Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial Pencairan Bansos Tunai. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyoroti belanja daerah dan bantuan sosial, yang belum disalurkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Penyaluran bantua sosial, sampai pertengah tahun ini belum mencapai 50 persen.

"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran di catatan saya Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," ujarnya di Jakarta, Senin (20/7).

Baca Juga:

Mensos Risma Blusukan Cek Penerima Bansos di Solo

Presiden menegaskan, beberapa bantuan terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa agar segera disalurkan. Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

Selain itu, halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya," katanya.

"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tandasnya.

Selain anggaran, presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.

"Paling tidak kita memiliki di dalam perencanaan itu bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat," imbuhnya.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien COVID-19.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) COVID-19," katanya.

Ia memerintahkan para kepala daerah harus tahu data, misal jumlah kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19, di setiap rumah sakit.

"Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," paparnya. (Knu)

Baca Juga:

BTN Salurkan Rp 433,78 Miliar Bansos di Juni-Juli 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Duet Ganjar-Erick Thohir Dinilai Pasangan Ideal di Pilpres 2024
Indonesia
Duet Ganjar-Erick Thohir Dinilai Pasangan Ideal di Pilpres 2024

Hanya ada tiga figur yang berpotensi kuat maju sebagai capres dan cawapres yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subanto, dan Anies Baswedan untuk capres.

Jokowi Targetkan Penanaman 1 Juta Kelapa Genjah
Indonesia
Jokowi Targetkan Penanaman 1 Juta Kelapa Genjah

Jokowi menyampaikan, gerakan menanam satu juta kelapa genjah di lahan yang tidak produktif ini sebagai salah satu solusi dan antisipasi mengatasi krisis pangan dan kelaparan.

Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Soal Minyak Goreng Belum Efektif
Indonesia
Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Soal Minyak Goreng Belum Efektif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng belum efektif menekan harga minyak goreng (migor) curah.

KPK Sita Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Rp 57 Miliar
Indonesia
KPK Sita Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Rp 57 Miliar

Angin Prayitno Aji tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

KPK Koordinasi dengan POM TNI AU Terkait Kasus Pengadaan Helikopter AW-101
Indonesia
KPK Koordinasi dengan POM TNI AU Terkait Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Karyoto enggan berspekulasi terkait penanganan kasus yang dilakukan pihaknyaqqq

Polemik JHT Bikin Gaduh, Pemerintah Dinilai Lemah
Indonesia
Polemik JHT Bikin Gaduh, Pemerintah Dinilai Lemah

Selain itu, Trubus juga menilai bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal ini lemah dalam menjalankan komunikasi publik.

Anies Minta Para Orangtua Segera Bawa Anaknya ke Sentra Vaksinasi
Indonesia
Anies Minta Para Orangtua Segera Bawa Anaknya ke Sentra Vaksinasi

Sejauh ini, untuk kategori remaja usia 12-17 tahun dosis pertama sudah mencapai 1,1 juta

MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor
Indonesia
MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor

Putusan JR MA ini diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota majelis Yodi Martono Wahyunandi dan Is Sudaryono

Kasus COVID-19 DKI Bertambah 259 Orang, 211 Pelaku Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Bertambah 259 Orang, 211 Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Kasus pandemi COVID-19 di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK
Indonesia
Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi turut diamankan bersama pihak swasta dalam operasi senyap KPK.