Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi
Indonesia
Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi

"Ke depan itu semua harus diteruskan, diperbaiki apa yang masih kurang, misalnya masih ada beberapa spot yang banjir," katanya.

Anies Harap Tak Ada Warga Tutupi Kasus COVID-19
Indonesia
Anies Harap Tak Ada Warga Tutupi Kasus COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan tidak ada warga ibu kota yang menutup-nutupi jika terdapat kasus COVID-19 di lingkungannya.

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK
Indonesia
Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

Operator anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara alias Yogas, menyerahkan dua unit sepeda merk Brompton ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah Paslon Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Tepat
Indonesia
Langkah Paslon Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Tepat

Ia menilai dukungan PDIP bisa semakin menjadi beban Mulyadi-Ali Mukhni karena bagaimana pun juga realitas politik lokal Sumbar dalam hubungannya dengan pusat terdapat semacam resistensi terhadap PDIP.

Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati

Peneliti PUKAT UGM, Yuris Rezha Kurniawan mengatakan, pengambilan aset pelaku koruptor lebih menimbulkan efek jera ketimbang hukuman mati.

Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?

Ia ditangkap karena diduga terlibat korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kutai Timur.

Kota Tangerang Jadi Zona Oranye COVID-19
Indonesia
Kota Tangerang Jadi Zona Oranye COVID-19

Tenaga medis bisa saja berkurang atau bertambah sesuai situasi

Eks Komisioner Komnas HAM: Kebebasan Sipil Dikudeta Negara
Indonesia
Eks Komisioner Komnas HAM: Kebebasan Sipil Dikudeta Negara

"Pemerintah menerapkan darurat sipil sama dengan kudeta negara pada kebebasan sipil (sipil liberties)," kata Pigai