Jokowi: Kita Beruntung Memilih PSBB Bukan 'Lockdown' Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia beruntung sejak awal memilih untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan karantina wilayah (lockdown) dalam mengatasi pandemi COVID-19.

"Kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB bukan 'lockdown' atau karantina wilayah," kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta dikutip laman resmi sekretariat kabinet, Kamis (7/5).

Baca Juga

Toko Emas Kewalahan Saat Pandemi, Warga Mulai Serbu Pegadaian

Sudah ada 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 hingga saat ini. Pemerintah berusaha keras dan berharap puncak pandemi COVID-19 segera menurun. Namun sejumlah ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun tidak berarti langsung landai atau langsung nol.

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, turun lagi dan seterusnya," beber Jokowi.

Artinya, sampai ditemukan vaksin yang efektif, masyarakat harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan.

"PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar-orang, artinya dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi dan masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar," kata Presiden.

Jokowi menilai di sejumlah tempat sudah ada pengurangan aktivitas, namun di tempat lain masyarakat masih berkerumun dan bahkan tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Saya melihat di beberapa daerah dari informasi yang saya terima, jalannya sepi, tetapi di kampungnya masih berkerumun ramai, di kampungnya masih banyak yang bergerombol ramai. Padahal interaksi fisik itu harus dikurangi, harus jaga jarak, harus bermasker, harus sering cuci tangan sehabis kegiatan," ujar Presiden.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Presiden pun mengajak masyarakat kembali berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Upaya ini harus dilakukan untuk menghambat penyebaran COVID-19. "Tapi kita juga ingin agar roda perekonomian tetap berjalan, masyarakat masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan," tukas Jokowi.

Menurut Presiden, masyarakat sendiri yang harus punya kesadaran untuk disiplin mengenakan masker dan tidak bergerombol bukan hanya aparat yang menyuruh untuk disiplin, tapi mengajak masyarakat untuk selalu sadar mendisiplinkan diri.

"Saya masih sering menjumpai masyarakat yang tidak bermasker, nah ini tolong semuanya kita bermasker, masih bergerombol, hindari itu," pinta Jokowi.

Presiden Jokowi juga meyakini bahwa aktivitas secara terbatas dapat dilakukan, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Baca Juga

PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

"Sekali lagi ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti disiplin protokol kesehatan. Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan secara ketat. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur," ujar Presiden.

Sejumlah daerah yang sudah menerapkan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, Kota Banjarmasin, Tarakan, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tegal, Makassar, Tangerang, Tangerang Selatan, Pekanbaru, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengawal Tahanan KPK Dipecat Gegara Terima Duit Rp300 Ribu dari Imam Nahrawi
Indonesia
Pengawal Tahanan KPK Dipecat Gegara Terima Duit Rp300 Ribu dari Imam Nahrawi

Pegawai berinisial TK dipecat karena menerima uang senilai Rp300 ribu dari terpidana bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan

Alasan anggota dewan memilih rapat di Puncak untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 di gedung DPRD DKI.

AHY Sarankan Pemerintah Lockdown Wilayah Terinfeksi Virus Corona
Indonesia
AHY Sarankan Pemerintah Lockdown Wilayah Terinfeksi Virus Corona

Namun, AHY meminta agar pasokan arus barang terutama bahan-bahan pokok tetap lancar

Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI
Indonesia
Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

"Karena itu larangan kegiatan dan penghentian kegiatan FPI, melegakan kita semua, karena membangkitkan rasa percaya diri, kehormatan dan kedaulatan NKRI," sambung Petrus.

Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Mesti Dibuka ke Publik
Indonesia
Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Mesti Dibuka ke Publik

Kasus penyerangan Polsek Ciracas oleh oknum aparat menuai kritikan pedas.

Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Tinggalkan Sejumlah Beban Menumpuk
Indonesia
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Tinggalkan Sejumlah Beban Menumpuk

Masa pensiun Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri tinggal 20 hari lagi.

Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19
Indonesia
Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19

Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat nihil kasus baru hari ini.

PSBB Pertama di Luar Jawa, Menkes Setujui Berlaku di Kota Pekanbaru
Indonesia
PSBB Pertama di Luar Jawa, Menkes Setujui Berlaku di Kota Pekanbaru

Keputusan PSBB untuk Pekanbaru ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/250/2020 yang ditandatangani oleh Menkes pada tanggal 12 April 2020.

Update COVID-19 Jumat (1/5): 10.551 Kasus Positif, 1.591 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (1/5): 10.551 Kasus Positif, 1.591 Pasien Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 69 pasien menjadi 1.591 yang sembuh.

Jamin Sembako Aman, Kapolres Imbau Warga Jakut Jangan Panik
Indonesia
Jamin Sembako Aman, Kapolres Imbau Warga Jakut Jangan Panik

Di beberapa retail di Jakut memang ada beberapa barang yang berkurang