Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara residen Jokowi berkemah di kawasan titik nol Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden/Laily Ra

MerahPutih.com - Berbagai aturan pemidahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, satu per satu dirampungkan pemerintah. Ditargetkan pada 2024, proses pemindahan sudah bisa dilakukan terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) dibeberapa kementerian atau lembaga.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga:

Kepala BIN: Pembangunan IKN Tak Gerus Budaya dan Kearifan Lokal Kaltim

Dalam aturan yang ditandatangani pada 18 April 2022 itu, seperti yang dilihat dari laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu, disebutkan perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.

Pasal 3 ayat 1 dalam Perpres tersebut dijelaskan pelepasan kawasan hutan dilaksanakan pada kawasan hutan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang berstatus hutan.

"Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat," demikian disebutkan dalam Perpres tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pelepasan kawasan hutan dilakukan paling lama tiga bulan sejak permohonan pelepasan Kawasan Hutan diterima dan dinyatakan lengkap dari Kepala Otorita IKN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan (pasal 3 ayat 3).

Sementara itu, tata cara pelepasan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 8). Terkait pengadaan tanah, hal tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.

Pengadaan tanah secara langsung diatur dalam pasal 10 ayat 1, yang berbunyi "Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di IKN dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung oleh Otorita IKN dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati".

Selanjutnya, pasal 10 ayat 2 mengatur "Dalam hal pengadaan tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum".

Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN. Tahap II pada 2024-2029 berupa target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder yang sudah siap dipakai.

Presiden Joko Widodo setelah berkemah di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo setelah berkemah di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selanjutnya, tahap III pada 2030-2034 ialah menyelesaikan sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital, dan perkotaan. Tahap IV, pada 2035-2039, merupakan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna.

Terakhir, tahap 5 pada 2040-2045 ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 466 triliun, di mana anggaran itu akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun, serta dari pihak swasta sebesar Rp 123,2 triliun.

Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (Knu)

Baca Juga:

Moeldoko Klaim Pembangunan IKN Bentuk Konkret Sistem Demokrasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun
Indonesia
Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat Merahputih.com pada Selasa (19/4), Sandiaga memiliki harta Rp 10,617 triliun.

Pengamat Sebut Prabowo Berpotensi Gandeng Anies
Indonesia
Pengamat Sebut Prabowo Berpotensi Gandeng Anies

Prabowo berpotensi menggandeng Gubernur Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

DKI Jakarta Kembali ke PPKM Level 2, Sejumlah Ketentuan Disesuaikan
Indonesia
DKI Jakarta Kembali ke PPKM Level 2, Sejumlah Ketentuan Disesuaikan

Dalam pelaksanaan PPKM kali ini, DKI Jakarta kembali berstatus level 2.

Firli Bahuri ke Komisi III: KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT
Indonesia
Firli Bahuri ke Komisi III: KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi menggunakan istilah operasi tangkap tangan (OTT).

KPPU Tagih Data Dugaan Mafia Minyak Goreng ke Kemendag
Indonesia
KPPU Tagih Data Dugaan Mafia Minyak Goreng ke Kemendag

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Kemendag menyerahkan data informasi terkait dugaan mafia minyak goreng

Wisma Atlet Di-Lockdown, Jumlah Pasien COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Wisma Atlet Di-Lockdown, Jumlah Pasien COVID-19 Terus Meningkat

Data per Selasa (21/12), jumlah pasien bertambah lagi satu orang. Sehingga, total pasien yang dirawat 241 orang terdiri dari 100 pria dan 141 wanita.

Dua Tempat Spa di Taman Sari Disegel, Satu Terapis Positif COVID-19
Indonesia
Dua Tempat Spa di Taman Sari Disegel, Satu Terapis Positif COVID-19

Dua tempat spa di Taman Sari, Jakarta Barat, disegel sementara lantaran tetap beroperasi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jakarta.

Puncak Arus Mudik Terminal Kampung Rambutan Diperkirakan H-3 Lebaran 2022
Indonesia
Puncak Arus Mudik Terminal Kampung Rambutan Diperkirakan H-3 Lebaran 2022

Ia memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2022 di terminal bus ini akan terjadi pada H-3 yaitu 29 April 2022.

Pandemi Membentuk Kebiasaan Baru Umat dalam Beribadah dan Rayakan Natal
Indonesia
Pandemi Membentuk Kebiasaan Baru Umat dalam Beribadah dan Rayakan Natal

Pelaksanaan ibadah Natal terutama di gereja harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat.

Segera Disahkan, RUU Otsus Diklaim Dapat Atasi Konflik di Papua
Indonesia
Segera Disahkan, RUU Otsus Diklaim Dapat Atasi Konflik di Papua

Pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan perubahan terhadap 19 pasal yaitu tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.