Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19 Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

MerahPutih.com - Fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9)

Baca Juga

13 RSUD DKI Khusus Hanya Layani Pasien COVID-19

"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan," ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi COVID-19. Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.

"Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan," tuturnya.

Menurut Presiden, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah. Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan dari rumah.

Padahal, di manapun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.

"Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan," ujarnya

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

"Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," ucapnya.

Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap corona, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih terencana sehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.

"Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali," sambungnya.

Baca Juga

Picu Klaster COVID-19, Calon Kepala Daerah Wajib Kena Sanksi

Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya," tandasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
G20 Pantau Rebutan Likuiditas di Pasar Keuangan
Dunia
G20 Pantau Rebutan Likuiditas di Pasar Keuangan

Dalam pertemuan G20, para pemimpin menyepakati kebijakan pemulihan ekonomi harus terus didukung.

Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020
Indonesia
Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020

Kejahatan yang terjadi di Jakarta pada 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Trump Klaim Raih Banyak Kemenangan
Dunia
Trump Klaim Raih Banyak Kemenangan

Kemenangan atas Pennsylvania, Michigan, Georgia dan Nort Corolina, bisa mengukuhkan kembali Trump di Gedung Putih.

PSBB di Tangerang Raya Mulai Sabtu 18 April
Indonesia
PSBB di Tangerang Raya Mulai Sabtu 18 April

Jangan sampai ketika diberlakukan PSBB masih banyak orang berkerumun dan juga keluar dengan tidak menggunakan masker

Kuasa Hukum Sebut Perhitungan Jaksa soal Nilai Kerugian Jiwasaraya Keliru
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Perhitungan Jaksa soal Nilai Kerugian Jiwasaraya Keliru

Menurut Kresna, nilai kerugian yang disebutkan JPU tersebut masih merupakan potensi kerugian atau potential loss dan belum menjadi kerugiaan riil atau actual loss.

Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank
Indonesia
Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank

Perusahaan rintisan bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber-sumber lainnya, misalnya perbankan dan venture capital.

Aturan Dilarang Boncengan selama PSBB Dianggap Sengsarakan Rakyat dan Ojol
Indonesia
Aturan Dilarang Boncengan selama PSBB Dianggap Sengsarakan Rakyat dan Ojol

Saat ini saja, penghasilan mayoritas pengemudi ojol anjlok hingga 80 persen akibat sepinya penumpang.

Masuk Bursa Ketum PPP, Sandiaga Dinilai 'Punya Perhatian' di Kalangan Umat Muslim
Indonesia
Masuk Bursa Ketum PPP, Sandiaga Dinilai 'Punya Perhatian' di Kalangan Umat Muslim

Saat pilpres punya konsep bagus soal ekonomi umat, itu daya tarik

 Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya
Indonesia
Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

"Walaupun Fraksi Gerindra sudah ikut dalam Panja. Saya secara pribadi berpendapat seharusnya kalau sudah ada lebih dari dua Panja, lebih efisien dengan membentuk Pansus," kata Fadli .