Jokowi Minta Warga Jadikan BMKG Acuan Terkait Informasi Cuaca Ekstrem Ilustrasi hujan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Salah satu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut potensi hujan ekstrem hingga badai dahsyat terjadi pada 28 Desember 2022. Hal itu membuat sejumlah masyarakat khawatir akan bencana tersebut.

Namun Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab pada Selasa (27/12) mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023.

Baca Juga:

Puan Minta Mitigasi Bencana Dimaksimalkan Antisipasi Cuaca Ekstrem

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat mengikuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal cuaca ekstrem.

"Ikuti semua informasi, dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG," kata Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/12).

Terkait badai, BMKG menjelaskan, menurut terminologi meteorologi adalah bagian hujan lebat dan angin kencang yang biasanya terkait dengan siklon tropis atau angin kencang yang menyertai cuaca buruk berkecepatan sekitar 64-72 knot.

Atas prakiraan cuaca tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. (Knu)

Baca Juga:

Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jabodetabek, Polri Siagakan Pasukan SAR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dokter Anggota IDAI Diimbau Utamakan Resep Puyer atau Lewat Anus ketimbang Sirop
Indonesia
Dokter Anggota IDAI Diimbau Utamakan Resep Puyer atau Lewat Anus ketimbang Sirop

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Khususnya, menyikapi perkembangan investigasi terkait penyebab gangguan ginjal akut progresif secara cepat.

Eros Djarot Usulkan Duet Ganjar-Mahfud MD ke PDIP
Indonesia
Eros Djarot Usulkan Duet Ganjar-Mahfud MD ke PDIP

"Jika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan Koalisi Kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD," kata Eros

Muhammadiyah Minta Usut Tuntas Kasus Kematian 1 Keluarga di Kalideres
Indonesia
Muhammadiyah Minta Usut Tuntas Kasus Kematian 1 Keluarga di Kalideres

Anwar meminta pihak yang berkompeten, seperti kepolisian dan dokter forensik, untuk secepatnya mengusut tuntas kasus tersebut.

Puan Singgung 'Jas Merah' Usai Bertemu Airlangga di Monas
Indonesia
Puan Singgung 'Jas Merah' Usai Bertemu Airlangga di Monas

“Seorang pemimpin kalau mau menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, jangan pernah lupa dengan sejarah,” kata Puan.

Prabowo Tegaskan Gerindra dan PKB Miliki Jiwa Sama
Indonesia
Prabowo Tegaskan Gerindra dan PKB Miliki Jiwa Sama

Prabowo mengakui bakal ada hambatan untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024

Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila
Indonesia
Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (23/11).

Kata Kapolri-Panglima TNI Pilot Susi Air Sebulan Lebih dalam Penyanderaan KKB
Indonesia
Kata Kapolri-Panglima TNI Pilot Susi Air Sebulan Lebih dalam Penyanderaan KKB

Pilot maskapai Susi Air itu sudah sebulan lebih dalam penyekapan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Penuhi Panggilan KPK

Mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (1/3).

Tanggapi Tuntutan, Surya Darmadi Nyatakan Taat Aturan
Indonesia
Tanggapi Tuntutan, Surya Darmadi Nyatakan Taat Aturan

Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 dituntut pidana seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Mantan Wapres Try Ingin Re-konsensus Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Indonesia
Mantan Wapres Try Ingin Re-konsensus Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

Try Sutrisno menyebut amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002 banyak kekeliruan.