Jokowi Jadikan Survei Rendahnya Kepuasan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman saat berkunjung ke kantor redaksi ANTARA di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (9/6/2020). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/aa.

MerahPutih.com - Berbagai hasil survei yang telah dirilis sejumlah lembaga, yang mengungkapkan kelemahan pemerintah selama 2 tahun ini, akan menjadi catatan dan bahan evaluasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada catatan kekurangan memang. Dan Presiden mengatakan bahwa itu akan menjadi catatan untuk evaluasi dan perbaikan ke depan nanti," kata Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/10).

Fadjroel mengetahui dari beberapa survei ada sejumlah kelebihan-kelebihan yang telah dicapai dalam pemerintahan era kepimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin selama 2 tahun. Tapi, ada juga beberapa catatan dari hasil survei yang menyatakan penurunan.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

"Kami mengucapkan terima kasih dan untuk yang menjadi kekuatan pemerintah sekarang, terutama di bidang ekonomi, sudah tumbuh di triwulan kedua 7,07 persen. Itu juga sudah diakui masyarakat oleh berbagai lembaga survei," ujar Fadjroel Rachman.

Salah satu lembaga survei yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan rilis yang menemukan tren kondisi politik nasional selama dua tahun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua mengalami penurunan atau agak memburuk.

Tangkapan Layar Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2021 dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). ANTARA/Indra Arief/aa.
Tangkapan Layar Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2021 dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). ANTARA/Indra Arief/aa.

Secara umum dari hasil survei, terlihat warga yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik ada sekitar 26,8 persen responden.

Sedangkan yang menyatakan sedang saja ada 37,1 persen dan yang menilai buruk atau sangat buruk ada sebanyak 24,4 persen.

Kemudian yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali ada sebanyak 11,7 persen.

Kalau dilihat tren dua tahun terakhir ini, SMRC mencatat ada penurunan penilaian baik atau sangat baik terhadap kondisi politik nasional.

Baca Juga:

Rapor Merah Dua Tahun Jokowi-Maruf di Bidang Energi Versi Legislator

Hal itu terlihat, pada hasil survei yang dilakukan September 2019, masyarakat yang menyatakan kondisi politik nasional baik ada sebanyak 41 persen.

Namun pada survei September 2021 mengalami penurunan cukup tajam, yaitu mencapai 26,8 persen.

Lalu ada peningkatan penilaian negatif atas kondisi politik nasional, dari 14,5 persen di September 2019 menjadi 24,4 persen di September 2021. (Knu)

Baca Juga:

Jadi Korban Kekerasan, WNA Asal Panama dan Dua Anaknya Mengadu ke Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat
Indonesia
Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat

Tantangan bagi lembaga yang dipimpin Filri Bahuri itu untuk bisa membuktikan keterlibatan Azis

Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes
Indonesia
Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes

"Masyarakat mohon disampaikan kepada kami nanti kami akan beri sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan," kata Wagub.

Digunakan Ribuan Orang, PT KAI Bakal Tambah Alat GeNose
Indonesia
Digunakan Ribuan Orang, PT KAI Bakal Tambah Alat GeNose

Calon penumpang KA yang akan melakukan pemeriksaan GeNose Test juga dianjurkan tidak makan/minum dan tidak merokok 30 menit sebelum melakukan proses pengambilan sampel.

Defisit Anggaran 2022 Capai Rp 868 Triliun
Indonesia
Defisit Anggaran 2022 Capai Rp 868 Triliun

Pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85 persen. rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting

Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut
Indonesia
Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak akan menghilangkan UU ITE.

Mudik Dilarang, Perputaran Uang Bakal Turun
Indonesia
Mudik Dilarang, Perputaran Uang Bakal Turun

Indef mencatat tambahan uang yang beredar selama 2 minggu masa Lebaran 2020 mencapai Rp114 triliun.

Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI
Indonesia
Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI

Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Cak Imin Pede Bertarung di Pilpres 2024
Indonesia
Cak Imin Pede Bertarung di Pilpres 2024

”Ya saya rasa itu sebagai tantangan, saya siap,” ujar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin

PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas
Indonesia
PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas

Meski secara politik PKS di luar pemerintahan, tapi fungsi pelayanan sosial kepada warga terus lakukan.