Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro Tangkapan layar Youtube Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Senin (25/

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai salah satu upaya penanganan COVID-19 dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/2) sebagaimana diutarakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya.

Baca Juga:

Anies Perpanjang PSBB, PKS DKI: Kasus COVID-19 Mengkhawatirkan

"Dalam ratas tadi arahan arahan Presiden agar penanganan COVID-19 dilakukan secara lebih efektif dan tentu bisa dilakukan dengan optimalisasi dari efektivitas dari pada PPKM," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers virtual seusai ratas.

Jokowi wakaf uang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara Jakarta, Senin (25/1/2021). ANTARA/HO-KIP Setwapres/aa.

Airlangga mengatakan yang dimaksud dengan pendekatan mikro adalah dilakukan mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW dan melibatkan satgas pusat sampai satgas terkecil.

Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penegakan hukum. Pelibatan aktif Babinsa, Babinkamtibmas dan Satpol PP dalam operasi yustisi, dengan dibantu TNI dan Polri, dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk tracing.

Baca Juga:

'Herd Immunity' Minimal 2/3 dari Populasi, Tito: Kuncinya Adalah Kecepatan

Pemerintah akan memerhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yustisi lingkup mikro ini dan akan melakukan evaluasi secara dinamis.

"Pemerintah akan berkonsentrasi pada 98 daerah yang melaksanakan PPKM," ujar Airlangga. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar
Indonesia
KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar

"Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp 315 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Dikritik soal Acara Rizieq Shihab, Anies Singgung Kerumunan Massa Pilkada
Indonesia
Dikritik soal Acara Rizieq Shihab, Anies Singgung Kerumunan Massa Pilkada

Orang nomor satu di Jakarta ini pun mencontohnya terkait perhelatan Pilkada serentak tahun ini

Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung
Indonesia
Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung

Pada Januari 2021 sudah ada relawan yang selesai pemantauan setelah menjalani penyuntikan vaksin sebanyak 2 kali. Baik antibodi maupun keamanan vaksin akan muncul pada penyuntikan relawan angkatan pertama

Ketua MPR Sebut Jakarta Belum Layak Diberlakukan New Normal
Indonesia
Ketua MPR Sebut Jakarta Belum Layak Diberlakukan New Normal

Hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi COVID-19 dan akan sulit untuk dikendalikan

KKP Sergap Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Selat Malaka
Indonesia
KKP Sergap Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyergap satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tepatnya di Selat Malaka.

BPKPD dan Satpoll PP Surabaya Kejar 38 Elit Penunggak Pajak
Indonesia
BPKPD dan Satpoll PP Surabaya Kejar 38 Elit Penunggak Pajak

Langkah represif tersebut dilakukan bagi penunggak PBB yang nominal tagihannya rata-rata di atas Rp 5 juta yang disusul tunggakan tahun sebelumnya.

Tak Patuhi Prokes di Kota Ini, Siap-siap Disanksi Bersihkan Makam Selama Tiga Hari
Indonesia
Tak Patuhi Prokes di Kota Ini, Siap-siap Disanksi Bersihkan Makam Selama Tiga Hari

pemberlakuan sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu untuk memberikan efek jera.

Pemprov DKI Minta Perkantoran di Jakarta Bentuk Gugus Tugas COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Minta Perkantoran di Jakarta Bentuk Gugus Tugas COVID-19

Perkantoran juga membuat Pakta Integritas pelaksanaan protokol pengendalian corona di perkantoran pada masa transisi PSBB.

Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau
Indonesia
Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau

Hasil pengawasan jajaran Bawaslu di sembilan kabupaten/Kota, terdapat dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon melalui media sosial.

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi CSRT ke Petinggi PT Bhumi Prasaja
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Korupsi CSRT ke Petinggi PT Bhumi Prasaja

KPK telah menetapkan Kepala BIG tahun 2014-2016 Priyadi Kardono sebagai tersangka