Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19 Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

MerahPutih.com - Fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9)

Baca Juga

13 RSUD DKI Khusus Hanya Layani Pasien COVID-19

"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan," ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi COVID-19. Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.

"Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan," tuturnya.

Menurut Presiden, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah. Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan dari rumah.

Padahal, di manapun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.

"Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan," ujarnya

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

"Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," ucapnya.

Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap corona, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih terencana sehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.

"Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali," sambungnya.

Baca Juga

Picu Klaster COVID-19, Calon Kepala Daerah Wajib Kena Sanksi

Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya," tandasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies
Indonesia
Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies

"Tapi ketika ada banjir (pada) 1 Januari sampai sekarang datang ke Jakarta, tanpa di-bully pun Anies itu turun (elektabilitas) dengan sendirinya," kata Adi Prayitno

Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi
Indonesia
Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi

"Ya kalau seperti itu kan ngakali saja. Padahal fokusnya bukan besaran nilainya, tapi kenapa itu dianulir? Menurut saya hanya mengangkangi saja itu," ujar Pujiyono.

Wagub DKI Minta Satu Orang di Keluarga Ditunjuk Jadi Satgas COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Minta Satu Orang di Keluarga Ditunjuk Jadi Satgas COVID-19

Untuk senantiasa melaksanakan protokol COVID-19

Hati-Hati, Ini 5 Pasar Tradisional di Jakarta yang Pedagangnya Positif COVID-19
Indonesia
Hati-Hati, Ini 5 Pasar Tradisional di Jakarta yang Pedagangnya Positif COVID-19

Hasil sementara tes swab pedagang di 19 pasar ditemukan 52 pedagang positif COVID-19.

Kepala BNPT Temui Habib Lutfi, Bahas Apa?
Indonesia
Kepala BNPT Temui Habib Lutfi, Bahas Apa?

Sebagai Tokoh Ulama yang penting dan berpengaruh di Indonesia, Habib Luthfi memberikan respon positif terhadap upaya tesebut.

Kemenhub Godok Payung Hukum Larangan Mudik
Indonesia
Kemenhub Godok Payung Hukum Larangan Mudik

Penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian dan sebagainya

PT KAI Minta SIKM Dihapus, DPRD DKI: Bahaya, Kasus Corona Masih Tinggi
Indonesia
PT KAI Minta SIKM Dihapus, DPRD DKI: Bahaya, Kasus Corona Masih Tinggi

Menurutnya, SIKM merupakan kebijakan yang ampuh dalam mengendalikan kasus COVID-19 di Jakarta

 Polisi Bantah Granat yang Nyaris Tewaskan Anggota TNI Milik Mereka
Indonesia
Polisi Bantah Granat yang Nyaris Tewaskan Anggota TNI Milik Mereka

Yusri Yunus mengatakan kalau pemeriksaan dua korban ledakan di kawasan Monunem Nasional, Gambir, Jakarta Pusat akan didampingi pihak TNI.

 Seorang Profesor di UGM Positif Corona
Indonesia
Seorang Profesor di UGM Positif Corona

"Kami menyampaikan ini sudah atas persetujuan dari keluarga. UGM memberikan dukungan sepenuhnya bagi perawatan beliau dan keluarganya," ujar Paripurna

 Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kembalikan Duit Rp154 Juta ke KPK
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kembalikan Duit Rp154 Juta ke KPK

"Mas WSE (Wahyu Setiawan) menyerahkan bukti setoran pengembalian uang yang diterima di 17 Desember, itu SGD 15.000, dikonversi menjadi Rp154 juta. Artinya bahwa penerimaan 15.000 SGD itu saja tidak ada selain itu," kata Toni Akbar