Jokowi Minta Hakim MK Seluruh Dunia Sumbangkan Pikiran untuk Hentikan Perang Tangkap layar Presiden Jokowi membuka Kongres Ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia Tahun 2022 di Nusa Dua, Bali, Rabu (5-10-2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo membuka kongres Mahkamah Konstitusi (MK) dari seluruh dunia atau World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali, Rabu (5/10).

Kongres Kelima WCCJ menjadi forum internasional dengan level tertinggi untuk badan peradilan konstitusi mengingat sampai dengan tahun 2022 ini, tercatat 119 negara menjadi anggota WCCJ.

Di samping menjadi forum diskusi, tukar pikiran, berbagi pengalaman dan praktik terbaik di antara anggota WCCJ, kongres ini merupakan salah satu upaya MK meningkatkan kualitas putusan.

Sekaligus kesempatan untuk semakin meneguhkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum demokratis berdasarkan ideologi Pancasila.

Baca Juga:

Tak Lama Jokowi Prediksi Pandemi Bakal Berakhir, Ada 1.722 Kasus pada Rabu (5/10)

Jokowi pun mempunyai keyakinan dalam kongres kali ini mampu menyelesaikan persoalan dunia.

"Saya yakin 119 negara yang hadir dalam kongres harus berjuang menghadapi masalah yang sama dalam menghadapi krisis energi, krisis finansial dan energi," ujar Jokowi di Bali, Rabu (5/10).

Apalagi, kata Jokowi, krisis itu belum akan selesai. Sebab pascakrisis pandemi, perang Rusia-Ukraina memperpanjang krisis dunia.

"Krisis tampaknya belum ada harapan untuk usai. Perang Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda berhenti. Perang belum segera selesai," tutur Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak semua pihak, termasuk hakim konstitusi di seluruh dunia untuk bersiap melakukan mitigasi.

"Saya sangat mengharapkan konfrensi ini bertukar pikiran dan pengalaman. Saya mengharap langkah bersama dalam menghadapi krisis dan menegakkan sosial justice," beber Jokowi.

Diakuinya, tugas para hakim konstitusi semakin sulit dan berat. Karena selain menegakkan keadilan konstitusional, semua negara di dunia saat ini harus menangani sejumlah krisis.

“Tentu saja kita ingin perang segera dihentikan dan perdamaian segera dibangun. Itu harapan kita semua,” terang Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Audit Seluruh Stadion Bola di Indonesia

Jokowi mengajak seluruh hakim konstitusi bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian.

Selain itu, juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya.

“Masing-masing negara pasti menjadi titik sinergi antara constitutional justice dan penanganan krisis,” jelas Jokowi.

Jokowi mengharapkan Badan Peradilan Konstitusi se-Dunia Tahun 2022 menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.

“Kita perbanyak kolaborasi untuk mewujudkan stabilitas perdamaian dan kemakmuran dunia,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menyatakan tema Kongres ini sangat relevan dengan keadaan bangsa dunia saat ini.

"Keadilan konstitusi sesungguhnya keinginan sejati bagi umat manusia tanpa kecuali dan konstitusi mengatur hal tersebut agar kedamaian dan keadilan dapat terwujud," ucap Anwar Usman dalam sambutannya.

MK Indonesia mengusulkan agar dibuat supremasi konstitusi indeks. Hal itu agar mengukur kepatuhan berbagai lembaga tinggi negara dalam menegakkan konstitusi.

"Apakah cabang-cabang kekuasaan negara melaksanakan nilai-nilai konstitusi," pungkas Anwar Usman. (Knu)

Baca Juga:

Bertolak ke Malang, Jokowi akan Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejumlah Lokasi Ganjil Genap dan One Way saat Arus Mudik hingga Balik
Indonesia
Sejumlah Lokasi Ganjil Genap dan One Way saat Arus Mudik hingga Balik

Korlantas Polri menerapkan kebijakan one way bersamaan dengan sistem ganjil genap di ruas jalan tol selama mudik Lebaran 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Bendera PDIP Dilarang Beredar di Sumatera Barat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bendera PDIP Dilarang Beredar di Sumatera Barat

Akun Facebook dengan nama pengguna “Debu Hati” mengunggah sebuah narasi yang menyatakan bahwa di Sumatera Barat, bendera dan atribut PDIP dilarang beredar karena telah ditetapkan sebagai partai terlarang.

KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta
Indonesia
KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kami sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (28/1).

AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi
Indonesia
AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui ke rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta Selatan, Sabtu (7/5).

Jumlah Daerah Terapkan PPKM Level 3 Turun Signifikan
Indonesia
Jumlah Daerah Terapkan PPKM Level 3 Turun Signifikan

Jumlah daerah yang berada di level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 320 daerah menjadi 200 daerah.

Zulhas Sebut Ada 11 Nama Capres yang Diusulkan Kader PAN
Indonesia
Zulhas Sebut Ada 11 Nama Capres yang Diusulkan Kader PAN

"Ada 11 nama," kata Zulhas kepada wartawan di sela-sela Rakernas III PAN.

PSI Sebut Indonesia Darurat Sekolah Rusak
Indonesia
PSI Sebut Indonesia Darurat Sekolah Rusak

“Sungguh Indonesia Darurat Sekolah Rusak” tegas Furqan AMC dalam keterangannya, Jumat (31/12).

[HOAKS atau FAKTA]: Foto Bareng Mahasiswa, Jokowi Terima Aspirasi Soal Demo BBM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Foto Bareng Mahasiswa, Jokowi Terima Aspirasi Soal Demo BBM

Dalam foto tersebut terdapat tulisan yang menyebutkan bahwa Jokowi sedang menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat soal demo BBM.

Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bebas dari Lapas Sukamiskin
Indonesia
Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bebas dari Lapas Sukamiskin

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menghirup udara segar.

KPK Pertahankan Predikat WTP dari BPK
Indonesia
KPK Pertahankan Predikat WTP dari BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).