Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April nanti melalui keterangan pers pada Jumat (22/4). ANTARA/Gilang Galiartha

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat yang diikuti jajaran menteri untuk membahas terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/4).

Hasil rapat memutuskan pemerintah akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis (28/4), hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga

Jawaban Kejagung Ditanya Kapan Mendag Diperiksa Kasus Minyak Goreng

"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Presiden.

Kepala Negara berjanji akan memantau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," kata Jokowi

Kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan stok di pasaran sudah terjadi sejak akhir 2021 dan pemerintah sempat berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan memberlakukan pengetatan ekspor CPO dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Baca Juga

Kejagung Miliki Bukti Percakapan para Tersangka Kasus Minyak Goreng

Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Tetapi, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

Kejaksaan Agung pada Selasa (19/4) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021-Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.

Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Standly MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Paulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.

Dirjen Perdaglu ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. (*)

Baca Juga

Puan Minta Kejagung Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Kuansing Sempat 'Hilang' Saat KPK Gelar OTT
Indonesia
Bupati Kuansing Sempat 'Hilang' Saat KPK Gelar OTT

Setelah memastikan telah ada penyerahan uang kepada Andi, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan Andi, namun tidak ditemukan sehingga tim KPK melakukan pencarian.

RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi
Indonesia
RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi

Revisi UU LLAJ untuk menguatkan regulasi dalam mengakomodir keberadaan transportasi online berbasis aplikasi. Hal ini penting agar nantinya tidak memunculkan kekacauan di masyarakat.

Polda Metro Peringatkan Demo Buruh di Hari Sabtu Tak Ganggu Ketertiban Umum
Indonesia
Polda Metro Peringatkan Demo Buruh di Hari Sabtu Tak Ganggu Ketertiban Umum

Kelompok buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI dan dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5). Demo menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain menurunkan harga sembako seperti minyak goreng yang melambung.

Jokowi Diminta Atasi Kegaduhan Penunjukan Pj Kepala Daerah
Indonesia
Jokowi Diminta Atasi Kegaduhan Penunjukan Pj Kepala Daerah

polemik penunjukan penjabat menimbulkan kegaduhan. Ini dampak dari buruknya komunikasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan para gubernur.

KPK Persilakan Publik Lapor Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia
Indonesia
KPK Persilakan Publik Lapor Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia

KPK mempersilakan publik melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di instansi tertentu kepada lembaga antirasuah.

Anggota Polda Metro Nekat Melompat dari Angkot Diduga Depresi
Indonesia
Anggota Polda Metro Nekat Melompat dari Angkot Diduga Depresi

Angota Polda Metro Jaya Bripda M Syarif Hidayattuloh nekat melompat dari angkot yang ditumpanginya di Matraman, Jakarta Timur (Jaktim).

Bukan Polisi atapun TNI, Ini Profesi Pengemudi Pajero Penganiaya Sopir Truk
Indonesia
Bukan Polisi atapun TNI, Ini Profesi Pengemudi Pajero Penganiaya Sopir Truk

Dalam penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Revitalisasi TIM Hampir Rampung, Ruang Terbuka Hijau Lebih Banyak
Indonesia
Revitalisasi TIM Hampir Rampung, Ruang Terbuka Hijau Lebih Banyak

Tahap kedua tahap ketiga sedang menyusul progresnya

Menakar Peluang Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet Jokowi
Indonesia
Menakar Peluang Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet Jokowi

komando Panglima TNI telah berpindah dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jenderal Andika Perkasa, peluang Masuk Kabinet Jokowi

Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam
Indonesia
Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam

KPK juga berhasil mengamankan uang ratusan juta rupiah