Jokowi: Kalau Sudah Divaksin Artinya Kita Sudah Kembali Normal Lagi Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan akan menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksinasi COVID-19, apabila sudah ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan Bantuan Modal Kerja senilai Rp2,4 juta kepada pedagang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12).

Baca Juga:

Liburan Akhir Tahun Diprediksi Picu Penambahan Kasus COVID-19

Presiden menyatakan hal itu untuk meyakinkan pedagang dan publik bahwa vaksinasi aman diberikan jika sudah ada izin BPOM.

"Untuk menunjukkan divaksin tidak apa-apa, sehingga kalau nanti sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi," ujar Jokowi disela penyerahan bantuan modal kerja bagi para pedagang di Bogor, Jumat (18/12).

Jokowi
Presiden Presiden Joko Widodo hadir pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2020). ANTARA/HO-Biropres Setpres/Muchlis Jr/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jokowi menekankan bahwa untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity, diperlukan vaksinasi minimal kepada 70 persen penduduk atau 182 juta jiwa. Oleh sebab itu, proses vaksinasi membutuhkan waktu.

Baca Juga:

Catat! Jokowi Ralat Vaksinasi COVID-19 Semuanya Jadi Gratis

Jokowi menyatakan nantinya vaksinasi rasanya sebagaimana jika digigit semut.

"Tik gitu saja.182 juta bayangkan, banyak sekali memerlukan waktu. Sehingga sekali lagi, begitu besok divaksin, keadaan belum langsung normal, karena butuh waktu untuk vaksin satu-satu," tandas Presiden. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House
Indonesia
Jokowi Larang Pejabat Gelar Bukber Hingga Open House

Dua kegiatan itu diminta untuk ditiadakan oleh Jokowi bukan tanpa sebab

Pertanyakan Status Kewartawanan Edy Mulyadi, Bareskrim Surati Dewan Pers
Indonesia
Masih Lakukan Mogok Nasional, Presiden Buruh Klaim Aksi Makin Membesar
Indonesia
Masih Lakukan Mogok Nasional, Presiden Buruh Klaim Aksi Makin Membesar

Tanggal 8 Oktober 2020 adalah hari terakhir mogok nasional KSPI

Begini Tanggapan Pemprov DKI Influencer Terima Vaksin Ketiga di DPRD
Indonesia
Begini Tanggapan Pemprov DKI Influencer Terima Vaksin Ketiga di DPRD

Pemprov DKI Jakarta menanggapi polemik soal adanya seorang influencer yang mengaku telah mendapatkan jatah vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster Moderna di gedung DPRD.

Polda Jabar Panggil Lima Saksi Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung
Indonesia
Polda Jabar Panggil Lima Saksi Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Mereka dimintai keterangan, karena mereka memberi imbauan dan teguran kepada massa Rizieq yang berkerumun di Megamendung.

Kasus COVID-19 di Tiongkok Nihil Transmisi Lokal
Dunia
Kasus COVID-19 di Tiongkok Nihil Transmisi Lokal

Sebanyak 20 kasus baru COVID-19 terdeteksi di daratan Tiongkok pada Minggu (4/10), naik dari 16 kasus yang dilaporkan sehari sebelumnya.

Sejumlah Persoalan Bakal Jadi PR Kapolri Baru
Indonesia
Sejumlah Persoalan Bakal Jadi PR Kapolri Baru

Bursa Kapolri makin sengit untuk menggantikan posisi Kapolri Jenderal Idham Azis yang segera pensiun.

Satpol PP Bongkar Ratusan Lapak PKL di Puncak Bogor
Indonesia
Satpol PP Bongkar Ratusan Lapak PKL di Puncak Bogor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membongkar ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, Cisarua, Rabu (3/6).

[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin

Vtube kemudian dilarang melakukan kegiatan investasi ataupun perekrutan anggota sampai mendapatkan izin resmi dari OJK

Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS
Indonesia
Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa di antaranya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.