Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemkot Solo Hanya Mampu Bayar Angsuran Premi Sampai Mei Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada awal Juli. Adanya kenakan iuran BPJS Kesehatan tersebut membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kelimpungan.

Bahkan, Pemkot Solo hanya dapat membayar angsuran premi hingga bulan Mei akibat anggaran APBD habis terserap dalam penanganan jaringan pengaman sosial (JPS) COVID-19.

Baca Juga:

Iuran BPJS Naik Saat Rakyat Kena Hantam COVID-19, DPR: Negara Kita Memang Beda

"Anggaran APBD 2020 Pemkot Solo saat ini hanya cukup membayar angsuran premi hingga bulan Mei saja. Sedangkan untuk bulan Juni, kami tidak memiliki anggaran untuk membayar angsuran premi BPJS Kesehatan," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Rabu (20/5).

Rudy menegaskan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di tengah pendemi COVID-19 tidak selayaknya dilakulan. Hal tersebut mengacu pada daerah yang anggaran APBD tahun ini sudah terkuras habis dalam penanganan COVID-19.

"Kondisi keuangan APBD Pemkot Solo memang seperti ini. Kami tak sanggup lagi bayar kenakan iuran BPJS Kesehatan," kata dia.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)
Warga mengantre pelayanan di kantor BPJS Kesehatan, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Rudy mengatakan Pemkot Solo telah melayangkan surat pada kantor BPJS Kesehatan di Jakarta. Surat yang dilayangkan yakni berisikan kesanggupan Pemkot Solo membayar premi hanya sampai Mei. Bulan Juni tidak ada anggaran lagi.

"Berdasarkan putusan MA (Mahkamah Agung) pada bulan Januari hingga bulan Juni, kami diwajibkan membayar Rp42.000 per orang. Lalu pada bulan Juli sampai Desember, nominal yang dibayarkan yakni Rp25.500," papar dia.

Baca Juga:

Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi

Dalam surat tersebut, kata dia, Pemkot Solo menawarkan dua solusi pada BPJS Kesehatan pusat. Solusi pertama yakni membayar kekurangan pembayaran premi pada tahun 2021. Solusi kedua yakni dibahas di APBD Perubahan dengan catatan dibayarkan sebelum bulan Juli.

"Anggaran APBD Perubahan biasanya efektif bisa digunakan setelah bulan Juli. Jadi harus ada solusinya karena kondisi keuangan daerah menipis," kata dia.

Rudy menambahkan, selama ini Pemkot membayar premi BPJS bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang tidak tertutup oleh pemerintah pusat. Totalnya ada 139.000 masyarakat miskin dan rentan miskin dengan anggaran puluhan miliar. (Ism)

Baca Juga:

Dinilai Bentuk Pelanggaran Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Akan Digugat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semua Guru di Bandung Selesai Divaksin Mei 2021
Indonesia
Semua Guru di Bandung Selesai Divaksin Mei 2021

Sebanyak 36.000 guru dan tenaga kependidikan di Kota Bandung ditargetkan selesai mencapat vaksinasi COVID-19 pada Mei 2021.

Francisco Sagasti Jadi Presiden Peru di Tengah Gejolak Dalam Negeri
Indonesia
Francisco Sagasti Jadi Presiden Peru di Tengah Gejolak Dalam Negeri

Legislator Peru Francisco Sagasti disumpah sebagai presiden sementara pada Selasa (17/11).

Rekening FPI Diblokir, Begini Respons Polisi
Indonesia
Rekening FPI Diblokir, Begini Respons Polisi

Jadi itu belum ada informasi

Tak Etis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Diseret ke Ranah Politik
Indonesia
Tak Etis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Diseret ke Ranah Politik

“Terkait masalah perkara pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan oleh Said Didu kepada LBP adalah murni perkara hukum,” kata Ade

Tiongkok Laporkan 32 Kasus Baru Corona, 25 di Ibu Kota Beijing
Dunia
Tiongkok Laporkan 32 Kasus Baru Corona, 25 di Ibu Kota Beijing

Tiongkok tidak mendata pasien tanpa gejala sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19.

Jawaban Juliari Ditanya Jaksa Bayar Pedangdut Cita Citata Rp150 Juta
Indonesia
Jawaban Juliari Ditanya Jaksa Bayar Pedangdut Cita Citata Rp150 Juta

Hal itu disampaikan Juliari dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bansos COVID-19 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/3).

Bulan Depan, KAI Daop VI Siapkan Tes COVID-19 dengan GeNose
Indonesia
Bulan Depan, KAI Daop VI Siapkan Tes COVID-19 dengan GeNose

PT Kereta Api (KAI) Daop IV Yogyakarta akan menyediakan alat pendeteksi COVID-19 dengan hembusan nafas bernama GeNose.

Jamin Investasi Migas, Kapolri Listyo Sigit Janjikan Pendampingan
Indonesia
Jamin Investasi Migas, Kapolri Listyo Sigit Janjikan Pendampingan

Polri, kata Sigit, mendukung penuh program SKK Migas terkait dengan toad to 1 milion atau 1 juta barel per hari.

Pendapatan Negara Turun Sampai 12,4 Persen
Indonesia
Pendapatan Negara Turun Sampai 12,4 Persen

Penerimaan pajak Rp601,9 triliun yang realisasinya 50,2 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 14,7 persen (yoy).