Jokowi Melarang Warga Mudik, Demokrat: Sangat Terlambat Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Irwan (Foto: Dok Pribadi)

MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang mudik bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) pada saat Ramadan maupun hari raya Idul FItri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona di Indonesia.

Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan menilai Presiden Jokowi sangat terlambat menerapkan kebijakan tersebut. Menurut dia, para pemudik sudah lebih dahulu pulang ke kampung halaman ketika keputusan melarang mudik diambil pemerintah.

Baca Juga:

PDIP Sebut Data Penerima Sembako dari Pemprov DKI Bermasalah

"Jadi, kalau presiden baru melarang mudik saat ini, saya pikir ini sangat terlambat karena keburu coronanya sudah menyebar. pemudik yang sudah pulang kampung dahuluan, begitu," kata Irwan kepada awak media, Selasa (21/4).

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Irwan kritik pelarangan mudik
Politisi Demokrat Irwan kritik pelarangan mudik oleh Presiden Jokowi (Foto: antaranews)

Seharusnya, kata Irwan, kebijakan melarang mudik sudah dilakukan sejak lama. Pasalnya, Jakarta merupakan episentrum penyebaran COVID-19, khususnya di pulau Jawa.

"Pelarangan mudik ini sangat penting. Banyak pulau-pulau lain juga banyak positif, karena sehabis berkunjung ke Jakarta. Jadi harus dilarang mudik sudah dari jauh-jauh hari," ungkapnya.

Terlepas dari lambatnya menerapkan pelarangan mudik, Irwan berharap, kebijakan Jokowi itu bisa segera diimplementasikan kementerian terkait.

Jangan sampai, kebijakan pusat tidak dilaksanakan pada tingkat bawah. Terlebih lagi, pengalaman menyatakan bahwa kebijakan pusat acap kali tidak bisa ditindaklanjuti oleh jajaran bawahnya.

"Pengalaman selama ini pidato presiden pada saat di breakdown ke bawah selalu berbeda aturan-aturannya harus ditindaklanjuti. Monitoring ke bawah, termasuk skema Kemenhub bagaimana terkait skema transportasi darat, laut, dan udara," tuturnya.

Baca Juga:

Copot Refly Harun, Erick Thohir Angkat Dua Jenderal Jadi Komisaris Pelindo I

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu menjamin kehidupan warga miskin kota ketika melarang mudik. Pemerintah juga perlu melindungi pengusaha transportasi atas pelarangan mudik.

"Jadi harus ada skema yang melindungi rakyat yang tidak mudik dan juga harus ada skema untuk melindungi pelaku-pelaku usaha transportasi," tutup Irwan.(Pon)

Baca Juga:

Berulah Lagi, Napi Asimilasi yang Dibebaskan Menteri Yasonna Kini Diawasi Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Perlawanan Jokowi Terhadap Putusan MA
Indonesia
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Perlawanan Jokowi Terhadap Putusan MA

Keputusan Mahkamah Agung seharusnya mengikat secara hukum bagi semua pihak, tak terkecuali Presiden.

8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak
Indonesia
8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak

sebanyak 8.237 surat suara dinyatakan rusak tidak layak pakai.

Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan
Indonesia
Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan

Imbauan itu disanggupi massa yang berada di sekitaran Jalan Letjen S Parman

Akhirnya Telkom Group Buka Blokir Netflix
Indonesia
Akhirnya Telkom Group Buka Blokir Netflix

Kementerian Keuangan secara resmi akan memungut pajak pertambahan nilai ( PPN) dari perusahaan digital asing seperti Netflix, Spotify, dan lainnya per Agusus 2020.

Pandemi COVID-19, Keuntungan Layanan Digital Bank Mandiri Syariah Naik
Indonesia
Pandemi COVID-19, Keuntungan Layanan Digital Bank Mandiri Syariah Naik

Bentuk dukungan pada nasabah terdampak Covid-19, Mandiri Syariah memberikan solusi dengan membentuk pola dan skema restrukturisasi bersama bagi nasabahnya.

Berikan Arahan Personel di Ambon, Panglima TNI Bicara Stabilitas Keamanan Indonesia
Indonesia
Berikan Arahan Personel di Ambon, Panglima TNI Bicara Stabilitas Keamanan Indonesia

Sebagai dua institusi dengan kekuatan yang besar, kata Hadi, sinergitas antara TNI dan Polri sangat penting guna menjaga stabilitas keamanan nasional.

 Firli Klaim Arah Kebijakan Umum KPK 2020 Tak Kurangi Penindakan
Indonesia
Firli Klaim Arah Kebijakan Umum KPK 2020 Tak Kurangi Penindakan

Penindakan, kata jenderal bintang tiga ini, akan dilakukan semaksimal mungkin dengan penekanan dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui strategi pemulihan aset.

Polisi Libatkan BSSN Oprek Laptop Predator Anak
Indonesia
Polisi Libatkan BSSN Oprek Laptop Predator Anak

Selama berada di Indonesia FAC kerap berpindah-pindah hotel. Setidaknya, ada tiga hotel di wilayah Jakarta Barat, yang diduga menjadi tempat FAC mencabuli ratusan anak-anak di bawah umur dengan modus fotomodel.

Djoko Santoso di Mata Prabowo Subianto
Indonesia
Djoko Santoso di Mata Prabowo Subianto

Menurut Dahnil, almarhum dikenal sebagai sosok yang loyal dan sangat dipercaya oleh Prabowo.

 Pemerintah Didesak Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi
Indonesia
Pemerintah Didesak Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi

"Mengacu pada hal tersebut, tindakan aparat pemerintah yang diskriminatif dan intimidatif atas jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan hak mereka atas tempat ibadah merupakan pelanggaran HAM," tegas dia.