Jokowi Perintahkan Cegah Lonjakan COVID-19 Saat Libur Panjang Oktober Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menetapkan cuti bersama pada akhir Oktober 2020, tepatnya di 28 dan 30 Oktober 2020 yang mengapit tanggal merah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober. Kemudian, pada 31 Oktober 2020 dan 1 November 2020 merupakan jadwal akhir pekan.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mencegah terjadinya lonjakan kenaikan kasus penularan COVID-19 saat libur panjang selama lima hari, sejak Rabu (28/10) hingga Minggu (1/11) 2020.

“Kita memiliki pengalaman kemarin, libur panjang 1,5 bulan lalu (akhir Agustus 2020), mungkin setelah itu terjadi kenaikan (kasus COVID-19) yang agak tinggi,” kata Presiden dalam rapat terbatas mengenai Antisipasi Penyebaran COVID-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 di Jakarta, Senin (19/10).

Baca Juga:

Sederet Kementerian yang Layak Di-reshuffle Jelang Setahun Jokowi-Ma'ruf

Presiden mengingatkan, agar lonjakan kenaikan kasus COVID-19 saat musim libur panjang di akhir Agustus 2020 lalu jangan sampai terulang.

“Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID-19,” kata Presiden.

Hingga 18 Oktober 2020, penanganan COVID-19 di Indonesia, kata Presiden, sudah menunjukkan perbaikan. Misalnya, tingkat kasus aktif COVID-19 di Indonesia telah menurun menjadi 17,69 persen dibanding bulan sebelumnya. Persentase kasus aktif COVID-19 itu lebih rendah dibanding kasus aktif COVID-19 di dunia yang sebesar 22,54 persen.

Wisma Atlet
Wisma Atlet. (Foto: Antara).

“Kemudian dibanding bulan yang lalu rata-rata kematian karena COVID-19 di Indonesia juga menurun dari 3,94 persen menjadi 3,45 persen. Sekali lagi, menurun dari bulan lalu 3,94 persen menjadi 3,45 persen,” ujar dia.

Sementara untuk tingkat kesembuhan di Indonesia, saat ini sebesar 78,84 persen atau lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan pasien COVID-19 di dunia yang sebesar 74,67 persen.

“Saya kira hal-hal seperti ini yang harus terus kita perbaiki sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia semakin menurun,” ujarnya.

Baca Juga:

Bangkitkan Ekonomi Sisi Permintaan Harus Ditingkatkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Benarkah Dany Anwar Meninggal karena COVID-19? Ini Kata Ketua DPRD DKI
Indonesia
Benarkah Dany Anwar Meninggal karena COVID-19? Ini Kata Ketua DPRD DKI

Diyakini Prasetyo lagi Sekretaris Komisi A itu memiliki penyakit bawaan seperti penyakit Jantung dan Diabetes.

MUI Klaim Belum Berencana Terapkan Hukum Syariah Soal Netflix
Indonesia
MUI Klaim Belum Berencana Terapkan Hukum Syariah Soal Netflix

Fatwa ditetapkan setelah adanya pertanyaan dan pengkajian

10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi
Indonesia
10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi

Sejauh ini sudah terkumpul denda sebesar Rp233 juta yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Eks Ketum PPP Romahurmuziy Jalani Sidang Putusan Kasus Jual Beli Jabatan
Indonesia
Eks Ketum PPP Romahurmuziy Jalani Sidang Putusan Kasus Jual Beli Jabatan

"Putusan rencananya dibacakan siang ini," kata Kuasa Hukum Romi, Maqdir Ismail

Pulihkan UMKM Jakarta, Bank DKI Kucurkan Dana PEN
Indonesia
Pulihkan UMKM Jakarta, Bank DKI Kucurkan Dana PEN

Bank DKI juga melakukan relaksasi perizinan usaha mikro dan kecil

Gibran Isolasi Mandiri di Rumah Jokowi
Indonesia
Gibran Isolasi Mandiri di Rumah Jokowi

Hal itu dilakukan bukan karena dirinya terpapar COVID-19, melainkan untuk melindungi keluarga dari virus corona.

 Anies Bakal Hadiri Rapat Soal Banjir dengan Presiden Jokowi di Istana
Indonesia
Anies Bakal Hadiri Rapat Soal Banjir dengan Presiden Jokowi di Istana

"Saya ga di wakilin (saya hadir). Kan ga punya wagub," kelakar Anies sambil menuju ke ruang kerjanya.

Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik
Indonesia
Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik

Dugaan pelanggaran kode etik itu terkait pernyataannya di media ketika WP KPK melakukan pembelaan atas pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri.

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah
Indonesia
Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

“Sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah,” kata Karyono

RSUD Batam Tutup Pelayanan IGD
Indonesia
RSUD Batam Tutup Pelayanan IGD

Keputusan diambil setelah tenaga kesehatan di sana dinyatakan terpapar virus corona.