Jokowi: Negara Berkembang Harus Dapat Perhatian Khusus Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo berpidato pada ACT-Accelerator Campaign 2022. Dalam pidatonya, menegaskan peran penting forum kerja sama multilateral G20 dalam membangun arsitektur kesehatan dunia.

"Termasuk dalam mendorong dukungan pembiayaan kesehatan bagi negara berkembang," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kampanye ACT-A Tahun 2022, Rabu (9/2).

Baca Juga:

Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'

Ia mengatakan, dalam rangka membangun dan memperkuat arsitektur kesehatan dunia masih ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan, terutama dalam hal penguatan negara-negara berkembang yang dinilainya harus mendapat perhatian khusus.

"Pada saat yang sama negara berkembang harus diberdayakan sebagai solusi. Negara berkembang harus menjadi bagian dari rantai pasok suplai obat, vaksin, dan peralatan kesehatan," katamya.

Ia menegaskan, kerja sama, riset, investasi, dan transfer teknologi mutlak dilakukan. Selain itu, solidaritas dan kerja sama adalah kunci kita untuk keluar dari pandemi dan membangun arsitektur dunia yang lebih 'resiliens'.

Presiden Jokowi menyampaikan, Indonesia dalam perannya memegang Keketuaan G20 menjadikan penguatan arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas.

"Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dari ancaman pandemi berikutnya," ujar Presiden.

Presiden mengapresiasi ACT-A yang disebutnya sebagai aspek penting arsitektur kesehatan dunia, sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme.

ACT-A adalah inisiatif kolaborasi yang diluncurkan WHO pada April 2020 untuk mengakselerasi pengembangan, produksi, dan akses berkeadilan terhadap obat, alat diagnostik, dan vaksin COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Sebut IKN Nusantara Jadi Bagian Transformasi Ekonomi Hijau

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia
Indonesia
Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia

Dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy. Yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

Pati TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Mahfud: Itu Dibenarkan
Indonesia
Pati TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Mahfud: Itu Dibenarkan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan penunjukan perwira tinggi TNI sebagai penjabat kepala daerah dibenarkan secara hukum.

Politisi Demokrat Sebut Peretasan Akun Medsos Pengurus BEM UI Bersifat Sistematik
Indonesia
Politisi Demokrat Sebut Peretasan Akun Medsos Pengurus BEM UI Bersifat Sistematik

“Tiap kali ada kontroversi publik yang dipicu kritik warga pada otoritas politik, peretasan selalu dialami oleh pengkritik. Dulu mahasiswa UGM, wartawan TEMPO juga, dan sekarang BEM UI. Kesimpulannya, bisa jadi kejadian ini bersifat sistematik,” tegas Rachland

Gempa Bali, Tiga Warga Meninggal Dunia
Indonesia
Gempa Bali, Tiga Warga Meninggal Dunia

Tiga warga meninggal dunia akibat gempa tektonik bermagnitudo 4,8, yang berlokasi di darat pada jarak 8 kilometer barat laut Kabupaten Karangasem pada Sabtu (16/10) pukul 04.18 Wita.

Kalah dari Perserang, Dewa United Tertahan untuk Pastikan Tempat di Delapan Besar
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, Jumat (23/7).

Kemenko Perekonomian-OJK Bahas Opsi Perpanjangan Restrukturisasi Kredit UMKM
Indonesia
Kemenko Perekonomian-OJK Bahas Opsi Perpanjangan Restrukturisasi Kredit UMKM

Upaya keras pemerintah melalui program KUR dan berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan tren perbaikan

Konflik Internal ITB Dibahas DPR RI
Indonesia
Konflik Internal ITB Dibahas DPR RI

Rektor beserta pimpinan Institut Teknologi Bandung (ITB) memenuhi undangan Komisi X DPR RI untuk membahas penyelesaian masalah Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Kamis (24/3/2022).

[HOAKS atau FAKTA]:  Saat Perut Kosong Makan Buah Sembuhkan Kanker
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Saat Perut Kosong Makan Buah Sembuhkan Kanker

Dokter gizi bernama Dr. Nurul Manikam, M.Gizi., Sp.GK., menyatakan bahwa klaim makan buah saat perut kosong untuk sembuhkan kanker adalah hoaks.

KPK Dalami Penerimaan Uang Ade Yasin dari Kontraktor untuk Suap BPK Jabar
Indonesia
KPK Dalami Penerimaan Uang Ade Yasin dari Kontraktor untuk Suap BPK Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan terkait kasus Bupati Nonaktif Bogor, Ade Yasin. Lembaga antirasuah tengah mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Ade Yasin dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor.