Jokowi Masih 'Tersandera' Partai Politik Presiden Jokowi saat kampanye. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Pada akhir periode pertama menjabat Presiden, Joko Widodo menjanjikan komitmen membangun Indonesia semaksimal mungkin. Ia menyinggung statusnya sebagai petahana memungkinkan dirinya memperjuangkan upaya terbaik bagi negara.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi ini seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya.

Baca Juga:

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Dampak Besar La Nina

Namun hingga detik ini, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu. Mestinya, Jokowi tak lagi harus memelihara komitmen untuk menjaga dukungan di pemilihan selanjutnya.

Jajaran menteri yang ditetapkan Jokowi tiga hari setelah pelantikannya di periode kedua justru banyak merangkul unsur dari partai politik.

"Tapi faktanya susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf 50 persen dari parpol," ujar Karyono kepada wartawan, Selasa (13/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.

Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres berturut-turut, yakni Gerindra. Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

Alih-alih melepaskan ikatan politik, Karyono menduga ini merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua.

"Pak Jokowi ingin pemerintahannya di periode kedua ini kuat secara politik. Dia ingin dapat dukungan politik yang kuat, dengan tujuan menyukseskan agenda atau program pembangunan yang dicanangkan," jelasnya.

Asumsi itu merujuk pembuktian pada situasi saat ini. Banyak produk Undang-Undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan publik. Yang teranyar Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejak draf masih disusun pemerintah sampai diketok di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, UU yang dibuat dengan harapan membuka lapangan pekerjaan tersebut menuai banyak protes. Baik dari unsur buruh, mahasiswa, sampai organisasi masyarakat.

Namun seolah tak digubris, pembahasan UU Cipta Kerja lanjut terus di tangan pemerintah dan DPR. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus law tersebut, kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, partai oposisi pemerintah.

Baca Juga:

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Namun ini tak kemudian membuat kepentingan yang terbaik bagi negara dan rakyat terakomodir seperti janjinya tahun lalu. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi justru diklaim cenderung menurun di periode kedua.

"Dukungan politik yang kuat justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik. Kalau dibandingkan dengan kinerja pemerintahan periode pertama dengan kedua, itu ada penurunan," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Memprakirakan Puncak Musim Hujan di Pulau Jawa Januari-Februari 2021
Indonesia
BMKG Memprakirakan Puncak Musim Hujan di Pulau Jawa Januari-Februari 2021

Analisa dan prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan sangat dinamis karena yang dilihat adalah faktor meteorologis

KA Batara Kresna dan KA Bandara Hanya Layani Penumpang Perkantoran Sektor Esensial
Indonesia
KA Batara Kresna dan KA Bandara Hanya Layani Penumpang Perkantoran Sektor Esensial

Aturan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020

Wenny Bukamo berpasangan dengan Ridaya Laode Ngkowe di Pilkada Kabupaten Banggai Laut.

Vaksinasi Corona Lansia Dimulai, Wali Kota Solo Jadi Sasaran Pertama
Indonesia
Vaksinasi Corona Lansia Dimulai, Wali Kota Solo Jadi Sasaran Pertama

Vaksinasi corona Sinovac untuk lanjut usia (lansia) di Solo, Jawa Tengah, dimulai pada Kamis (11/2).

Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi
Indonesia
Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Survei New Indonesia Research & Consulting: Ganjar Salip Prabowo, Anies Jauh Tertinggal
Indonesia
Survei New Indonesia Research & Consulting: Ganjar Salip Prabowo, Anies Jauh Tertinggal

Elektabilitas gubernur Jawa Tengah itu sebelumnya di angka 14,3 persen

Tim Tabur Ciduk Pejabat Kemenkes Terkait Kegiatan Fiktif
Indonesia
Tim Tabur Ciduk Pejabat Kemenkes Terkait Kegiatan Fiktif

Nurdiana ditangkap Kamis (21/1) malam pukul 22.00 WIB

Listyo Sigit Bukti Regenerasi Polri Berjalan, Kompolnas: Sejarah Mencatat Ini
Indonesia
Listyo Sigit Bukti Regenerasi Polri Berjalan, Kompolnas: Sejarah Mencatat Ini

Kompolnas dalam memberikan pertimbangan soal calon-calon Kapolri merujuk pada kriteria calon Kapolri sesuai Pasal 11 Ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002

Usia 27 Tahun, Atika Azmi Utammi Jadi Wabup Perempuan Termuda
Indonesia
Usia 27 Tahun, Atika Azmi Utammi Jadi Wabup Perempuan Termuda

Setelah pemungutan suara ulang dilakukan dan berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Madina menetapkan pasangan Muhammad Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Uttami.

Fee Bansos Rp2 Miliar Diduga Mengalir ke Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Fee Bansos Rp2 Miliar Diduga Mengalir ke Ketua DPC PDIP Kendal

Uang senilai Rp2 miliar terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek diduga mengalir ke Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Ahmad Suyuti.