Jokowi-Ma'ruf Belum Nyumbang, Dana Kampanye TKN Capai Rp 55,9 Miliar Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO

MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (2/1).

Dalam keterangannya, Bendahara TKN KIK Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, sumbangan dana kampanye TKN berjumlah Rp55,9 Miliar.

"LADK waktu itu jumlahnya 11,9 miliar lalu laporan kedua kegiatan periode 23 September-1 Januari 2019 adalah 44,8 miliar sehingga total 55,9 miliar," kata Trenggono di Kantor KPU RI, Rabu (2/1).

Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. (Ant)

Diakuinya, sumbangan dana kampanye tahap kedua merupakan penerimaan dari berbagai pihak baik perorangan, kelompok maupun parpol.

"Ada dari Parpol dalam bentuk barang jasa sebesar 2,1 miliar, perorangan 121 juta, kelompok 37,9 miliar, badan usaha 3,9 miliar total 44,8 miliar," terangnya.

Untuk paslon sendiri, kata dia secara resmi belum menyumbang, hanya saja kalkulasi bunga bank dari rekening awal TKN dihitung sebagai milik Paslon.

"Lebih pada dana terendam di rekening awal yang dapat bunga yang oleh akuntan dinyatakan milik paslon, dianggap pendapatan untuk paslon, sebesar 32 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan seluruh penerimaan dana kampanye sudah digunakan untuk berbagai aktivitas politik dan penyediaan atribut kampanye.

"Untuk kegiatan konsolidasi seperti di TKD Aceh, Riau, Jambi, Banten, Sulsel, Papua, Bali, Rakernas di Surabaya, workshop," ucapnya.

Ke depan, Trenggono mengatakan TKN masih menerima sumbangan dari simpatisan atau perorangan/pengusaha sebagai dana kampanye paslon nomor 01.

"Kami sudah sosialisasi kepada relawan dan simpatisan, sudah sampaikan cara menyumbang kemana," tambah dia.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat mendaftar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden di KPU. (Foto: @KPU_ID)

Hari ini, KPU menjadwalkan peserta pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pilpres dan Pileg 2019.

Sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, besaran penerimaan dana kampanye dibatasi untuk perorangan maksimal Rp2,5 miliar. Adapun, sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 miliar. (Fdi)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH