Jokowi Masih 'Tersandera' Partai Politik Presiden Jokowi saat kampanye. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Pada akhir periode pertama menjabat Presiden, Joko Widodo menjanjikan komitmen membangun Indonesia semaksimal mungkin. Ia menyinggung statusnya sebagai petahana memungkinkan dirinya memperjuangkan upaya terbaik bagi negara.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi ini seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya.

Baca Juga:

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Dampak Besar La Nina

Namun hingga detik ini, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu. Mestinya, Jokowi tak lagi harus memelihara komitmen untuk menjaga dukungan di pemilihan selanjutnya.

Jajaran menteri yang ditetapkan Jokowi tiga hari setelah pelantikannya di periode kedua justru banyak merangkul unsur dari partai politik.

"Tapi faktanya susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf 50 persen dari parpol," ujar Karyono kepada wartawan, Selasa (13/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.

Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres berturut-turut, yakni Gerindra. Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

Alih-alih melepaskan ikatan politik, Karyono menduga ini merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua.

"Pak Jokowi ingin pemerintahannya di periode kedua ini kuat secara politik. Dia ingin dapat dukungan politik yang kuat, dengan tujuan menyukseskan agenda atau program pembangunan yang dicanangkan," jelasnya.

Asumsi itu merujuk pembuktian pada situasi saat ini. Banyak produk Undang-Undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan publik. Yang teranyar Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejak draf masih disusun pemerintah sampai diketok di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, UU yang dibuat dengan harapan membuka lapangan pekerjaan tersebut menuai banyak protes. Baik dari unsur buruh, mahasiswa, sampai organisasi masyarakat.

Namun seolah tak digubris, pembahasan UU Cipta Kerja lanjut terus di tangan pemerintah dan DPR. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus law tersebut, kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, partai oposisi pemerintah.

Baca Juga:

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Namun ini tak kemudian membuat kepentingan yang terbaik bagi negara dan rakyat terakomodir seperti janjinya tahun lalu. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi justru diklaim cenderung menurun di periode kedua.

"Dukungan politik yang kuat justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik. Kalau dibandingkan dengan kinerja pemerintahan periode pertama dengan kedua, itu ada penurunan," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Irjen Pol Nico Afinta Diangkat Sebagai Kapolda Jatim
Indonesia
Irjen Pol Nico Afinta Diangkat Sebagai Kapolda Jatim

Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya

Jokowi Merasa Dijerumuskan Terkait Usul Presiden 3 Periode
Indonesia
Jokowi Merasa Dijerumuskan Terkait Usul Presiden 3 Periode

"Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," kata Jokowi

 Terlibat Dugaan Suap, Pengamat Politik Sarankan Hukuman Wahyu KPU Diperberat
Indonesia
Terlibat Dugaan Suap, Pengamat Politik Sarankan Hukuman Wahyu KPU Diperberat

Ray juga ingin agar hak politik pelaku pelanggaran dicabut. Hal ini berkaitan dengan pernyataan KPU yang berusaha melarang mantan koruptor mendaftar calon legislatif. Namun, usaha tersebut gagal.

Polisi Siap Tampung Informasi Baru Soal Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Siap Tampung Informasi Baru Soal Kematian Editor Metro TV

Saat ini, kepolisian meyakini Yodi meninggal dunia akibat bunuh diri

Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil
Indonesia
Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil

Safrizal kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pilkada dan selalu berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19.

Jepang Beri Bantuan Rp208 Miliar Tanggulangi COVID-19
Indonesia
Jepang Beri Bantuan Rp208 Miliar Tanggulangi COVID-19

Sejak awal pandemi, Jepang merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam mitigasi pandemi.

[HOAKS atau FAKTA]: Tabung Gas Elpiji Ada Masa Kedarluwarsa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tabung Gas Elpiji Ada Masa Kedarluwarsa

Akun Icon Antaso (fb.com/icon.arwana) membagikan unggahan yang berisi tentang tabung gas elpiji mempunyai masa kedaluwarsa.

Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes
Indonesia
Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes

Pastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di RS rujukan untuk kasus-kasus yang berat

 RSUD Dokter Soetomo Surabaya Rawat Seorang Warga Tiongkok di Ruang Isolasi Khusus
Indonesia
RSUD Dokter Soetomo Surabaya Rawat Seorang Warga Tiongkok di Ruang Isolasi Khusus

"Benar kami rawat. Namun belum didiagnosis sebagai Wuhan Flu (virus corona). Karena baru tadi siang ditangani," terang dia di Surabaya, Minggu (26/1) malam.

 Hadapi COVID-19 Gugus Tugas dan TikTok Bersatu Dukung Tenaga Kesehatan
Indonesia
Hadapi COVID-19 Gugus Tugas dan TikTok Bersatu Dukung Tenaga Kesehatan

TikTok telah menunjukkan contoh nyata kolaborasi tidak hanya dalam menyediakan konten yang kredibel bagi pengguna tapi juga berkontribusi bagi tenaga kesehatan di Indonesia,” kata Doni.