Jokowi jadi Sasaran SBY soal Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Presiden Joko Widodo berjalan melewati gerbang tol Gabus seusai meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Cibitung, kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (20/9). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Tuduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil dinilai menyasar ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena Pak Presiden Jokowi lah yang menjadi sasaran dari Pak SBY," kata Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (22/9).

Baca Juga

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Pernyataan SBY, kata Hasto, mesti diluruskan karena Presiden Jokowi merupakan kader terbaik PDIP yang tak mungkin mencoreng dirinya dengan merancang kecurangan di pesta demokrasi.

'Menyenggol' Jokowi membuat PDIP memberikan sejumlah temuan hasil penelitian dari luar negeri. PDIP justru heran mengapa raihan suara Demokrat meningkat pada pemilu-pemilu sebelumnya," tegas dia.

Sebelumnya, Hasto menyebutkan data-data dugaan kecurangan pemilu pada era SBY tahun 2009. Saat itu suara Partai Demokrat naik hingga 300 persen dari raihan suara pada Pemilu 2004.

Baca Juga

Demokrat Singgung Harun Masiku Usai Hasto Ungkit Manipulasi Era SBY

Anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengungkap adanya kecurangan daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral SBY dan Partai Demokrat.

Dalam catatan kualitas Pemilu, kata Hasto, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab SBY.

"Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga

Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambil Lesehan, Anies Sebut Pencabutan Pergub Penggusuran Lagi Diperjuangkan
Indonesia
Sambil Lesehan, Anies Sebut Pencabutan Pergub Penggusuran Lagi Diperjuangkan

Di sisa masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menemui massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA).

Ganjar Tanggapi Tudingan Elite PDIP Ambisius Jadi Capres
Indonesia
Ganjar Tanggapi Tudingan Elite PDIP Ambisius Jadi Capres

Trimedya Panjaitan menyoroti langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipandang getol ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024.

Crowd Free Night di 11 Titik Ibu Kota Berlangsung Lebih dari Satu Hari
Indonesia
Crowd Free Night di 11 Titik Ibu Kota Berlangsung Lebih dari Satu Hari

CFN ini diterapkan selama dua hari guna mengantisipasi kerumunan massa

Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri
Indonesia
Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri

Menurut Andi, suatu perbuatan dinyatakan sebagai pengulangan tindak pidana jika seseorang melakukan tindak pidana baru setelah sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

KBRI Beijing Keluarkan Peringatan bagi WNI
Dunia
KBRI Beijing Keluarkan Peringatan bagi WNI

Kedutaan Besar RI di Beijing mengeluarkan peringatan kepada seluruh WNI di Tiongkok agar mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 dan bencana gelombang dingin.

Gegara Kasus COVID-19 Naik, Gibran Matikan 1.000 Lampion Imlek di Pasar Gede
Indonesia
Gegara Kasus COVID-19 Naik, Gibran Matikan 1.000 Lampion Imlek di Pasar Gede

Kebijakan itu diambil menyusul naiknya kasus COVID-19 Solo yang angkanya mencapai tiga digit.

KAI Siap Dukung Aturan Calon Penumpang Wajib Vaksin Booster
Indonesia
KAI Siap Dukung Aturan Calon Penumpang Wajib Vaksin Booster

Aturan kewajiban vaksin booster bakal diterapkan bagi pengguna moda transportasi kereta api.

Kapolda Metro Jaya Minta Anak Buahnya Ikuti Perintah Kapolri
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Minta Anak Buahnya Ikuti Perintah Kapolri

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta jajarannya untuk menjalankan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

10 Parpol Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran Pemilu 2024
Indonesia
10 Parpol Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran Pemilu 2024

"10 masih dilengkapi oleh parpol tersebut,” ucap Idham di Jakarta, Minggu (14/8).

Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, meski selama 6 dekade terakhir, pertumbuhannya sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.