Jokowi Pastikan Proyek Kereta Cepat Molor Operasi Sampai 2023 Presiden Jokowi di terowongan 2 Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)di Kabupaten Purwakarta, Senin (17/1/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Perkembangan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79,9 persen.

Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut proses pembangunan mengalami masalah yang harus diselesaikan terutama pembangunan terowongan 2 KCJB, yang mengakibatkan progres pembangunan terowongan tersebut menjadi agak lambat.

Baca Juga

Video Kecelakaan Kerja Pembongkaran Pilar Kereta Cepat Viral, PT KCIC Beri Tanggapan

“Terowongan kedua ini memang berjalannya agak lambat, karena jenis tanah yang ada di sini memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian,” kata Presiden Jokowi saat meninjau terowongan 2 Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Purwakarta, Senin (17/1)

Kendati demikian, Jokowi optimistis pembangunan KCJB dapat dirampungkan sebelum akhir 2022. Pada akhir tahun ini, KCJB sudah bisa diuji coba dan kemudian pada Juni 2023 bisa dioperasionalkan.

Kepala Negara berharap Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di kedua kota.

"Harapan kita dengan selesainya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan mengurangi kemacetan baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung, juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita," tambahnya.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru CR400AF. Proyek tersebut memiliki panjang trase (garis tengah jalan) sepanjang 142,3 kilometer yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah.

Dari total panjang trase kereta cepat, lebih dari 80 kilometer di antaranya memiliki struktur elevated sedangkan sisanya berupa 13 terowongan dan subgrade.

Baca Juga

Hitung Kerugian Pencurian Besi Kereta Cepat, Polisi Panggil PT WIKA untuk BAP

Beberapa fasilitas sementara seperti batching plant dan casting yard dibangun di beberapa titik kritis untuk mendukung percepatan proses pembangunan.

Biaya pembangunan KCJB mengalami kenaikan anggaran yaitu menjadi 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 26,7 triliun.

Menurut estimasi KCIC penyebab pembengkakan biaya dari proyek tersebut antara lain biaya rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) sekitar 0,6 miliar-1,6 miliar dolar AS, pembebasan lahan 0,3 miliar dolar AS, financing cost 0,2 miliar dolar AS, kantor pusat dan pra-operasi 0,2 miliar dolar AS, dan biaya lainnya 0,05 miliar dolar AS.

Padahal sebelumnya struktur biaya awal dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini terdiri dari EPC 4,80 miliar dolar AS, HSR manajemen dan konsultan 0,16 miliar dolar AS, pembebasan lahan 0,80 miliar dolar AS, financing cost 0,2 miliar dolar AS, kantor pusat dan pra-operasi 0,03 miliar dolar AS, dan biaya lainnya 0,01 miliar dolar AS.

Sementara struktur pendanaan proyek dengan total 6,07 miliar dolar AS ini sebelumnya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 4,55 miliar dolar AS dan ekuitas senilai 1,52 miliard dolar AS yang terdiri dari ekuitas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 0,91 miliar dolar AS dan ekuitas konsorsium Tiongkok 0,61 miliar dolar AS.

Akibat bengkaknya anggaran ini pemerintah memutuskan untuk turun tangan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2021 dan alokasi tahun 2022 untuk PT KAI (Persero) sebenar Rp 4,3 triliun untuk kebutuhan base quality proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Knu)

Baca Juga

Dengan Cara Dilas, Besi Proyek Kereta Cepat Mau Dicuri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar
Indonesia
Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak PT Pertamina (Persero) mengatasi kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah.

Putin Klaim Kemenangan di Kota Pelabuhan Mariupol
Dunia
Putin Klaim Kemenangan di Kota Pelabuhan Mariupol

Rusia pada Kamis (21/4) menyatakan kemenangan dalam pertempuran terbesar di Ukraina dengan menyebut kota pelabuhan Mariupol "sudah dibebaskan".

  Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif
Indonesia
Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif

Ada 14 kewenangan baru yang tertera dalam UU Kejaksaan baru tersebut yang harus disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyaraka

PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, tugas negara dan Pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat di antaranya dari bahaya pandemi COVID-19 dan mensejahterakan mereka.

Dua Oknum Pegawai BPK Kena OTT di Bekasi, Uang Rp 350 Juta Disita
Indonesia
Dua Oknum Pegawai BPK Kena OTT di Bekasi, Uang Rp 350 Juta Disita

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua orang oknum pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

[HOAKS atau FAKTA]: Agnes Mo Bagi Bagi Duit Akhir Tahun
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Agnes Mo Bagi Bagi Duit Akhir Tahun

Hal serupa beredar di awal tahun 2021 dengan modus akan membagikan hadiah kepada pemenang yang berhasil menebak angka pada gambar yang ditayangkan di video.

Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak
Indonesia
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak

Jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

Keterisian Tempat Tidur di Ruang Isolasi dan ICU Jawa-Bali Turun Drastis
Indonesia
DPD Undang Utusan Buruh Temui Pansus UU Ciptaker
Indonesia
DPD Undang Utusan Buruh Temui Pansus UU Ciptaker

Pimpinan DPD berinisiatif mengundang utusan kelompok buruh untuk menemui panitia khusus undang-undang Cipta Kerja DPD yang saat ini sedang mulai mengkaji kembali pasal-pasal materi UU sapu jagad yang dianulir Mahkamah konstitusi itu.