Jokowi Minta Beking MK Presiden Joko Widodo dalam acara "Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019" di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (28/1). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengajuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

"Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," kata Presiden Joko Widodo di gedung MK Jakarta, Selasa (28/1).

Baca Juga:

Omnibus Law Dianggap Memiskinkan Tenaga Kerja

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah bersama DPR tengah menggodok rancangan Omnibus Law untuk memangkas berbagai aturan UU yang saat ini saling tumpang tindih.

"Dipangkas, disederhanakan, dan diseleraskan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan yang sedang disiapkan dan akan diberikan ke DPR," tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato Visi Indonesia
Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul Bogor, Jawa Barat (Foto: Antaranews)

"Omnibus law memang belum populer digunakan di sini, tapi sudah banyak diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, ini adalah strategi reformasi regulasi, harapannya hukum kita lebih sederhana, fleksibel, responsif dalam menghadapi perubahan yang terjadi," imbuh Jokowi.

Istilah Omnibus Law pertama diperkenalkan Jokowi dalam pidato perdana setelah dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Istilah "omnibus law" berasal dari "omnibus bill" yaitu UU yang mencakup berbagai isu atau topik.

Dilansir Antara, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 lalu menargetkan agar pembahasan "omnibus law" di DPR dapat dilakukan hanya dalam 100 hari kerja. Omnibus Law nantinya akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-undang.

Baca Juga

DPR Janji Kawal Omnibus Law Agar Tak Rugikan Tenaga Kerja

Omnibus law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.

Ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Untuk memuluskan Omnibus Law, pemerintah membentuk Satuan Tugas (satgas) Omnibus Law yang beranggotakan 127 orang yang terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. (*)

Baca Juga:

UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka

Pimpinan DPR Prihatin Gedung Kongres AS Diduduki Pendukung Donald Trump
Indonesia
Pimpinan DPR Prihatin Gedung Kongres AS Diduduki Pendukung Donald Trump

Kemenangan demokrasi secara etis dibangun dengan kesopanan, kehormatan, integritas, dan hukum

RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini
Indonesia
RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini

Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat Corona

Panglima TNI dan Kapolri Sambangi Surabaya, Ada Apa?
Indonesia
Panglima TNI dan Kapolri Sambangi Surabaya, Ada Apa?

“Harus diingat bahwa kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan mengendalikan pandemi,” ujar Idham.

Revisi Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 Mei, Lebih Bayar Jadi Deposit
Indonesia
Revisi Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 Mei, Lebih Bayar Jadi Deposit

Apabila 1 Mei 2020 iuran peserta masih belum turun dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Mahfud MD Ingatkan Korupsi Tak Sebatas Rugikan Keuangan Negara
Indonesia
Mahfud MD Ingatkan Korupsi Tak Sebatas Rugikan Keuangan Negara

Kemenko Polhukam diberikan mandat melalui Perpres Nomor 87/2016 itu membentuk dan memimpin serta mengkoordinasi Satuan Tugas Saber pungli

Pertamina Setor Rp181,5 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Pertamina Setor Rp181,5 Triliun ke Kas Negara

Dana yang digelontorkan Pertamina belum termasuk kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan hulu migas dan geothermal.

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya
Indonesia
Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Tracing dan swab juga dilakukan untuk sejumlah pejabat Kanwil Kemenag NTB dan UIN Mataram

372 Ribu Penderita Corona Berhasil Sembuh
Indonesia
372 Ribu Penderita Corona Berhasil Sembuh

Pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona hingga saat ini, Senin (9/11), masih terjadi di masyarakat.

Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta
Indonesia
Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta

Dewi kembali menegaskan bahwa protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan disiplin dimana saja.