Jokowi Larang Mudik, Polisi Segera Sekat Kendaraan Keluar Jakarta Para pemudik di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Tahun ini sebab wabah COVID-19, aparatur sipil negara (ASN) dilarang mudik. (novi abdi/Antara)

Merahputih.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri segera menyekat kendaraan keluar wilayah Jakarta guna tindak lanjut keputusan Presiden Joko Widodo soal larangan kegiatan mudik lebaran. Penyekatan nantinya akan dilakukan pada jenis kendaraan umum dan pribadi.

"Kita yang di lapangan akan melakukan penyekatan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan keluar Jakarta. Tapi khusus kendaraan pribadi ataupun umum," ujar Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/4).

Baca Juga

Presiden Jokowi Resmi Larang Warga Mudik di Tengah Pandemi COVID-19

Namun, penyekatan tak berlaku bagi kendaraan yang mengangkut logistik dan bahan bakar minyak. Untuk kendaraan umum dan pribadi baik roda dua ataupun roda empat yang hendak keluar wilayah Jakarta nantinya akan diputar balikan.

"Nanti akan kita sekat di pintu-pintu keluar Jakarta, akan kita suruh kembali. Teknisnya seperti apa, nanti masih akan ada pembicaraan di tingkat menteri," ujar Benyamin.

Imbauan larangan mudik akibat Virus Corona atau COVID-19 di Sidoarjo (Antarajatim/Polresta Sidoarjo/IS)
Imbauan larangan mudik akibat Virus Corona atau COVID-19 di Sidoarjo (Antarajatim/Polresta Sidoarjo/IS)

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Asep Adisaputra, mengatakan, pemerintah menetapkan larangan mudik maka polisi akan menutup akses jalan kendaraan, baik di dalam tol maupun non-tol.

"Ketika diputuskan mudik itu benar-benar dilarang, tentunya kita harus membuat suatu ketentuan pada akses-akses keluar Jakarta yang akan ditutup baik di dalam jalan tol maupun non-tol," ujar Asep kepada wartawan.

"Kendaraan yang mengangkut sembako misalnya bahan bakar minyak (BBM), alat kesehatan, dan yang berkaitan dengan kepentingan untuk memutus penyebaran virus corona lainnya dikecualikan," lanjut dia.

Baca Juga

47 Warga DIY Positif COVID-19 usai Rapid Test Massal

Sebelumnya, pemerintah memutuskan, melarang mudik untuk semua kalangan. Setelah sebelumnya hanya untuk anggota TNI dan Polri, ASN dan pegawai BUMN. Dengan demikian, maka untuk mudik yang biasa dilakukan setiap tahun jelang Lebaran Idul Fitri, maka untuk tahun 2020 ini sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh masyarakat seluruh kalangan.

"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Joko Widodo, dalam rapat kabinet terbatas, Selasa 21 April 2020. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Scientific Politic', Kunci Golkar Menangi Pilkada Serentak 2020
Indonesia
'Scientific Politic', Kunci Golkar Menangi Pilkada Serentak 2020

Politisi dan partai politik di negara maju sekalipun menggunakan konsultan

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK
Indonesia
Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/6) hari ini.

Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena
Indonesia
Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena

"Walaupun mereka dari keluarga kurang mampu dan jauh dari pusat kota, tapi mereka harus didampingi karena mereka memiliki tekad dan niat untuk maju dan berkembang," ujar Pendeta Ratna

Takut Lawan Aturan Anies, Bioskop Takkan Izinkan Balita dan Lansia Masuk
Indonesia
Takut Lawan Aturan Anies, Bioskop Takkan Izinkan Balita dan Lansia Masuk

GPBSI telah bersepakat pada tiga pekan mendatang atau tanggal 29 Juli 2020 bioskop mulai beroperasi kembali

Tiga Pasang Bertarung di Pilkada Sumatera Barat
Indonesia
Tiga Pasang Bertarung di Pilkada Sumatera Barat

Pendaftaran dilakukan dengan protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Semua pasangan calon yang hadir juga harus bebas dari COVID-19 ditunjukkan dengan surat keterangan yang berwenang.

Kapolda Metro Bakal Berkantor di Polsek Zona Merah Corona
Indonesia
Kapolda Metro Bakal Berkantor di Polsek Zona Merah Corona

Kapolda Metro Jaya berencana bakal berkantor di polsek-polsek titik zona merah.

PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome
Indonesia
PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome

Deklarasi tersebut dinilai sebagai sekedar manuver politik mengatasnamakan penyelamatan rakyat.

KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim

Kasus dugaan korupsi BLBI ini telah menjerat pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Tekan Penyebaran COVID-19, Polisi Bikin Gerakan 'Jakarta Bermasker'
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, Polisi Bikin Gerakan 'Jakarta Bermasker'

Ini untuk mengingatkan pentingnya protokol kesehatan